Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Dudung Tegaskan Pemerintah Tangani Karhutla, Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Isu

Dudung Tegaskan Pemerintah Tangani Karhutla, Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Isu

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menggambarkan seolah-olah pemerintah tidak melakukan upaya penanganan.

“Jangan kemudian termakan dengan isu-isu yang seakan-akan kami tidak berbuat,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Dudung mengakui penanganan karhutla bukan perkara mudah, terutama di kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan upaya pemadaman tersendiri. Meski menghadapi berbagai kendala, ia menegaskan pemerintah terus mengerahkan sumber daya untuk mengendalikan kebakaran.

“Tidak mudah penanganan situasi terutama masalah karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak semudah itu kita lakukan,” ujarnya.

Menurut Dudung, pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya untuk melakukan pemadaman secara masif. Upaya tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan karhutla dilaksanakan secara lebih intensif dan terukur.

Dudung menyebut Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memperkuat operasi pemadaman melalui jalur udara. Salah satu langkah yang disampaikan adalah penggunaan metode dry ice dengan dukungan pesawat militer.

“Diperintahkan kepada Panglima TNI, dry ice yang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat Cassa, ini sudah diperintahkan menggunakan Hercules. Artinya ini sudah melakukan operasi udara untuk penanganan karhutla,” kata Dudung.

Selain memperkuat operasi udara, pemerintah juga ingin meningkatkan pengerahan personel di lapangan. Keterlibatan TNI, Polri, petugas Dinas Kehutanan, serta masyarakat dinilai perlu diperluas agar upaya penanganan dapat berjalan lebih intensif.

Dudung menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut harus dilakukan secara terukur dan segera mengingat dampak karhutla telah mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan persoalan kabut asap.

“Nah, ini betul-betul harus secara masif terukur dan dilaksanakan dengan segera. Karena memang ini sudah sangat mengganggu,” tuturnya.

Pernyataan Dudung muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap penanganan karhutla di Indonesia, termasuk respons negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap. Pemerintah menegaskan upaya pemadaman terus dilakukan, dengan penguatan personel dan operasi udara sebagai bagian dari langkah penanganan.

Ke depan, efektivitas penanganan akan bergantung pada koordinasi lintas instansi, kemampuan menjangkau titik api yang sulit diakses, serta keberlanjutan upaya pemadaman hingga kebakaran benar-benar terkendali.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hotspot Sumsel Turun, Kalteng Kini Jadi Perhatian dalam Pengendalian Karhutla

    Hotspot Sumsel Turun, Kalteng Kini Jadi Perhatian dalam Pengendalian Karhutla

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, 19 September 2026 – Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Pemantauan terbaru menunjukkan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence di Sumatera Selatan turun cukup signifikan, sementara peningkatan di Kalimantan Tengah menjadi perhatian dalam penentuan prioritas operasi. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan […]

  • Subsidi tepat sasaran vs Bantuan umum: Pilihan hemat & berdampak UMKM

    Subsidi tepat sasaran vs Bantuan umum: Pilihan hemat & berdampak UMKM

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti pemerintah menyalurkan bantuan ke kelompok yang paling membutuhkan dengan mekanisme verifikasi data yang jelas, sehingga dana tidak tersebar kepada penerima yang tidak berhak. Pendekatan ini menurunkan risiko pemborosan dan meningkatkan dampak sosial, misalnya melalui program Kartu Prakerja atau Bantuan Sosial Tunai yang didasarkan pada kriteria pendapatan dan kondisi rumah […]

  • 7 Solusi Nyata Hadapi Krisis Iklim: Dari Rumah Hingga Komunitas

    7 Solusi Nyata Hadapi Krisis Iklim: Dari Rumah Hingga Komunitas

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kenaikan suhu rata‑rata global sekitar 1,1 °C sejak era pra‑industri memperparah pola cuaca ekstrem, menaikkan permukaan laut, dan mengancam keanekaragaman hayati serta ketahanan pangan. Para ilmuwan sepakat tindakan mitigasi dan adaptasi segera diperlukan untuk mengurangi dampak sosial‑ekonomi yang meluas. Krisis iklim mengacu pada percepatan perubahan suhu global, intensifikasi cuaca ekstrem, dan naiknya level laut yang […]

  • Disubsidi Rp3 Juta, Ongkos Haji 2027 Efektif Rp23,2 Juta per Jemaah

    Disubsidi Rp3 Juta, Ongkos Haji 2027 Efektif Rp23,2 Juta per Jemaah

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp98.466.351 per jemaah. Dari total biaya tersebut, jemaah haji reguler secara efektif hanya perlu menyiapkan sekitar Rp23,24 juta untuk pelunasan setelah pemerintah memberikan subsidi Rp3 juta per jemaah. Keputusan tersebut dihasilkan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) […]

  • Prabowo Minta Belanja Kementerian dan Lembaga Tetap Efisien hingga Akhir 2026

    Prabowo Minta Belanja Kementerian dan Lembaga Tetap Efisien hingga Akhir 2026

    • calendar_month 16 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga (K/L) menjaga efisiensi belanja pada dua bulan terakhir 2026. Langkah ini diperlukan agar realisasi pendapatan dan belanja negara tetap sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara lebih dari Rp600 triliun pada November dan […]

  • Digitalisasi pemerintahan: Cloud vs On‑Premise, Pilih yang Efisien

    Digitalisasi pemerintahan: Cloud vs On‑Premise, Pilih yang Efisien

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik lewat platform online, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi data. Dengan integrasi sistem e‑service, pemerintah dapat memantau proses secara real‑time serta memudahkan warga mengakses informasi tanpa harus datang ke kantor. Layanan publik kini beralih ke platform digital, memungkinkan warga mengakses dokumen, mengajukan izin, atau melacak bantuan lewat satu portal […]

expand_less