Indonesia Beberkan Strategi Kejar Net Zero Emission 2060 di Forum Pre-COP31 Fiji

Pemerintah Indonesia membeberkan sejumlah strategi untuk mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Strategi tersebut mencakup penguatan sektor kehutanan melalui FOLU Net Sink 2030, pengurangan emisi dari limbah dan metana, hingga transformasi industri menuju sektor yang lebih rendah karbon.

Strategi itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam Leader’s Plenary pada Pre-COP Leader’s Event di Fiji, Selasa (6/10/2026).

Jumhur mengatakan, Indonesia telah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai arah kebijakan menuju pencapaian NZE 2060 atau lebih cepat. Menurutnya, upaya menurunkan emisi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat.

“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).

Di sektor energi, pemerintah menekankan bahwa proses transisi harus dilakukan secara adil dan terukur. Kebijakan tersebut diarahkan tidak hanya untuk menekan emisi, tetapi juga memastikan ketahanan energi dan keterjangkauan energi tetap terjaga, terutama bagi masyarakat dan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan ekonomi maupun iklim.

Jumhur menilai keberhasilan agenda perubahan iklim tidak cukup diukur dari tingginya komitmen yang disampaikan dalam forum internasional. Hal yang lebih penting adalah bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi yang konkret, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” ujarnya.

Menurut Jumhur, Persetujuan Paris tetap menjadi acuan utama dalam menghadapi perubahan iklim. Namun, ruang untuk mempertahankan kenaikan suhu global pada batas 1,5 derajat Celsius semakin menyempit sehingga dibutuhkan langkah yang lebih nyata dari seluruh negara.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” kata Jumhur.

Ia menegaskan, penerapan agenda tersebut juga harus tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan common but differentiated responsibilities, yakni tanggung jawab bersama dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan kondisi masing-masing negara.

Forum Pre-COP31 di Fiji juga menyoroti kerentanan negara-negara kepulauan kecil terhadap perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut menjadi salah satu ancaman serius bagi negara seperti Tuvalu yang menghadapi risiko kehilangan wilayah apabila upaya adaptasi dan mitigasi tidak dilakukan secara memadai.

Pre-COP31 diselenggarakan di Fiji dan Tuvalu pada 5-9 Oktober 2026 sebagai rangkaian persiapan menuju United Nations Climate Change Conference (COP31) yang akan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.

Salah satu hasil utama Pre-COP Leader’s Event yang berlangsung pada 6 Oktober adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya negara berkembang kepulauan kecil atau Small Island Developing States (SIDS).

Selain SIDS, perhatian juga diarahkan kepada negara-negara kurang berkembang atau Least Developed Countries (LDC) dalam meningkatkan upaya mitigasi, memperkuat ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta menghadapi kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Rangkaian Pre-COP31 dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara, termasuk kepala negara dan pemerintahan, menteri, pejabat tinggi pemerintah, negosiator perubahan iklim, serta organisasi internasional. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sebelum negara-negara bertemu dalam COP31 dan memastikan komitmen iklim global diterjemahkan ke dalam langkah nyata di tingkat nasional.