Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Jakarta Dorong Perkuat Pengolahan Sampah dari Rumah

Jakarta Dorong Perkuat Pengolahan Sampah dari Rumah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang selama lima tahun sebagai masa transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir tersebut.

“Tambahan waktu lima tahun harus menjadi masa transisi untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang,” ujar Ketua Fraksi PKS itu, Jumat (30/10/2026).

Menurut Taufik, upaya pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, mulai dari rumah tangga, pasar, pusat usaha, hingga fasilitas publik. Pemilahan sampah juga perlu didukung sistem pengangkutan terpisah dan fasilitas pengolahan yang memadai.

Ia mendorong pengolahan sampah organik di tingkat kawasan, penguatan bank sampah, perluasan daur ulang, serta pembangunan fasilitas pengolahan modern yang memenuhi standar lingkungan. Keberhasilan program harus diukur dari berkurangnya volume sampah yang dikirim ke Bantargebang, bukan sekadar jumlah fasilitas yang dibangun.

Taufik juga meminta Pemprov DKI menyusun peta jalan pengurangan sampah menuju 2028 secara transparan dan terukur. Peta jalan tersebut perlu memuat target pengurangan setiap tahun, kesiapan fasilitas, kebutuhan anggaran, serta instansi yang bertanggung jawab.

Selain itu, ia menyoroti kompensasi sekitar Rp362 miliar bagi Kota Bekasi. Taufik meminta peruntukan dan penyaluran dana tersebut dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan bagi warga sekitar TPST, terutama terkait lingkungan dan kesehatan, juga harus menjadi perhatian.

DPRD DKI Jakarta, lanjut Taufik, akan mengawasi pelaksanaan kerja sama tersebut, termasuk pencapaian target pengurangan sampah, penggunaan anggaran, dan pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat terdampak.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Q&A Praktis: Solusi Nyata Menghadapi Krisis Iklim di Rumah

    Q&A Praktis: Solusi Nyata Menghadapi Krisis Iklim di Rumah

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Krisis iklim menimbulkan perubahan cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang mengancam ketahanan pangan serta kesehatan manusia. Selain itu, naiknya permukaan laut menggerus wilayah pesisir, memaksa jutaan orang berpindah tempat dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur serta ekonomi. Menghadapi hal ini, aksi kolektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi menjadi […]

  • Solusi Energi Terbarukan vs Efisiensi: Pilihan Hadapi Krisis Iklim

    Solusi Energi Terbarukan vs Efisiensi: Pilihan Hadapi Krisis Iklim

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kenaikan suhu global rata‑rata sekitar 1,1 °C sejak era pra‑industri meningkatkan frekuensi gelombang panas, banjir, dan kebakaran hutan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat didorong mempercepat transisi energi bersih serta strategi adaptasi lingkungan. Fenomena pemanasan global, perubahan pola hujan, dan naiknya permukaan laut menandai bahwa krisis iklim kini bukan sekadar teori ilmiah melainkan kenyataan yang dirasakan […]

  • Krisis iklim: 4 Pendekatan Praktis yang Saya Uji di Komunitas Pedesaan

    Krisis iklim: 4 Pendekatan Praktis yang Saya Uji di Komunitas Pedesaan

    • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Saat ini, suhu rata‑rata bumi meningkat secara konsisten, memicu cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya, sektor pertanian, kesehatan, serta ekonomi banyak negara mengalami tekanan berat, sehingga mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi lokal menjadi keharusan segera. Krisis iklim mengacu pada perubahan suhu, pola curah hujan, dan kejadian cuaca […]

  • Krisis iklim: Mengapa Solusi Lokal di Industri Pangan Lebih Efektif

    Krisis iklim: Mengapa Solusi Lokal di Industri Pangan Lebih Efektif

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Krisis iklim merujuk pada percepatan perubahan iklim yang mengancam keseimbangan alam dan kehidupan manusia, ditandai oleh peningkatan suhu global, pencairan es kutub, dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Dampaknya meliputi kelaparan, migrasi paksa, serta kerusakan ekonomi di banyak wilayah, sehingga menuntut aksi kolektif dari pemerintah, bisnis, dan individu untuk menurunkan emisi gas […]

  • Subsidi Tepat Sasaran: Apa, Batas, dan Cara Mengoptimalkannya

    Subsidi Tepat Sasaran: Apa, Batas, dan Cara Mengoptimalkannya

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program subsidi yang menargetkan kelompok atau wilayah paling membutuhkan, biasanya berdasar data pendapatan atau kriteria sosial, bertujuan memaksimalkan manfaat sekaligus mengurangi pemborosan. Dengan menyesuaikan bantuan secara spesifik, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran dan menurunkan risiko bantuan sampai pada pihak yang tidak tepat. Subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan ke penerima yang memang […]

  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (kiri) dan Kepala BPOM Taruna Ikrar (kanan)

    Anggaran Pengawasan MBG Dipangkas, BPOM Hanya Dapat Rp509 Miliar

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggaran pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekitar Rp1,2 triliun ternyata tidak sepenuhnya disetujui. Pemerintah hanya menyetujui anggaran sebesar Rp509 miliar untuk mendukung pengawalan keamanan pangan dalam program tersebut. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, anggaran Rp509 miliar itu merupakan bagian dari kebutuhan […]

expand_less