Zulhas Usul Kuliah di PTN Gratis, Prabowo Langsung Setuju

Jakarta – Biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri menjadi perhatian dalam perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan keluhan mahasiswa dan calon mahasiswa mengenai mahalnya biaya masuk melalui jalur mandiri. Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan persetujuan dan berencana membawa gagasan pendidikan negeri gratis ke rapat terbatas pemerintah.

Momen tersebut terjadi dalam puncak peringatan HUT ke-28 PAN di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan Zulhas mengenai akses pendidikan.

Dalam sambutannya, Zulhas mengatakan mahalnya biaya jalur mandiri menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat ketika ingin mengakses perguruan tinggi negeri.

“Banyak anak-anak muda sekarang yang mendaftar di universitas negeri. Bayarannya mahal, Pak. Jalur mandiri bayarannya mahal,” ujar Zulhas.

Ia kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan kembali persoalan biaya tersebut karena perguruan tinggi negeri menjadi salah satu harapan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

“Tolong, Pak, mereka menyampaikan aspirasi bayaran mahal itu kalau bisa kita bisa koreksi. Karena harapan anak-anak muda kita tentu di kampus-kampus negeri, Pak,” lanjutnya.

Respons Prabowo cukup tegas. Presiden mengatakan dirinya setuju dengan gagasan tersebut dan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gagasan yang disampaikan Zulhas tidak berhenti sebagai aspirasi di forum partai. Prabowo menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke pembahasan pemerintah melalui rapat terbatas. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan baru yang menetapkan seluruh biaya kuliah di perguruan tinggi negeri secara otomatis menjadi gratis.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung mengenai sumber pembiayaan. Ia menyebut uang negara yang berhasil dikembalikan dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujar Presiden.

Sementara itu, Zulhas menekankan bahwa akses pendidikan berkualitas tidak semestinya hanya terbuka bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar atau tinggal di kota-kota besar.

“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga yang mampu saja,” kata Zulhas.

Menurut Zulhas, tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan karena pendidikan merupakan bagian dari hak warga negara dan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi penerus.

Ia juga mengaitkan persoalan pendidikan dengan kebutuhan menyiapkan generasi yang akan menjadi pemimpin ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun pada 2045. Karena itu, akses terhadap pendidikan tinggi dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia masa depan.

Usulan mengenai kuliah gratis tersebut muncul di tengah pembicaraan pemerintah mengenai perluasan akses pendidikan. Sebelumnya, dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Prabowo telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Pada pernyataan terbaru di HUT PAN, cakupan gagasan tersebut disebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.

Jika nantinya gagasan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, mekanisme pembiayaan, cakupan biaya yang ditanggung negara, kriteria penerima, serta skema pelaksanaannya masih perlu dirumuskan lebih lanjut.

Untuk saat ini, langkah konkret yang disampaikan Presiden adalah membawa gagasan tersebut ke rapat terbatas pemerintah. Pembahasan itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana rencana pendidikan negeri gratis, termasuk perguruan tinggi negeri, dapat diterapkan.