Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Jarak Pandang Buruk Hambat Operasi Modifikasi Cuaca Karhutla Kalteng

Jarak Pandang Buruk Hambat Operasi Modifikasi Cuaca Karhutla Kalteng

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Pemerintah memaksimalkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 15–16 Oktober 2026, dengan penerbangan pesawat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan, penerbangan OMC tidak dapat dilakukan dari Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya maupun Bandara Iskandar di Pangkalan Bun karena kondisi jarak pandang yang belum memungkinkan. Karena itu, pemerintah mengalihkan titik keberangkatan ke Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.

“Pasukan Udara OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) insyaallah tanggal 15 dan 16. Mohon didoakan, bibit awan hujannya ada bagus. Tapi sekali lagi, karena tidak bisa diterbangkan pesawatnya dari Tjilik Riwut dan juga dari Pangkalan Bun, maka akan kita terbangkan dari Syamsudin Noor untuk OMC,” kata Raja Antoni, Kamis, 15 Oktober 2026.

Selain modifikasi cuaca, pemerintah menyiapkan langkah tambahan melalui pergeseran helikopter water bombing atau pemadaman api menggunakan penyiraman air dari udara. Saat ini, terdapat enam helikopter water bombing yang disiagakan di Kalimantan Tengah, termasuk di Pangkalan Bun dan Bandara Tjilik Riwut.

Namun, operasi udara masih menghadapi kendala jarak pandang. Raja Antoni menjelaskan, penerbangan membutuhkan jarak pandang minimum 5.000 meter, sedangkan kondisi di sejumlah lokasi belum memenuhi persyaratan tersebut.

“Visibility-nya minimum itu 5.000, ini tidak bisa terbang,” ujarnya.

Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan pemindahan helikopter dari Kalimantan Selatan ke Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, yang memiliki kondisi jarak pandang lebih baik. Pemerintah juga menjajaki kemungkinan mengerahkan helikopter dari wilayah lain, termasuk Riau, seiring membaiknya kondisi kebakaran di daerah tersebut.

Menurut Raja Antoni, pergeseran armada diperlukan agar dukungan udara dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Operasi pemadaman juga akan dilakukan di kawasan Sungai Perlu dan Sungai Tanjung Rengas, dengan mengombinasikan penyiraman dari udara dan penyisiran melalui jalur darat.

“Ketimbang dari Syamsudin Noor Kalsel, mungkin lebih baik kita tarik ke Kuala Pembuang. Jadi itu kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah di Sungai Perlu dan Sungai Tanjung Rengas. Nah, ini kita juga akan melakukan water bombing sekaligus juga menyisir dari darat,” kata Raja Antoni.

Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah akan dilakukan melalui koordinasi operasi udara dan darat. Personel TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, relawan, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) disiapkan untuk memperkuat upaya pemadaman, khususnya di kawasan Tanjung Puting dan sekitarnya.

Pemerintah berharap kombinasi operasi modifikasi cuaca, pengerahan helikopter water bombing, dan pemadaman darat dapat memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, terutama ketika kondisi cuaca dan jarak pandang membatasi pergerakan armada udara.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian Kehutanan Perkuat Kerja Sama Dalam Negeri, Dorong Kolaborasi dari Kesepakatan Menjadi Aksi Nyata

    Kementerian Kehutanan Perkuat Kerja Sama Dalam Negeri, Dorong Kolaborasi dari Kesepakatan Menjadi Aksi Nyata

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, 23 September 2026 – Kementerian Kehutanan terus memperkuat kerja sama dalam negeri sebagai salah satu instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kerja sama tidak lagi ditempatkan sebatas penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS), tetapi diarahkan agar menghasilkan aksi, manfaat, dan dampak nyata bagi hutan, masyarakat, perekonomian, serta pembangunan […]

  • Kapolri Gandeng Sejumlah Kementerian untuk Bantu Pengangguran Kembali Produktif

    Kapolri Gandeng Sejumlah Kementerian untuk Bantu Pengangguran Kembali Produktif

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyiapkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar kembali produktif melalui pelatihan keterampilan. Suyudi mengatakan, program ini dilatarbelakangi kepedulian terhadap persoalan pengangguran yang dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran? Karena pengangguran ini […]

  • Menhut Raja Juli Antoni Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi

    Menhut Raja Juli Antoni Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, 21 Oktober 2026 — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut, total 32 perusahaan telah dikenai tindakan administratif dengan cakupan konsesi mencapai 1.931.115 hektare. Pengumuman tersebut disampaikan Menhut saat memberikan keterangan pers menjelang Sidang Kabinet […]

  • Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: mana lebih efektif untuk UMKM?

    Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: mana lebih efektif untuk UMKM?

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan ke kelompok yang paling membutuhkan, biasanya berdasarkan kriteria pendapatan, lokasi, atau jenis pekerjaan. Dengan mengefisienkan alokasi dana, pemerintah dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan dampak sosial, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses layanan dasar. Subsidi tepat sasaran memberi bantuan keuangan atau non‑keuangan yang hanya ditujukan kepada UMKM […]

  • Digitalisasi pemerintahan di Kota X: 3 pola sukses dapat diterapkan

    Digitalisasi pemerintahan di Kota X: 3 pola sukses dapat diterapkan

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan berarti mengintegrasikan teknologi informasi—seperti layanan daring, basis data terpusat, dan otomatisasi proses—ke dalam seluruh aktivitas birokrasi agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Dengan mengubah alur kerja manual menjadi sistem elektronik, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional, memperkecil ruang bagi korupsi, serta memberi warga pengalaman layanan yang lebih […]

  • Krisis iklim: Solar vs Gas, Pilih yang Lebih Efisien untuk Rumah

    Krisis iklim: Solar vs Gas, Pilih yang Lebih Efisien untuk Rumah

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Krisis iklim menandai percepatan perubahan cuaca dan suhu global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, menurunkan kualitas udara, dan mengganggu pola curah hujan. Dampaknya terasa di rumah‑tangga lewat tagihan listrik yang melambung, risiko banjir, serta kebutuhan akan sistem energi yang lebih tahan banting. Apakah Anda merasa kebingungan memilih antara panel surya yang bersinar […]

expand_less