Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Pecahkan Rekor, KPK Sita Rp106,3 Miliar dalam OTT Kasus HGB Summarecon,

Pecahkan Rekor, KPK Sita Rp106,3 Miliar dalam OTT Kasus HGB Summarecon,

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat jumlah uang sitaan terbesar dalam operasi tangkap tangan (OTT) setelah mengamankan barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan penyidik dalam rangkaian OTT yang berkaitan dengan perkara pengurusan HGB tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dalam operasi tersebut.

“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK terus juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik hingga uang tunai yang nilainya kurang lebih total mencapai Rp106,3 miliar,” ujar Taufik, dikutip Rabu (16/9/2026).

Taufik menyebut jumlah tersebut merupakan salah satu nilai barang bukti uang terbesar yang pernah diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan.

“Ini termasuk yang jumlah terbanyak dari kegiatan tertangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK sebelumnya,” katanya.

Lampaui Sitaan OTT Bea Cukai Rp45 Miliar

Jumlah uang tersebut menjadi yang terbesar dalam konteks barang bukti uang yang diperoleh melalui OTT KPK. Meski demikian, KPK sebelumnya juga pernah menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar, seperti kasus e-KTP dengan kerugian sekitar Rp2,3 triliun dan perkara LPEI dengan kerugian sekitar Rp11,7 triliun.

Dalam sejumlah OTT sebelumnya, KPK juga pernah mengamankan barang bukti uang dalam jumlah relatif kecil. KPK menjelaskan bahwa nominal uang yang ditemukan dalam OTT tidak selalu mencerminkan keseluruhan nilai perkara karena operasi tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih luas.

Taufik kemudian membandingkan sitaan dalam perkara HGB Summarecon dengan OTT terhadap pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan yang sebelumnya menghasilkan barang bukti uang sekitar Rp45 miliar.

“Yang terakhir yang cukup banyak jumlahnya, kegiatan tertangkap tangan di kantor Bea Cukai itu mencapai total barang bukti uang sebesar Rp45 miliar. Ini rupanya lebih besar lagi,” ujarnya.

Uang Disimpan dalam Koper dan Kardus

KPK turut memperlihatkan barang bukti uang tersebut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Uang yang diamankan penyidik terlihat disimpan dalam sejumlah koper dan kardus.

Barang bukti tersebut terdiri atas berbagai mata uang, mulai dari rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dolar Singapura (SGD), riyal Arab Saudi (SAR), hingga ringgit Malaysia (RM).

Berikut rincian uang yang disita KPK dalam OTT perkara tersebut:

1. Dari rumah Arif Sugiyanto (ARF)
Arif merupakan pihak swasta yang disebut KPK sebagai orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

  • Rp31,86 miliar
  • USD2.611.500
  • SGD1.974.500
  • SAR910
  • RM981

2. Dari rumah Rizal Pahlevi (LEV)

  • Rp896 juta

3. Dari rumah ZNM

  • Rp8 juta

4. Dari rumah Sontang Coin Manurung (SON)
Sontang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

  • Rp49,5 juta

KPK Tetapkan 8 Tersangka

Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut sebagai pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Berikut daftar delapan tersangka:

  1. Lampri (LMP), selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
  2. Sontang Coin Manurung (SON), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
  3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), selaku Direktur Utama Summarecon;
  4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
  5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
  6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta;
  7. Erwin (ERW), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
  8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penanganan KPK. Penyidik terus mendalami rangkaian dugaan suap dalam pengurusan HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, termasuk aliran uang dan keterlibatan para tersangka.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Digitalisasi pemerintahan di Surabaya: 3 insight untuk layanan publik cepat

    Digitalisasi pemerintahan di Surabaya: 3 insight untuk layanan publik cepat

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat proses administrasi serta menurunkan biaya operasional dengan mengalihkan layanan ke platform online, sehingga warga dapat mengaksesnya kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Langkah ini juga meningkatkan transparansi karena data publik dapat dipantau secara real‑time, meminimalkan peluang korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat lewat fitur feedback digital. Pada akhirnya, layanan publik […]

  • Kisah Desa Suka Maju: Rahasia Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Praktis

    Kisah Desa Suka Maju: Rahasia Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Praktis

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan peningkatan nilai produksi barang dan jasa di wilayah tertentu, biasanya diukur lewat pertumbuhan PDRB tahunan. Faktor‑faktor seperti investasi, konsumsi rumah tangga, dan kebijakan publik memengaruhi laju tersebut, sehingga daerah dengan infrastruktur memadai dan iklim usaha kondusif cenderung mencatat angka yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan peningkatan nilai produksi […]

  • Studi Kasus PLTU vs PLTS: Pelajaran Kedaulatan Energi Indonesia

    Studi Kasus PLTU vs PLTS: Pelajaran Kedaulatan Energi Indonesia

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi berarti suatu negara dapat memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada impor, sehingga mengamankan pasokan, menstabilkan harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pencapaiannya biasanya melibatkan pengembangan sumber daya domestik seperti batubara, gas, tenaga air, serta investasi pada energi terbarukan dan infrastruktur penyimpanan. Kedaulatan energi menandakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi […]

  • Kedaulatan Energi vs Impor: Bandingkan Biaya, Keandalan, dan Emisi

    Kedaulatan Energi vs Impor: Bandingkan Biaya, Keandalan, dan Emisi

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Intinya, kedaulatan energi berarti suatu negara dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri tanpa tergantung pada pasokan luar, sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional terjaga. Hal ini biasanya dicapai lewat diversifikasi sumber—seperti tenaga surya, angin, atau batubara domestik—dan pengembangan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi energi lokal. Ketika sebuah negara dapat memproduksi […]

  • Proyek Rp2,8 Triliun di Bogor Dimulai, 500 Ribu Ton Sampah per Tahun Diubah Jadi Listrik

    Proyek Rp2,8 Triliun di Bogor Dimulai, 500 Ribu Ton Sampah per Tahun Diubah Jadi Listrik

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BOGOR – Persoalan sampah di wilayah Bogor memasuki babak baru. Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Galuga, Kabupaten Bogor, resmi memasuki tahap pembangunan dengan nilai investasi mencapai Rp2,8 triliun. Fasilitas yang dikembangkan Danantara melalui PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) tersebut ditargetkan mampu mengolah […]

  • Subsidi tepat sasaran

    Subsidi tepat sasaran: 5 Pelajaran Lapangan untuk Kebijakan Efektif

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program ini dirancang agar bantuan keuangan hanya sampai kepada rumah tangga atau usaha yang memang membutuhkan, biasanya lewat verifikasi data kependudukan dan kriteria pendapatan. Dengan menyesuaikan besaran bantuan pada kondisi riil penerima, efeknya menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan anggaran. Praktiknya, contoh Kartu Prakerja atau Bantuan Sosial COVID‑19 menunjukkan cara penerapan yang mengutamakan keakuratan data. Subsidi […]

expand_less