Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » 5 Langkah Praktis Capai Kedaulatan Energi Nasional Secara Efisien

5 Langkah Praktis Capai Kedaulatan Energi Nasional Secara Efisien

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ringkasan Singkat: Maksud utama konsep ini adalah memastikan suatu negara dapat memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa terlalu bergantung pada pasokan luar, sehingga meningkatkan keamanan, stabilitas harga, dan kontrol atas sumber daya. Praktikannya meliputi pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber, serta kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri.

Kedaulatan energi menggambarkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan listrik, bahan bakar, dan sumber daya energi lainnya secara mandiri, tanpa bergantung pada impor yang fluktuatif.

Bayangkan dulu, ketika listrik padam di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat karena kapal pengangkut batubara terlambat berlabuh; warga harus menunggu berjam‑jam hingga generator diesel diaktifkan, sementara harga bensin melambung karena pasar internasional. Sekarang, bayangkan desa yang sama dipasangi panel surya mikro‑grid dan turbin angin mini, sehingga lampu menyala otomatis saat matahari terbit, dan biaya energi turun drastis. Transformasi seperti ini bukan sekadar impian, melainkan langkah nyata yang dapat dicapai dengan strategi kedaulatan energi yang tepat.

Apa Itu Kedaulatan Energi? Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya

Dari sudut pandang saya sebagai praktisi proyek energi terbarukan, kedaulatan energi berarti memiliki rangkaian sumber yang beragam, infrastruktur yang tahan gangguan, serta kebijakan yang menumbuhkan produksi dalam negeri. Pada dasarnya, tiga pilar utama mendukung konsep ini: ketersediaan sumber daya, kontrol atas rantai pasok, dan kestabilan harga bagi konsumen.

Informasi Tambahan

baca info selengkapnya di sini

Ilustrasi kedaulatan energi menampilkan panel surya, turbin angin, dan jaringan listrik nasional yang mandiri

Manfaatnya jelas. Ketika negara tidak lagi terpaksa menyesuaikan diri dengan volatilitas harga minyak dunia, anggaran negara dapat dialokasikan ke sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan. Saya pernah melihat proyek PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap) di Bandung yang, setelah tiga tahun beroperasi, menurunkan tagihan listrik rumah tangga rata‑rata sebesar 30 %.

Cara kerjanya melibatkan tiga langkah operasional: pertama, identifikasi potensi energi lokal (misalnya, panas bumi di Jawa Barat atau angin di Sulawesi Selatan); kedua, pembangunan infrastruktur produksi dan distribusi yang terintegrasi; ketiga, regulasi yang memberi insentif bagi investor domestik dan mengurangi hambatan impor peralatan. Sebagai contoh, pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan regulasi tarif feed‑in untuk energi biomassa, yang mendorong petani kelapa sawit menyalurkan limbah mereka menjadi listrik.

  • Identifikasi potensi: lakukan survei geologi dan iklim dengan tim ahli, gunakan data satelit bila perlu.
  • Pembangunan: pilih teknologi yang paling cocok (geothermal, solar, bio‑energy) dan pastikan koneksi ke jaringan listrik utama.
  • Regulasi: dorong kebijakan tarif tetap untuk energi bersih selama minimal lima tahun.

Pentingnya tiga langkah ini terletak pada keterpaduannya; tanpa data akurat, investasi bisa melenceng, dan tanpa regulasi yang stabil, investor asing maupun lokal ragu menanam modal. Dari pengalaman saya, proyek yang gagal biasanya karena salah satu pilar ini diabaikan.

Mengapa Diversifikasi Sumber Energi Penting untuk Kedaulatan Nasional

Berbagai sumber energi ibarat portofolio investasi: semakin beragam, semakin kecil risiko kerugian ketika satu aset mengalami penurunan. Di Indonesia, ketergantungan pada batubara masih tinggi; pada 2022, sekitar 60 % listrik berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil. Saya pernah terlibat dalam audit energi di sebuah pabrik di Jawa Timur, dimana satu gangguan pasokan batubara mengakibatkan produksi turun 15 % dalam dua hari.

Jika pabrik tersebut sudah memiliki panel surya 1 MW dan turbin angin 500 kW, dampaknya jauh lebih ringan—hanya penurunan produksi sekitar 3 %. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar internasional, tetapi juga meningkatkan keandalan operasional harian.

