Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Karhutla Jambi Membaik, Menhut Perkuat Pembasahan dan Patroli Cegah Kebakaran Kembali

Karhutla Jambi Membaik, Menhut Perkuat Pembasahan dan Patroli Cegah Kebakaran Kembali

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jambi, 27 Oktober 2026 – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus diperkuat melalui dukungan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp125 miliar. Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran terkait, Selasa (27/10), Menhut juga menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Jambi menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tiga minggu sebelumnya.

“Alhamdulillah, keadaan Jambi jauh lebih baik ketimbang tiga minggu lalu ketika saya datang ke sini,” ujar Menhut Raja Juli Antoni seusai rapat koordinasi di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha Jambi.

Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, tidak terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) pada saat pemantauan. Meski demikian, pengecekan langsung di lapangan masih menemukan indikasi kebakaran di dua lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Menhut menyampaikan bahwa prakiraan hujan hingga 2 November 2026 menjadi peluang untuk mengoptimalkan operasi pembasahan dan pendinginan lahan. Setelah periode tersebut, patroli gabungan akan diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru, terutama di wilayah rawan kebakaran dan kawasan bergambut.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Banpres dalam dua tahap, yakni Rp85 miliar pada tahap pertama dan Rp40 miliar pada tahap kedua. Bantuan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta delapan pemerintah kabupaten untuk mendukung percepatan penanganan dan kesiapsiagaan karhutla.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar,” ungkap Menhut.

Menhut meminta pemerintah daerah memastikan pemanfaatan bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Koordinasi dengan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan juga diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Selain memperkuat operasi pemadaman, bantuan dapat diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk penyediaan peralatan dan sarana pendukung pencegahan karhutla.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang membantu mengatasi kendala operasional petugas di lapangan, termasuk keterbatasan peralatan dan biaya penanganan kebakaran. Dukungan tersebut juga memperkuat kerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni Kemenhut, dan masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan presiden pada kami, saya ingatkan tidak ada lagi keragu-raguan rekan-rekan bekerja,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan tugas akan terus bekerja untuk memastikan kebakaran benar-benar terkendali. “Tinggal kita bekerja memastikan bahwa api di Jambi tidak ada lagi, berkat dukungan semua pihak api di Jambi sudah mulai landai hari ini,” lanjutnya.

Menhut menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan konsistensi operasi lapangan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta seluruh unsur terkait akan terus memperkuat pencegahan, pemadaman, pembasahan, dan patroli hingga kondisi dinyatakan aman.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat dan seluruh pelaku usaha untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan setiap indikasi kebakaran kepada aparat setempat, BPBD, atau posko pengendalian karhutla terdekat.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 7 Langkah Praktis Subsidi Tepat Sasaran untuk Usaha Mikro

    7 Langkah Praktis Subsidi Tepat Sasaran untuk Usaha Mikro

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Pemerintah menyalurkan subsidi lewat mekanisme yang memprioritaskan kelompok paling membutuhkan, biasanya dengan verifikasi data kependudukan seperti KTP atau basis data Keluarga Sejahtera. Pendekatan ini mengurangi pemborosan dan memastikan bantuan sampai tepat pada sasaran, contohnya program listrik bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Jika Anda mencari cara agar dana bantuan pemerintah benar‑benar sampai ke […]

  • Transisi energi hijau: Jawaban Praktis untuk Tantangan Bisnis dan Rumah Tangga

    Transisi energi hijau: Jawaban Praktis untuk Tantangan Bisnis dan Rumah Tangga

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Peralihan dari sumber energi fosil ke energi terbarukan, bersama peningkatan efisiensi, menjadi inti transisi energi hijau. Langkah ini dipercepat oleh kebutuhan mengurangi emisi karbon, mengamankan pasokan energi, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi industri dan masyarakat. Berpindah dari pembangkit listrik tenaga batu bara ke panel surya di atap kantor atau mengganti lampu pijar […]

  • Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 3 perbandingan pilih tepat

    Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 3 perbandingan pilih tepat

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang yang diberikan pemerintah hanya kepada kelompok atau individu yang memang membutuhkan, biasanya lewat verifikasi data kependudukan dan kriteria ekonomi. Dengan pendekatan ini, alokasi dana dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan manfaat sampai pada penerima yang paling rentan. Pendekatan ini biasanya dipadukan dengan sistem monitoring berbasis teknologi […]

  • 5 Langkah Praktis Transisi Energi Hijau: Mengapa & Cara Implementasi

    5 Langkah Praktis Transisi Energi Hijau: Mengapa & Cara Implementasi

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Sebagai respons terhadap perubahan iklim, banyak negara kini beralih dari pembangkit berbasis batu bara dan minyak ke sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Proses ini melibatkan penataan kebijakan, investasi infrastruktur, serta peningkatan efisiensi energi untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan. Transisi energi hijau mengacu pada pergeseran sistem energi dari sumber fosil […]

  • Australia Perketat Aturan Visa, Mahasiswa Asing Terancam Tak Bisa Bawa Pasangan dan Anak

    Australia Perketat Aturan Visa, Mahasiswa Asing Terancam Tak Bisa Bawa Pasangan dan Anak

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SYDNEY – Australia memperketat kebijakan migrasinya. Pemerintah Australia akan membatasi mahasiswa asing untuk membawa pasangan dan anak selama menjalani studi di Negeri Kanguru. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari serangkaian reformasi visa yang dilakukan pemerintah Australia untuk menekan angka migrasi bersih sekaligus merespons persoalan biaya hidup dan tekanan terhadap perumahan serta layanan publik. Namun, larangan tersebut […]

  • Subsidi tepat sasaran vs. Bantuan umum: 4 perbandingan fakta utama

    Subsidi tepat sasaran vs. Bantuan umum: 4 perbandingan fakta utama

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang diberikan hanya kepada kelompok yang memang membutuhkan, biasanya lewat mekanisme verifikasi data penerima. Dengan cara ini, pemerintah dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan manfaat sampai pada masyarakat berpendapatan rendah atau rentan. Pendekatan ini biasanya dipadukan dengan sistem digital untuk memudahkan pemantauan dan akuntabilitas. Subsidi tepat sasaran […]

expand_less