Menko Perekonomian soal 2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Situasi Stabil
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 19 Okt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai situasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia relatif stabil selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026), menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Alhamdulillah, relatif kan situasi stabil. Politik dan ekonomi, serta sosial,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, berbagai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI pada Agustus 2026.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki sejumlah agenda yang perlu diperkuat. Airlangga menyebut peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu fokus ke depan.
“Hal yang baru tentu pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih merata,” katanya.
Pernyataan Airlangga tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo. Stabilitas nasional dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, sementara peningkatan pertumbuhan dan pemerataan manfaat ekonomi tetap menjadi pekerjaan lanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi dinamika pasar modal Indonesia setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertimbangkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.
Perubahan klasifikasi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi posisi pasar modal Indonesia dalam sistem pengelompokan pasar global yang digunakan MSCI. Namun, keputusan itu belum ditetapkan dan masih berada dalam tahap pertimbangan.
Airlangga menanggapi isu tersebut dengan santai. Ia menyebut keputusan MSCI masih memiliki rentang waktu sebelum kemungkinan perubahan dilakukan pada Juni tahun depan.
“Kan masih bulan Juni tahun depan. Biasa dia ngancam-ngancam dikit kan,” tutur Airlangga.
Respons tersebut muncul di tengah perhatian terhadap kondisi pasar modal domestik dan upaya menjaga kepercayaan investor. Perkembangan status klasifikasi Indonesia akan bergantung pada keputusan MSCI serta penilaian terhadap pasar saham nasional.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, pemerintah menghadapi dua agenda yang berjalan beriringan: mempertahankan stabilitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar