Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana untuk Rapat Dewan Energi Nasional

Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana untuk Rapat Dewan Energi Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sejumlah menteri yang tergabung dalam DEN hadir dalam rapat yang membahas berbagai persoalan energi nasional tersebut.

Beberapa menteri yang terlihat tiba di kompleks Istana antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua Harian DEN mengatakan rapat tersebut merupakan rapat paripurna bersama seluruh anggota DEN. Presiden Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DEN, sedangkan Bahlil menjalankan fungsi sebagai ketua harian.

“Hari ini, kami akan melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini kan ketua, ketuanya Bapak Presiden Prabowo, dan saya sebagai ketua harian,” kata Bahlil saat tiba di Istana Merdeka.

Menurut Bahlil, anggota DEN tidak hanya berasal dari unsur pemerintah. Di dalamnya juga terdapat perwakilan pemangku kepentingan, masyarakat dan akademisi yang turut memberikan perspektif dalam pembahasan kebijakan energi nasional.

Bahlil menjelaskan, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo merupakan agenda rutin DEN. Dalam satu tahun, terdapat dua sidang yang dipimpin oleh Presiden selaku Ketua DEN, sedangkan rapat DEN lainnya dipimpin oleh Ketua Harian.

“Ini menjadi agenda rutin karena dalam setahun ada dua kali sidang yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dalam DEN. Selebihnya rapat-rapat yang lainnya itu dipimpin langsung oleh ketua harian,” ujarnya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah rencana pengembangan E20, yakni bahan bakar dengan campuran etanol 20 persen. Ketika ditanya mengenai kemungkinan E20 dibahas dalam rapat tersebut, Bahlil membenarkan bahwa isu tersebut merupakan bagian dari pembahasan sektor energi.

“Bagian daripada itu. Pasti kalau kita bicara tentang Dewan Energi Nasional, seluruh bagian menyangkut dengan energi akan menjadi pembahasan nantinya,” kata Bahlil.

Dengan demikian, rapat DEN kali ini tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan tertentu, tetapi mencakup berbagai isu yang berhubungan dengan arah energi nasional. Pembahasan tersebut dapat mencakup ketahanan dan ketersediaan energi, kebijakan bahan bakar, transisi energi hingga pengembangan sumber energi baru.

Rapat ini juga menjadi salah satu forum penting karena DEN memiliki peran dalam merumuskan kebijakan energi nasional. Presiden Prabowo sebelumnya melantik anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Istana Negara pada 28 Januari 2026.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 6/P Tahun 2026, Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Harian DEN. Sementara sejumlah menteri menjadi anggota, di antaranya Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional. Salah satu isu yang mencuat adalah pengembangan E20 yang berpotensi menjadi bagian dari kebijakan diversifikasi energi dan pemanfaatan bahan bakar berbasis nabati.

Namun, hasil akhir maupun keputusan konkret dari rapat DEN mengenai E20 dan kebijakan energi lainnya belum disampaikan secara rinci kepada publik. Pemerintah masih akan membahas berbagai aspek energi melalui forum DEN sebelum kebijakan lebih lanjut ditetapkan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Investasi hijau: 5 Proyek Energi Terbarukan dengan ROI Lebih Tinggi

    Investasi hijau: 5 Proyek Energi Terbarukan dengan ROI Lebih Tinggi

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Investasi hijau menyalurkan dana ke proyek atau perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan—misalnya energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau teknologi bersih. Selain mengincar keuntungan finansial, tujuan utamanya adalah mengurangi jejak karbon dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah emisi. Jika Anda ingin menumbuhkan modal sambil mengurangi jejak karbon, investasi hijau kini menyatukan keduanya lewat proyek […]

  • Transisi energi hijau: 3 insight lapangan dari proyek solar desa

    Transisi energi hijau: 3 insight lapangan dari proyek solar desa

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Transisi energi hijau menandakan pergeseran dari sumber energi fosil ke alternatif yang ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, demi menurunkan emisi karbon dan memperkuat ketahanan energi. Proses ini biasanya melibatkan kebijakan pemerintah, investasi teknologi bersih, serta perubahan perilaku industri dan konsumen. Hasilnya, ekonomi menjadi lebih berkelanjutan sekaligus membuka peluang lapangan kerja […]

  • Subsidi Tepat Sasaran: Apa, Batasannya, dan Cara Memanfaatkannya

    Subsidi Tepat Sasaran: Apa, Batasannya, dan Cara Memanfaatkannya

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran maksudnya alokasi dana pemerintah yang disalurkan hanya kepada kelompok yang memang membutuhkan, misalnya petani kecil atau keluarga berpenghasilan rendah, sehingga bantuan tidak menyebar ke pihak yang tidak memerlukannya. Pendekatan ini biasanya didukung data kependudukan atau verifikasi lapangan agar efektivitas program meningkat dan anggaran tidak terbuang. Dengan cara ini, manfaat sosial […]

  • Survei Poltracking Oktober 2026: Gerindra Unggul 22,9%, PDIP 13,4%, Golkar 9,1%

    Survei Poltracking Oktober 2026: Gerindra Unggul 22,9%, PDIP 13,4%, Golkar 9,1%

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menempati posisi teratas dalam survei elektabilitas partai politik yang dilakukan Poltracking Indonesia pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Gerindra mencatat elektabilitas sebesar 22,9%, unggul dari PDI Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 13,4% dan Partai Golkar sebesar 9,1%. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menyampaikan hasil survei tersebut […]

  • Digitalisasi Pemerintahan: 5 Pelajaran Nyata dari Proyek Kota Pintar

    Digitalisasi Pemerintahan: 5 Pelajaran Nyata dari Proyek Kota Pintar

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi, dan mengurangi beban administratif melalui penggunaan platform online, data terintegrasi, serta otomatisasi proses. Dengan mengadopsi teknologi seperti e‑government portal, sistem manajemen dokumen elektronik, dan analitik data, pemerintah dapat memberikan respons yang lebih cepat kepada warga serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Digitalisasi pemerintahan mengacu pada penerapan teknologi […]

  • Korupsi Pengadaan Motor Listrik MBG Rugikan Negara Rp 863,8 Miliar

    Korupsi Pengadaan Motor Listrik MBG Rugikan Negara Rp 863,8 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kejaksaan Agung mengungkap kerugian keuangan negara sebesar Rp 863,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026. Kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 5 Oktober 2026 Dalam perkara ini, Kejagung telah menyerahkan lima tersangka beserta barang […]

expand_less