Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Rosan Minta Kadin Sosialisasikan Kebijakan Investasi hingga ke Daerah

Rosan Minta Kadin Sosialisasikan Kebijakan Investasi hingga ke Daerah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperluas sosialisasi kebijakan dan regulasi investasi hingga ke daerah.

Rosan menilai, keterlibatan asosiasi usaha, himpunan, dan pengurus Kadin di daerah dapat membantu pelaku usaha memahami perubahan kebijakan pemerintah. Langkah ini diharapkan mempercepat pelaksanaan kebijakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Saya berterima kasih kepada kalian yang selalu bersama-sama dengan kami menyosialisasikan banyak kebijakan, regulasi, dan kebijakan baru sampai ke teman-teman asosiasi, himpunan, dan juga teman-teman daerah,” ujar Rosan dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, Kadin menyiapkan delapan kelompok kerja untuk mendorong UMKM naik kelas, memperkuat rantai pasok nasional, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Pelaksanaan program tersebut akan dipantau setiap tiga bulan.

Delapan kelompok kerja itu mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan rantai nilai, infrastruktur dan logistik, pengembangan ekspor, hilirisasi energi, produktivitas SDM dan teknologi, ketahanan ekonomi dan industri pertahanan, serta diplomasi ekonomi dan perdagangan.

Kadin juga mendorong peningkatan investasi dan ekspor melalui program We Buy from Indonesia, yang mencakup 77 merek global yang disebut telah membeli produk atau komponen dari Indonesia, termasuk Airbus, Tesla, dan Nike.

Anindya menambahkan, penguatan ekonomi perlu diikuti pemerataan pertumbuhan hingga ke daerah. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dinilai penting untuk memperluas kesempatan usaha, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Krisis iklim: Energi Terbarukan vs. Konservasi, Mana Lebih Efektif?

    Krisis iklim: Energi Terbarukan vs. Konservasi, Mana Lebih Efektif?

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca—dari pembakaran bahan fosil, deforestasi, dan kegiatan industri—menyebabkan suhu global naik dan cuaca menjadi lebih ekstrem. Akibatnya, permukaan laut melambung, terjadi lebih banyak banjir, kekeringan, serta ancaman serius pada ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Krisis iklim menuntut perubahan drastis karena suhu rata‑rata bumi telah melampaui batas aman yang dipertahankan […]

  • Transisi energi hijau: Insight Praktisi Atasi Kendala Grid

    Transisi energi hijau: Insight Praktisi Atasi Kendala Grid

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Negara‑negara serta pelaku industri sedang beralih dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan demi menurunkan emisi karbon dan memenuhi komitmen iklim global. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas tenaga surya, angin, serta investasi dalam penyimpanan energi agar transisi berjalan berkelanjutan. Transisi energi hijau mengacu pada peralihan sistem energi dari sumber fosil ke sumber terbarukan […]

  • Digitalisasi pemerintahan: 4 langkah nyata kurangi birokrasi

    Digitalisasi pemerintahan: 4 langkah nyata kurangi birokrasi

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mengalihkan layanan publik ke sistem daring, sehingga warga dapat mengakses izin, pembayaran, dan data secara cepat tanpa harus datang ke kantor. Proses yang otomatis ini memotong waktu birokrasi, menurunkan biaya operasional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Pada praktiknya, portal resmi, aplikasi mobile, dan basis data terintegrasi menjadi fondasi utama transformasi […]

  • Digitalisasi Pemerintahan: Cloud vs On-Premise, Pilih Efisien Daerah

    Digitalisasi Pemerintahan: Cloud vs On-Premise, Pilih Efisien Daerah

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik dengan memindahkan proses manual ke platform online, sehingga warga dapat mengakses data dan mengajukan permohonan kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Pendekatan ini juga meningkatkan transparansi karena setiap tahapan layanan tercatat secara digital, memudahkan audit dan mengurangi peluang korupsi. Pada praktiknya, banyak daerah yang sudah mengintegrasikan sistem […]

  • Panduan 5 Langkah Praktis Capai Kedaulatan Energi Nasional

    Panduan 5 Langkah Praktis Capai Kedaulatan Energi Nasional

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Intinya, kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat keamanan serta stabilitas ekonomi. Pendekatan ini biasanya mencakup pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber, serta kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri. Menyebut kedaulatan energi, yang dimaksud adalah kemampuan Indonesia memproduksi, […]

  • 7 Strategi Digitalisasi Pemerintahan untuk Efisiensi Layanan Publik

    7 Strategi Digitalisasi Pemerintahan untuk Efisiensi Layanan Publik

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik dengan memindahkan proses administratif ke platform online, sehingga warga dapat mengakses data dan mengajukan permohonan kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Pendekatan ini juga meningkatkan transparansi, mengurangi biaya operasional, serta meminimalkan peluang korupsi melalui jejak digital yang dapat diaudit. Digitalisasi pemerintahan mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk […]

expand_less