Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Motor, Berlaku sampai 31 Desember

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Motor, Berlaku sampai 31 Desember

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Pembebasan denda tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 28 Oktober 2026.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.

Pembebasan denda diberikan secara otomatis. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan keringanan tersebut. Penyesuaian dilakukan melalui sistem informasi manajemen pajak daerah.

Bapenda DKI mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB maupun BBNKB agar memanfaatkan kesempatan ini sebelum periode pembebasan berakhir pada 31 Desember 2026.

Masyarakat juga dapat memeriksa informasi dan kewajiban pajak melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta serta menggunakan saluran pembayaran yang telah disediakan. Kebijakan ini diharapkan mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi pajak daerah.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenhut Ajak Mahasiswa Ambil Peran dalam Menjaga Hutan

    Kemenhut Ajak Mahasiswa Ambil Peran dalam Menjaga Hutan

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Bogor, 18 Oktober 2026 — Kementerian Kehutanan melalui Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri)mengajak mahasiswa kehutanan di seluruh Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam menjawab tantangan lingkungan dan kehutanan, mulai dari perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan, hingga pelestarian keanekaragaman hayati. Melalui agenda Seminar Nasional di Institut Pertanian Bogor (IPB), mahasiswa didorong untuk tidak […]

  • Transisi energi hijau: Pendekatan lapangan yang mengubah kebijakan

    Transisi energi hijau: Pendekatan lapangan yang mengubah kebijakan

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Secara umum, proses peralihan dari sumber energi fosil ke energi terbarukan serta peningkatan efisiensi penggunaan energi menjadi fokus utama. Hal ini melibatkan investasi pada tenaga surya, angin, dan teknologi penyimpanan, sambil menurunkan emisi karbon untuk mencapai target iklim internasional. Praktisi menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi energi bersih di semua sektor. […]

  • Kedaulatan Energi: Jawaban Praktis atas Tantangan Rumah Tangga

    Kedaulatan Energi: Jawaban Praktis atas Tantangan Rumah Tangga

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada impor, menjadi inti kedaulatan energi. Praktiknya meliputi pengembangan sumber daya domestik, diversifikasi energi terbarukan, serta kebijakan yang menjamin keamanan pasokan. Dengan begitu, negara dapat mengendalikan harga, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mengurangi risiko geopolitik. Kedaulatan energi memberi kemampuan pada sebuah rumah […]

  • KPU Akui Tak Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran ke Diknas

    KPU Akui Tak Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran ke Diknas

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan atau kementerian terkait untuk memastikan dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hal tersebut terungkap dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu […]

  • Kisah Desa Kami Menggapai Kedaulatan Energi dengan Panel Surya Mini

    Kisah Desa Kami Menggapai Kedaulatan Energi dengan Panel Surya Mini

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, tanpa bergantung pada impor, menjadi inti dari kedaulatan energi. Ini mencakup pengelolaan sumber daya domestik, produksi energi dalam negeri, serta kebijakan yang menjamin keamanan dan kestabilan pasokan energi. Kedaulatan energi memberi kemampuan bagi suatu komunitas untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur listriknya sendiri, sehingga tidak […]

  • HUT ke-62, Golkar Sebar Ratusan Ribu Sembako ke Seluruh Indonesia

    HUT ke-62, Golkar Sebar Ratusan Ribu Sembako ke Seluruh Indonesia

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Partai Golkar membagikan 620.000 paket sembako kepada masyarakat di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62. Kegiatan sosial ini dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wihaji, mengatakan pembagian sembako merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi partai yang berlangsung […]

expand_less