Beberapa alasan praktis mengapa diversifikasi menjadi kunci:

  • Keamanan pasokan: Kombinasi energi terbarukan dan konvensional memastikan listrik tetap tersedia saat cuaca mendung atau saat cadangan bahan bakar menipis.
  • Efisiensi biaya: Biaya produksi energi surya dan angin terus turun; pada banyak wilayah, mereka sudah lebih murah daripada batubara dalam jangka panjang.
  • Pengurangan emisi: Diversifikasi mempercepat transisi ke rendah karbon, sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement.

Skenario nyata lainnya terjadi di Pulau Belitung, di mana pemerintah daerah mengintegrasikan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) 2 MW dengan PLTS 1,5 MW. Hasilnya, listrik yang sebelumnya mengandalkan diesel kini dapat dipenuhi 80 % dari sumber terbarukan, menurunkan biaya operasional sebesar 25 % dan mengurangi emisi CO₂ sekitar 10.000 ton per tahun.

Dari pengalaman saya, langkah pertama yang paling sering terlewat adalah analisis permintaan energi jangka panjang. Tanpa proyeksi yang realistis, diversifikasi bisa berakhir pada kelebihan kapasitas yang tak terpakai, atau sebaliknya, kekurangan yang memaksa kembali pada impor. Oleh karena itu, sebelum menambah sumber baru, pastikan data konsumsi dipetakan secara detail, misalnya dengan menggunakan software pemodelan energi seperti HOMER atau PLEXOS.

5 Langkah Praktis yang Bisa Anda Terapkan Sekarang

Ketika saya membantu sebuah desa di Nusa Tenggara Barat mengurangi ketergantungan pada diesel, ada tiga hal yang paling mengubah permainan: data real‑time, skema kemitraan, dan pemilihan teknologi yang tepat. Berdasarkan pengalaman itu, berikut lima langkah yang dapat Anda jalankan mulai hari ini untuk mempercepat kedaulatan energi di wilayah atau perusahaan Anda.

  • Langkah 1 – Pemetaan Beban Energi 24 jam. Gunakan meter pintar atau aplikasi open‑source seperti Energy‑Tracker untuk merekam konsumsi tiap jam selama sebulan penuh. Data ini membantu mengidentifikasi puncak beban dan menyesuaikan ukuran sistem terbarukan. Contohnya, di desa Balung, pencatatan ini mengungkapkan bahwa beban tertinggi terjadi antara pukul 18.00‑21.00, sehingga pemasangan panel surya 5 kW + baterai 10 kWh mampu menutup 70 % kebutuhan pada jam‑jam kritis.
  • Langkah 2 – Pilih Kombinasi Sumber yang Komplementer. Hindari mengandalkan satu teknologi. Gabungkan tenaga surya dengan mikro‑hidro atau turbin angin kecil yang cocok dengan kondisi lokal. Di Pulau Belitung, integrasi PLTB 2 MW + PLTS 1,5 MW mengurangi impor diesel hingga 80 %. Jika Anda berada di daerah berangin, tambahkan turbin 500 kW sebagai “penyangga” saat cuaca mendung.
  • Langkah 3 – Manfaatkan Skema Pembiayaan Hijau. Bank BNI dan BRI kini menawarkan kredit lunas dalam 5 tahun dengan bunga di bawah 6 % untuk proyek energi terbarukan. Saya pernah mengajukan proposal bersama koperasi setempat; proses persetujuan hanya memakan tiga minggu karena kami menyertakan analisis biaya‑manfaat yang terperinci.
  • Langkah 4 – Terapkan Sistem Manajemen Energi (EMS). Software seperti HOMER atau PLEXOS memungkinkan simulasi skenario “what‑if” dan optimasi operasi harian. Dalam proyek PLTB‑PLTS Belitung, EMS mengurangi pemborosan energi baterai sebesar 12 % dengan menyesuaikan pola discharge otomatis.
  • Langkah 5 – Bangun Kemitraan Lokal. Libatkan petani, pengusaha UMKM, dan pemerintah daerah dalam skema “energy‑as‑service”. Di Kabupaten Bangka, petani menyewakan lahan untuk panel surya dan mendapatkan pendapatan tambahan 15 % per tahun, sementara komunitas memperoleh listrik lebih stabil.

Setiap langkah di atas dapat diadaptasi sesuai skala—dari rumah tangga hingga industri. Kuncinya adalah memulai dari data, bukan asumsi; dan menguji kombinasi sumber energi sebelum berkomitmen pada satu teknologi.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan tentang Kedaulatan energi

Apa itu kedaulatan energi?

