Digitalisasi Bansos Dinilai Bikin Penyaluran Lebih Tepat Sasaran dan Perluas Perlindungan Sosial

JAKARTA – Digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai dapat meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sekaligus memperluas perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembenahan sistem tersebut juga diharapkan memperkuat daya beli dan meningkatkan efektivitas belanja negara.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anggaran bansos memberikan dampak lebih besar terhadap konsumsi masyarakat.

“Berbagai langkah digitalisasi pemerintahan seperti digitalisasi perlinsos yang sedang dilakukan sekarang ini akan mampu meningkatkan belanja bansos lebih tepat sasaran sehingga bisa memberikan multiplier effect yang lebih besar ke konsumsi masyarakat,” ujar Firman dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Firman, sistem digital membuka peluang bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan. Pemerintah juga telah melakukan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi dan Bali.

Perluasan sistem tersebut diharapkan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan serta mengurangi risiko masyarakat yang berhak menerima bansos justru tidak terdata atau terlewat.

Daya Beli Masyarakat Perlu Dijaga

Di sisi lain, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mengingatkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan energi.

“Pemerintah harus bisa mengantisipasi jangan sampai tekanan terhadap harga pangan maupun energi tadi bisa makin menekan daya beli masyarakat,” kata Abra.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong melalui investasi dan konsumsi masyarakat. Upaya tersebut juga harus diimbangi kebijakan yang menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tekanan biaya hidup tidak semakin membebani rumah tangga.

Dalam konteks ini, bansos dinilai memiliki peran penting untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika harga pangan dan energi mengalami tekanan.

Bansos Turut Memengaruhi Penilaian terhadap Pemerintah

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menyebut bantuan sosial menjadi salah satu program yang mendapat penilaian positif dari masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau dari data parameter kan kemarin ada sekitar 65 persen masyarakat yang menyatakan puas terkait dengan dua tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Adi.

Selain bansos, Adi menyebut pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan perluasan akses pendidikan turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak hanya berkaitan dengan pembaruan sistem administrasi, tetapi juga diharapkan memperbaiki ketepatan penerima bantuan dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Keberhasilan pelaksanaannya akan bergantung pada akurasi data, kemudahan akses pendaftaran, serta transparansi dalam proses penyaluran bantuan.