Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Pecahkan Rekor, KPK Sita Rp106,3 Miliar dalam OTT Kasus HGB Summarecon,

Pecahkan Rekor, KPK Sita Rp106,3 Miliar dalam OTT Kasus HGB Summarecon,

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat jumlah uang sitaan terbesar dalam operasi tangkap tangan (OTT) setelah mengamankan barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan penyidik dalam rangkaian OTT yang berkaitan dengan perkara pengurusan HGB tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dalam operasi tersebut.

“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK terus juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik hingga uang tunai yang nilainya kurang lebih total mencapai Rp106,3 miliar,” ujar Taufik, dikutip Rabu (16/9/2026).

Taufik menyebut jumlah tersebut merupakan salah satu nilai barang bukti uang terbesar yang pernah diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan.

“Ini termasuk yang jumlah terbanyak dari kegiatan tertangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK sebelumnya,” katanya.

Lampaui Sitaan OTT Bea Cukai Rp45 Miliar

Jumlah uang tersebut menjadi yang terbesar dalam konteks barang bukti uang yang diperoleh melalui OTT KPK. Meski demikian, KPK sebelumnya juga pernah menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar, seperti kasus e-KTP dengan kerugian sekitar Rp2,3 triliun dan perkara LPEI dengan kerugian sekitar Rp11,7 triliun.

Dalam sejumlah OTT sebelumnya, KPK juga pernah mengamankan barang bukti uang dalam jumlah relatif kecil. KPK menjelaskan bahwa nominal uang yang ditemukan dalam OTT tidak selalu mencerminkan keseluruhan nilai perkara karena operasi tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih luas.

Taufik kemudian membandingkan sitaan dalam perkara HGB Summarecon dengan OTT terhadap pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan yang sebelumnya menghasilkan barang bukti uang sekitar Rp45 miliar.

“Yang terakhir yang cukup banyak jumlahnya, kegiatan tertangkap tangan di kantor Bea Cukai itu mencapai total barang bukti uang sebesar Rp45 miliar. Ini rupanya lebih besar lagi,” ujarnya.

Uang Disimpan dalam Koper dan Kardus

KPK turut memperlihatkan barang bukti uang tersebut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Uang yang diamankan penyidik terlihat disimpan dalam sejumlah koper dan kardus.

Barang bukti tersebut terdiri atas berbagai mata uang, mulai dari rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dolar Singapura (SGD), riyal Arab Saudi (SAR), hingga ringgit Malaysia (RM).

Berikut rincian uang yang disita KPK dalam OTT perkara tersebut:

1. Dari rumah Arif Sugiyanto (ARF)
Arif merupakan pihak swasta yang disebut KPK sebagai orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

  • Rp31,86 miliar
  • USD2.611.500
  • SGD1.974.500
  • SAR910
  • RM981

2. Dari rumah Rizal Pahlevi (LEV)

  • Rp896 juta

3. Dari rumah ZNM

  • Rp8 juta

4. Dari rumah Sontang Coin Manurung (SON)
Sontang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

  • Rp49,5 juta

KPK Tetapkan 8 Tersangka

Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut sebagai pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Berikut daftar delapan tersangka:

  1. Lampri (LMP), selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
  2. Sontang Coin Manurung (SON), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
  3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), selaku Direktur Utama Summarecon;
  4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
  5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
  6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta;
  7. Erwin (ERW), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
  8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta yang disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penanganan KPK. Penyidik terus mendalami rangkaian dugaan suap dalam pengurusan HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, termasuk aliran uang dan keterlibatan para tersangka.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panduan Praktis Digitalisasi Pemerintahan: 5 Langkah Implementasi Efektif

    Panduan Praktis Digitalisasi Pemerintahan: 5 Langkah Implementasi Efektif

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Dengan memanfaatkan teknologi informasi, layanan publik kini dapat diakses secara online, mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya operasional. Transformasi ini meningkatkan transparansi, mempermudah partisipasi warga, serta memperkuat akuntabilitas lembaga pemerintah. Pada praktiknya, portal layanan terpadu dan sistem data terpusat menjadi fondasi utama bagi pemerintahan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Transformasi layanan publik […]

  • Panduan Praktis Menerapkan Subsidi Tepat Sasaran untuk UMKM

    Panduan Praktis Menerapkan Subsidi Tepat Sasaran untuk UMKM

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan ke kelompok yang paling membutuhkan, biasanya berdasarkan data kependudukan atau verifikasi pendapatan. Dengan menyesuaikan besaran bantuan, pemerintah dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Implementasinya melibatkan koordinasi antar lembaga serta penggunaan teknologi seperti sistem data terintegrasi. Subsidi tepat sasaran membantu UMKM memperoleh bantuan keuangan yang memang […]

  • Digitalisasi Pemerintahan: 5 Pelajaran Nyata dari Proyek Kota Pintar

    Digitalisasi Pemerintahan: 5 Pelajaran Nyata dari Proyek Kota Pintar

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi, dan mengurangi beban administratif melalui penggunaan platform online, data terintegrasi, serta otomatisasi proses. Dengan mengadopsi teknologi seperti e‑government portal, sistem manajemen dokumen elektronik, dan analitik data, pemerintah dapat memberikan respons yang lebih cepat kepada warga serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Digitalisasi pemerintahan mengacu pada penerapan teknologi […]

  • Panduan 5 Langkah Praktis Capai Kedaulatan Energi Nasional

    Panduan 5 Langkah Praktis Capai Kedaulatan Energi Nasional

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Intinya, kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat keamanan serta stabilitas ekonomi. Pendekatan ini biasanya mencakup pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber, serta kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri. Menyebut kedaulatan energi, yang dimaksud adalah kemampuan Indonesia memproduksi, […]

  • Studi Kasus Kota Bandung: Mengatasi Krisis iklim lewat Kebijakan Hijau

    Studi Kasus Kota Bandung: Mengatasi Krisis iklim lewat Kebijakan Hijau

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Krisis iklim memicu pemanasan suhu global, memunculkan cuaca ekstrem, mencairnya es di kutub, serta mengancam ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Para ilmuwan sepakat bahwa emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama, sehingga transisi ke energi bersih dan konservasi ekosistem menjadi langkah krusial. Krisis iklim mengacu pada perubahan drastis pola cuaca […]

  • Gerindra: 2 Tahun Prabowo, Kemandirian Nasional-Kesejahteraan Tetap Stabil

    Gerindra: 2 Tahun Prabowo, Kemandirian Nasional-Kesejahteraan Tetap Stabil

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah capaian dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, partai tersebut menekankan pentingnya evaluasi agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan fundamental […]

expand_less