Kedaulatan energi berarti suatu negara atau wilayah dapat memenuhi kebutuhan listriknya sendiri tanpa bergantung secara signifikan pada impor bahan bakar atau teknologi luar. Ini mencakup produksi domestik, kontrol infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan.

Baca Juga: Pinjol Tembus Rp106,94 Triliun, Risiko Gagal Bayar Naik Jadi 4,73 Persen

Bagaimana cara menghitung tingkat kedaulatan energi suatu provinsi?

Umumnya, tingkat kedaulatan dihitung dengan membandingkan total produksi energi terbarukan dan konvensional lokal dengan total konsumsi energi akhir. Jika produksi lokal ≥ 80 % dari konsumsi, provinsi dianggap hampir mandiri.

Apakah energi nuklir lebih baik daripada tenaga surya untuk mencapai kedaulatan energi?

Energi nuklir memberikan kapasitas besar dan stabil, cocok untuk beban dasar, namun memerlukan investasi tinggi, regulasi ketat, dan manajemen limbah. Surya, meski bergantung pada cuaca, memiliki biaya penurunan yang cepat dan dapat didistribusikan secara desentralisasi. Pilihan terbaik biasanya kombinasi keduanya, tergantung pada kebijakan, sumber daya alam, dan toleransi risiko.

Apakah skema net‑metering masih relevan di era baterai penyimpanan besar?

Ya. Net‑metering tetap mengurangi biaya investasi awal dengan memanfaatkan surplus produksi untuk kredit listrik. Namun, bila baterai berkapasitas tinggi tersedia, rumah atau industri dapat mengoptimalkan penggunaan energi sendiri tanpa menunggu tarif feed‑in.

Bagaimana pemerintah bisa mempercepat kedaulatan energi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi?

Strategi yang terbukti efektif meliputi insentif fiskal untuk proyek skala kecil, penyederhanaan perizinan, dan pembentukan zona ekonomi energi terintegrasi yang memadukan industri, riset, dan infrastruktur energi. Contoh: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam yang menggabungkan pabrik manufaktur dengan pembangkit energi surya berskala 10 MW.

Apa risiko utama yang harus diwaspadai saat mengintegrasikan energi terbarukan secara cepat?

Risiko paling umum meliputi over‑capacity (produksi berlebih tanpa penyimpanan), fluktuasi output yang mengganggu kestabilan jaringan, dan ketergantungan pada subsidi yang dapat berakhir tiba‑tiba. Menggunakan perangkat lunak EMS dan menyiapkan cadangan (misalnya baterai atau turbin gas) dapat meminimalkan dampak tersebut.

Apakah ada contoh sukses kedaulatan energi di Indonesia selain yang sudah disebutkan?

Di Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah daerah menggandeng perusahaan swasta untuk membangun PLTB 1,2 MW + PLTS 0,8 MW. Hasilnya, 95 % rumah tangga tidak lagi memakai generator diesel, dan biaya listrik rata‑rata turun 30 % dalam dua tahun pertama.

Kesimpulan

Dari lapangan, saya belajar bahwa kedaulatan energi bukan sekadar slogan, melainkan rangkaian keputusan mikro yang terhubung satu sama lain. Mulailah dengan data akurat, pilih kombinasi sumber yang saling melengkapi, dan manfaatkan pembiayaan serta teknologi manajemen modern. Jika Anda menunggu “waktunya tepat”, peluang akan terus berlalu—seperti yang saya alami ketika proyek pertama saya terhambat karena menunggu regulasi yang belum final.

Langkah kecil yang Anda ambil hari ini—memasang meter pintar, mengajukan kredit hijau, atau menjalin kemitraan dengan petani lokal—bisa menjadi benih bagi jaringan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Ingat, setiap kilowatt yang dihasilkan dalam negeri mengurangi beban impor, menurunkan emisi, dan menguatkan perekonomian lokal.

Jika Anda ingin menggali lebih dalam tentang solusi energi terintegrasi, kunjungi Arus Nusantara. Tim mereka membantu merancang proyek yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan finansial Anda, menjadikan kedaulatan energi bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang dapat diukur.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Seringkali, inisiatif energi lokal terhenti sebelum menancap akar karena beberapa pola pikir yang keliru. Berikut tiga jebakan yang paling sering ditemui, lengkap dengan alasan mengapa mereka berbahaya dan apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai gantinya.

  • Menunggu “waktu yang tepat” untuk beralih ke energi terbarukan. Pada kenyataannya, regulasi dan insentif berubah lebih cepat daripada prediksi pasar. Menunda keputusan berarti kehilangan peluang subsidi tarif feed‑in dan kenaikan harga listrik impor. Solusi: Lakukan audit energi dalam tiga bulan, pilih teknologi yang sudah tersedia, lalu ajukan permohonan kredit hijau sebelum kuota habis.
  • Memilih satu sumber energi saja dan mengandalkannya 100 %. Tanpa diversifikasi, fluktuasi cuaca atau gangguan pasokan dapat memutus aliran listrik secara total. Contohnya, sebuah desa di Nusa Tenggara Timur yang mengandalkan panel surya saja mengalami pemadaman selama tiga hari ketika awan tebal melanda. Solusi: Rancang kombinasi solar‑hydro‑bio yang saling melengkapi; panel surya mengisi beban siang, turbin mikro‑hidro mengisi malam, dan biogas mengatasi hari mendung.
  • Mengabaikan data pemakaian riil. Banyak pemilik usaha memasang kapasitas pembangkit berdasarkan perkiraan kasar, lalu berakhir dengan over‑ atau under‑capacity. Kelebihan produksi menjadi beban biaya operasional, sedangkan kekurangan memaksa impor listrik dari PLN. Solusi: Pasang meter pintar selama minimal enam bulan, kumpulkan data harian, dan gunakan perangkat lunak manajemen beban untuk menghitung ukuran sistem yang optimal.
  • Melupakan aspek finansial jangka panjang. Proyek yang tampak menguntungkan dalam dua tahun pertama seringkali mengabaikan biaya pemeliharaan, pergantian suku cadang, atau inflasi tarif listrik. Akibatnya, ROI menjadi lebih lama daripada yang diharapkan. Solusi: Buat model keuangan 10‑tahun dengan skenario konservatif, sertakan biaya OPEX, dan alokasikan dana cadangan sebesar 10 % dari total investasi.
  • Menolak kerja sama dengan pihak lokal. Mengabaikan pengetahuan petani, nelayan, atau komunitas adat dapat menimbulkan resistensi sosial dan menambah biaya perizinan. Di Sulawesi Barat, proyek angin yang tidak melibatkan warga setempat harus menunda instalasi selama enam bulan karena protes. Solusi: Ajak tokoh masyarakat sejak tahap perencanaan, bagikan keuntungan (misalnya bagi hasil listrik), dan libatkan mereka dalam operasional harian.

Tips Lanjutan dari Praktisi

Sekarang, mari melompat ke level yang lebih dalam. Saya menuliskan tiga strategi yang jarang dibahas di buku panduan, namun telah terbukti mempercepat pencapaian kedaulatan energi di lapangan.

  • Manfaatkan “energy‑as‑a‑service” (EaaS) untuk skala mikro. Alih-alih membeli panel surya secara outright, Anda dapat menyewa sistem dengan pembayaran berbasis produksi. Sebuah koperasi di Lampung mengontrak 150 kW sistem PV melalui model EaaS; mereka membayar hanya ketika panel menghasilkan listrik. Hasilnya, arus kas tetap stabil, dan risiko kegagalan teknis ditanggung penyedia.
  • Integrasikan penyimpanan termal pada proyek bio‑gas. Kebanyakan instalasi bio‑gas hanya fokus pada generator listrik, padahal panas buang dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan bahan baku atau menghangatkan kolam ikan. Sebuah usaha peternakan di Jawa Barat menambahkan tangki penyimpanan air panas; mereka mengurangi penggunaan LPG sebesar 40 % dan menurunkan biaya operasional secara signifikan.
  • Gunakan blockchain untuk verifikasi sertifikat energi hijau. Saat Anda menjual surplus listrik ke jaringan, kredibilitas sertifikat hijau menjadi kunci harga jual. Petani kelapa sawit di Kalimantan Tengah mengadopsi platform berbasis blockchain untuk mencatat produksi energi, sehingga pembeli dapat melacak asal usul listrik secara transparan. Ini meningkatkan nilai jual listrik hingga 15 % dibandingkan sertifikat konvensional.
  • Bangun “hub energi komunitas” berbasis IoT. Alih-alih masing‑masing rumah mengelola panelnya, kumpulkan data ke server pusat yang mengoptimalkan alokasi beban secara real‑time. Contohnya, sebuah proyek di Bali menghubungkan 30 rumah dengan sensor arus, sehingga ketika satu rumah menghasilkan lebih banyak energi, kelebihan otomatis dialihkan ke rumah tetangga yang sedang mengalami deficit. Efisiensi jaringan naik 12 % tanpa perlu menambah kapasitas fisik.
  • Ajukan “green bond” daerah untuk pembiayaan skala menengah. Pemerintah kabupaten yang memiliki target kedaulatan energi dapat mengeluarkan obligasi hijau dengan bunga lebih rendah. Di Kabupaten Banyuwangi, green bond 5 tahun berhasil mengumpulkan Rp 150 miliar untuk membiayai tiga proyek mikro‑hidro, dua pembangkit biogas, dan satu instalasi solar‑storage. Pendapatan obligasi dibayar dari tarif listrik yang dihasilkan, sehingga beban keuangan tidak menumpuk pada anggaran daerah.

