Prabowo Minta PLN Bertransformasi, Target Penggunaan Panel Surya Capai 100 GW

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN (Persero) melakukan transformasi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan kelistrikan nasional. Salah satu agenda yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan penggunaan panel surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).

Arahan tersebut dibahas dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026), yang melibatkan sejumlah pejabat, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Pemerintah mendorong pembenahan PLN agar lebih adaptif, responsif, dan mampu menjalankan model bisnis yang lebih efisien.

“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” ujar Rosan seusai pertemuan.

Menurut Rosan, Presiden meminta agar rancangan transformasi PLN segera disusun dan dipaparkan untuk ditindaklanjuti. Pembenahan tersebut terutama diarahkan pada model bisnis perusahaan agar pengelolaan operasional dan sumber daya dapat berjalan lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk mengkaji kebutuhan transformasi secara menyeluruh. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sekaligus membantu mengurangi beban subsidi di sektor kelistrikan.

“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” kata Rosan.

Evaluasi model bisnis juga akan mencakup peninjauan kembali pola pengelolaan perusahaan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Menurut Rosan, transformasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan internal, tetapi juga pada peningkatan efektivitas peran PLN dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Selain pembenahan perusahaan dan percepatan pemanfaatan energi surya, pemerintah menyoroti kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Rencana cadangan atau backup plan dinilai perlu terus disempurnakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik di berbagai wilayah Indonesia.

Rosan menyebut PLN telah memiliki mekanisme antisipasi untuk menghadapi situasi krisis. Meski demikian, mekanisme tersebut masih perlu dievaluasi dan diperbaiki agar perusahaan dapat merespons gangguan dengan lebih efektif.

Dengan agenda transformasi tersebut, pemerintah mendorong PLN memperkuat efisiensi bisnis, meningkatkan produktivitas, mempercepat pemanfaatan energi surya, serta menjaga keandalan layanan listrik. Rancangan pembenahan perusahaan selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Danantara bersama jajaran PLN untuk dipaparkan kepada Presiden.