Pramono Anung Ungkap Sejumlah Proyek Jakarta Dibangun Tanpa APBD

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sejumlah pembangunan di Ibu Kota yang dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri peresmian Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta sekaligus peringatan HUT ke-81 PMI di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum PMI Muhammad Jusuf Kalla yang juga merupakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menjelaskan bahwa pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan gedung tersebut mencapai sekitar Rp233 miliar.

“Untuk pembangunan kantor PMI ini sepenuhnya dari Pemerintah DKI Jakarta, kurang lebih Rp203 miliar ditambah Rp30 miliar, jadi Rp233 miliar,” ujar Pramono dalam sambutannya.

LRT Jakarta Gunakan APBD Rp12,1 Triliun

Pramono kemudian membandingkan pembangunan Gedung PMI dengan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai.

Menurut dia, proyek LRT sepanjang 12,2 kilometer tersebut menjadi salah satu pembangunan strategis Jakarta yang dibiayai melalui APBD DKI Jakarta.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai, 12,2 kilometer, seluruhnya dari APBD Provinsi DKI Jakarta, Rp12,1 triliun,” kata Pramono.

Di sisi lain, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan skema pendanaan lain untuk membangun berbagai fasilitas publik. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak swasta dan strategic partner.

Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pembangunan Jakarta tetap berjalan tanpa seluruh pembiayaan harus dibebankan kepada APBD.

Pedestrian Deck Dukuh Atas Dibangun Tanpa APBD

Salah satu proyek yang disebut Pramono dibangun melalui sumber pendanaan di luar APBD adalah pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas.

Pramono menyebut proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp330 miliar. Namun, pembangunan pedestrian deck tersebut tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta.

“Pedestrian deck di Dukuh Atas kurang lebih Rp330 miliar, tidak menggunakan APBD,” ujarnya.

Hal serupa, lanjut Pramono, diterapkan dalam pembangunan Taman Semanggi. Proyek dengan nilai sekitar Rp135 miliar tersebut juga disebut tidak menggunakan anggaran APBD.

“Taman Semanggi, kurang lebih Rp135 miliar, tidak menggunakan dana APBD,” kata Pramono.

Pemprov DKI Dorong Kolaborasi dengan Dunia Usaha

Pramono menilai pembangunan berbagai fasilitas di Jakarta dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Menurutnya, kepercayaan dari sektor swasta kepada Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan kota.

Ia juga mencontohkan pembangunan Taman Bendera Pusaka di kawasan Taman Barito, Jakarta Selatan. Proyek tersebut, kata Pramono, sepenuhnya berasal dari dukungan dunia usaha.

Pramono menegaskan bahwa pembangunan Jakarta tidak selalu harus bergantung pada APBD. Kolaborasi dengan strategic partner dan dunia usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas publik di Ibu Kota.