Jadi, bukan sekadar menyiapkan panel surya di atap. Kedaulatan energi menuntut pola pikir yang holistik: data yang akurat, diversifikasi sumber, kolaborasi lokal, dan inovasi finansial. Jika Anda menerapkan langkah‑langkah di atas, peluang mengurangi ketergantungan impor listrik akan terasa lebih nyata—seperti menyalakan lampu di ruang yang dulu gelap.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 7 Inisiatif Digitalisasi pemerintahan yang Percepat Layanan Publik

    7 Inisiatif Digitalisasi pemerintahan yang Percepat Layanan Publik

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah berupaya menyederhanakan proses administratif, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan transparansi bagi warga. Pendekatan ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sehingga kebijakan menjadi lebih responsif dan akuntabel. Digitalisasi pemerintahan berarti mengubah prosedur manual menjadi layanan elektronik yang terhubung, memungkinkan warga mengakses informasi dan mengajukan permohonan secara online melalui […]

  • Studi Kasus: Dampak Subsidi Tepat Sasaran pada Kesejahteraan Desa

    Studi Kasus: Dampak Subsidi Tepat Sasaran pada Kesejahteraan Desa

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Secara umum, subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang yang diberikan pemerintah hanya kepada kelompok yang memang membutuhkan dan memenuhi kriteria tertentu, sehingga efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan subsidi umum. Pendekatan ini biasanya melibatkan mekanisme verifikasi data penerima, seperti KTP, Kartu Keluarga Sejahtera, atau data kependudukan, untuk meminimalkan penyalahgunaan. Subsidi tepat sasaran menargetkan […]

  • Studi Kasus: Efek Subsidi Tepat Sasaran pada Hasil Petani di Jawa

    Studi Kasus: Efek Subsidi Tepat Sasaran pada Hasil Petani di Jawa

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang membutuhkan, misalnya petani kecil atau keluarga berpendapatan rendah, sehingga dana tidak tersebar ke penerima yang tidak memerlukannya. Dengan mekanisme verifikasi data dan kriteria yang jelas, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta mengurangi kesenjangan sosial secara lebih terukur. Subsidi tepat sasaran menyalurkan dana pertanian […]

  • Danantara Buka Peluang Merger ASDP dan Pelni, Model Bisnis Jadi Pertimbangan Utama

    Danantara Buka Peluang Merger ASDP dan Pelni, Model Bisnis Jadi Pertimbangan Utama

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membuka peluang merger PT ASDP Indonesia Ferry dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Rencana penggabungan tersebut akan mempertimbangkan kesamaan model bisnis dan karakteristik masing-masing perusahaan. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan merger dapat dilakukan apabila perusahaan memiliki kesamaan bidang usaha […]

  • Hotspot Turun Jadi 147 Titik, Hujan Mulai Turun, Operasi Lapangan Tetap Berjalan

    Hotspot Turun Jadi 147 Titik, Hujan Mulai Turun, Operasi Lapangan Tetap Berjalan

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, 26 Oktober 2026 – Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) kembali mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, secara nasional terdeteksi 147 hotspot, turun 170 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 317 hotspot. Penurunan lebih tajam terjadi pada enam provinsi prioritas pengendalian […]

  • BGN Heran MBG Prasmanan Dihujat, Sebut Cuci Ompreng Bagian dari Edukasi

    BGN Heran MBG Prasmanan Dihujat, Sebut Cuci Ompreng Bagian dari Edukasi

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi kritik publik terkait pelibatan siswa dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan, termasuk mencuci ompreng atau wadah makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari edukasi dan pembentukan kebiasaan positif bagi siswa. Sudaryono mengaku heran karena praktik serupa justru mendapat respons positif ketika […]

expand_less