Nusron Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, Beralasan Ada Agenda Internal ATR/BPN

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN, Rabu (7/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik mengenai ketidakhadirannya. Dalam surat tersebut, Nusron menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

“Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Atas ketidakhadiran tersebut, penyidik KPK akan berkoordinasi dengan Nusron untuk menentukan jadwal pemeriksaan berikutnya. KPK berharap Nusron memenuhi panggilan pada penjadwalan ulang tersebut.

Budi menjelaskan, keterangan Nusron dibutuhkan untuk membantu penyidik memahami konstruksi perkara secara utuh. KPK juga ingin mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam perkara tersebut.

“Karena memang keterangan-keterangan dari saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini,” ujar Budi.

Menurut Budi, penyidik juga masih melakukan penelusuran terhadap aliran uang dan alur perintah dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. KPK sebelumnya menyebut barang bukti uang yang diamankan dalam rangkaian OTT mencapai lebih dari Rp100 miliar.

KPK menduga uang yang diamankan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain yang disebut berkaitan dengan setoran internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan terhadap Nusron dilakukan setelah KPK sebelumnya menyampaikan bahwa surat panggilan telah dikirim pada pekan lalu. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik meyakini surat tersebut telah diterima Nusron dan berharap yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagai saksi.

Kasus ini bermula dari OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Delapan tersangka tersebut adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

Lima tersangka lainnya yang disebut KPK adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menyebut Erwin dan Muhammad Fakhry serta sejumlah pihak lainnya diduga memiliki hubungan sebagai orang kepercayaan Nusron, namun Nusron sendiri dalam perkara ini masih berstatus sebagai saksi.

Dalam pengembangan perkara, KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan, antara lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kantor dan lokasi yang berkaitan dengan PT Summarecon, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, serta kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat. KPK sebelumnya juga menegaskan bahwa ruangan Nusron tidak termasuk lokasi yang digeledah pada penggeledahan di Kementerian ATR/BPN.

KPK menduga perkara bermula dari pengurusan HGB dan pemecahan sertifikat atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses tersebut, penyidik menduga terdapat permintaan dan penyerahan sejumlah uang terkait pembukaan blokir serta pengurusan sertifikat.

Selain perkara yang berkaitan dengan Summarecon, KPK juga mengembangkan dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan dan kegiatan lain di lingkungan ATR/BPN.

Dengan tidak hadirnya Nusron pada pemeriksaan 7 Oktober, proses pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN tersebut belum berlangsung. KPK akan melakukan koordinasi untuk menentukan jadwal pemeriksaan ulang. Hingga saat ini, KPK menyebut Nusron dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi dan belum mengumumkan status tersangka terhadap yang bersangkutan.