Australia Perketat Aturan Visa, Mahasiswa Asing Terancam Tak Bisa Bawa Pasangan dan Anak

SYDNEY – Australia memperketat kebijakan migrasinya. Pemerintah Australia akan membatasi mahasiswa asing untuk membawa pasangan dan anak selama menjalani studi di Negeri Kanguru.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari serangkaian reformasi visa yang dilakukan pemerintah Australia untuk menekan angka migrasi bersih sekaligus merespons persoalan biaya hidup dan tekanan terhadap perumahan serta layanan publik.

Namun, larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak. Pemerintah masih memberikan pengecualian terbatas bagi mahasiswa dari kawasan Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara.

Target Migrasi Australia Diturunkan

Pemerintah Australia menargetkan angka migrasi bersih tahunan turun dari sekitar 300.000 orang menjadi 225.000 orang pada 2028.

Angka migrasi Australia memang melonjak setelah pandemi dan pembukaan kembali perbatasan. Migrasi bersih sempat mencapai sekitar 518.000 orang pada 2023, sebelum kemudian turun menjadi sekitar 306.000 orang pada pertengahan 2025 setelah pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan pengetatan.

Mahasiswa internasional menjadi salah satu kelompok yang berkontribusi besar terhadap arus migrasi tersebut.

Mahasiswa Asing Jadi Sasaran Pengetatan

Pemerintah Australia dalam beberapa tahun terakhir telah memperketat berbagai persyaratan bagi pemegang dan pemohon visa pelajar.

Biaya pengajuan visa pelajar juga telah meningkat tajam sejak 2022. Selain itu, pemerintah memperketat persyaratan terkait kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan finansial bagi pemohon visa tertentu.

Aturan baru juga membatasi kesempatan mahasiswa untuk memperpanjang visa pelajar apabila mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang kualifikasi yang lebih tinggi.

Dengan kebijakan terbaru mengenai anggota keluarga, mahasiswa asing yang hendak kuliah di Australia perlu mempertimbangkan kembali skema keberangkatan apabila berencana membawa pasangan atau anak.

Bukan Hanya Mahasiswa, Visa Working Holiday Juga Diperketat

Pengetatan tidak hanya menyasar sektor pendidikan internasional.

Pemerintah Australia juga akan memperkenalkan sistem undian atau ballot bagi pemegang visa working holiday yang ingin memperpanjang masa tinggalnya.

Selain itu, pemerintah memperketat penggunaan visa kunjungan. Pemegang visa tertentu yang memiliki kondisi “No Further Stay” dapat dibatasi untuk mengajukan visa substantif lain selama berada di Australia. Departemen Dalam Negeri Australia menjelaskan bahwa pemegang visa harus memeriksa kondisi visa masing-masing karena pembatasan tersebut dapat memengaruhi pilihan untuk mengajukan visa berikutnya.

Pendidikan Internasional Tetap Penting bagi Australia

Di tengah pengetatan tersebut, pendidikan internasional tetap memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Australia.

Sektor pendidikan internasional disebut menghasilkan sekitar 53,6 miliar dollar Australia pada pertengahan 2025 dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara tersebut.

Karena itu, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menjaga sektor pendidikan internasional tetap berjalan, sembari mengendalikan dampak pertumbuhan jumlah penduduk terhadap perumahan, transportasi dan layanan publik.

Tony Burke Bantah Kebijakan Dipicu Tekanan Politik

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke membantah anggapan bahwa kebijakan pengetatan tersebut semata-mata dibuat karena meningkatnya dukungan terhadap partai kanan One Nation.

Menurut Burke, kebijakan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah untuk mengatur sistem migrasi Australia, bukan semata-mata respons terhadap perkembangan politik domestik.

Pemerintah Australia juga menyatakan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem migrasi dan memastikan pertumbuhan migrasi dapat disesuaikan dengan kapasitas negara.

Bagaimana Dampaknya bagi Calon Mahasiswa dari Indonesia?

Bagi calon mahasiswa Indonesia yang berencana kuliah di Australia, perubahan ini membuat perencanaan visa dan keberangkatan keluarga menjadi semakin penting.

Mahasiswa perlu memperhatikan jenis visa yang digunakan, ketentuan mengenai anggota keluarga, serta apakah terdapat pengecualian yang berlaku bagi kewarganegaraan atau program studi tertentu.

Dengan adanya pengecualian terbatas bagi mahasiswa dari kawasan Asia Tenggara, ketentuan teknis bagi mahasiswa Indonesia menjadi bagian yang perlu dicermati sebelum mengambil keputusan studi dan mengajukan visa.

Pemerintah Australia pada akhirnya ingin menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor pendidikan internasional yang memberikan kontribusi ekonomi besar dan kapasitas perumahan serta layanan publik yang tersedia.