Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana untuk Rapat Dewan Energi Nasional

Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana untuk Rapat Dewan Energi Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sejumlah menteri yang tergabung dalam DEN hadir dalam rapat yang membahas berbagai persoalan energi nasional tersebut.

Beberapa menteri yang terlihat tiba di kompleks Istana antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Ketua Harian DEN mengatakan rapat tersebut merupakan rapat paripurna bersama seluruh anggota DEN. Presiden Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DEN, sedangkan Bahlil menjalankan fungsi sebagai ketua harian.

“Hari ini, kami akan melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini kan ketua, ketuanya Bapak Presiden Prabowo, dan saya sebagai ketua harian,” kata Bahlil saat tiba di Istana Merdeka.

Menurut Bahlil, anggota DEN tidak hanya berasal dari unsur pemerintah. Di dalamnya juga terdapat perwakilan pemangku kepentingan, masyarakat dan akademisi yang turut memberikan perspektif dalam pembahasan kebijakan energi nasional.

Bahlil menjelaskan, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo merupakan agenda rutin DEN. Dalam satu tahun, terdapat dua sidang yang dipimpin oleh Presiden selaku Ketua DEN, sedangkan rapat DEN lainnya dipimpin oleh Ketua Harian.

“Ini menjadi agenda rutin karena dalam setahun ada dua kali sidang yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dalam DEN. Selebihnya rapat-rapat yang lainnya itu dipimpin langsung oleh ketua harian,” ujarnya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah rencana pengembangan E20, yakni bahan bakar dengan campuran etanol 20 persen. Ketika ditanya mengenai kemungkinan E20 dibahas dalam rapat tersebut, Bahlil membenarkan bahwa isu tersebut merupakan bagian dari pembahasan sektor energi.

“Bagian daripada itu. Pasti kalau kita bicara tentang Dewan Energi Nasional, seluruh bagian menyangkut dengan energi akan menjadi pembahasan nantinya,” kata Bahlil.

Dengan demikian, rapat DEN kali ini tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan tertentu, tetapi mencakup berbagai isu yang berhubungan dengan arah energi nasional. Pembahasan tersebut dapat mencakup ketahanan dan ketersediaan energi, kebijakan bahan bakar, transisi energi hingga pengembangan sumber energi baru.

Rapat ini juga menjadi salah satu forum penting karena DEN memiliki peran dalam merumuskan kebijakan energi nasional. Presiden Prabowo sebelumnya melantik anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Istana Negara pada 28 Januari 2026.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 6/P Tahun 2026, Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Harian DEN. Sementara sejumlah menteri menjadi anggota, di antaranya Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional. Salah satu isu yang mencuat adalah pengembangan E20 yang berpotensi menjadi bagian dari kebijakan diversifikasi energi dan pemanfaatan bahan bakar berbasis nabati.

Namun, hasil akhir maupun keputusan konkret dari rapat DEN mengenai E20 dan kebijakan energi lainnya belum disampaikan secara rinci kepada publik. Pemerintah masih akan membahas berbagai aspek energi melalui forum DEN sebelum kebijakan lebih lanjut ditetapkan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kedaulatan Energi vs Impor: Banding Biaya, Keandalan, Dampak Lingkungan

    Kedaulatan Energi vs Impor: Banding Biaya, Keandalan, Dampak Lingkungan

    • calendar_month 7 jam yang lalu
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa ketergantungan pada pasokan luar, sekaligus mengendalikan sumber daya serta infrastruktur kritis. Dengan mengoptimalkan eksplorasi, produksi, dan diversifikasi energi terbarukan, negara dapat memperkuat keamanan ekonomi serta mengurangi risiko geopolitik. Karena itu, kebijakan yang mendukung investasi dalam energi bersih dan peningkatan efisiensi menjadi […]

  • Mengapa Data Lokal Kunci Sukses Subsidi tepat sasaran: Panduan Praktisi

    Mengapa Data Lokal Kunci Sukses Subsidi tepat sasaran: Panduan Praktisi

    • calendar_month 12 jam yang lalu
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran ialah kebijakan pemerintah yang menyalurkan bantuan ke kelompok atau wilayah yang memang paling membutuhkan, biasanya berdasarkan data pendapatan, kepemilikan lahan, atau indikator kemiskinan. Dengan cara ini, dana publik dapat dimaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan pemborosan. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan langsung ke rumah tangga atau usaha yang memang paling membutuhkan, sambil […]

  • KPK Yakin Nusron Wahid Kooperatif jika Dipanggil sebagai Saksi Kasus HGB Summarecon

    KPK Yakin Nusron Wahid Kooperatif jika Dipanggil sebagai Saksi Kasus HGB Summarecon

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan bersikap kooperatif apabila nantinya dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan dan pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keyakinan tersebut disampaikan KPK setelah empat orang yang disebut sebagai orang […]

  • BGN: Sekolah Negeri Harus Satu Suara Soal Penerimaan MBG, Wali Murid Diminta Sepakat

    BGN: Sekolah Negeri Harus Satu Suara Soal Penerimaan MBG, Wali Murid Diminta Sepakat

    • calendar_month 22 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan ketentuan penerimaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah negeri. Jika sebuah sekolah negeri memutuskan menerima program tersebut, penerimaannya harus berlaku secara menyeluruh dan tidak bisa hanya diikuti oleh sebagian siswa. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ketentuan tersebut merupakan hasil pembahasan antara BGN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), […]

  • 7 Langkah Praktis Mempercepat Transisi Energi Hijau di UKM

    7 Langkah Praktis Mempercepat Transisi Energi Hijau di UKM

    • calendar_month 18 jam yang lalu
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Peralihan dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan menjadi fokus utama negara‑negara untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai target iklim. Proses ini melibatkan kebijakan pemerintah, investasi pada teknologi bersih, serta adaptasi industri dan masyarakat terhadap solusi seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Dengan langkah terkoordinasi, ekonomi dapat tetap tumbuh sambil […]

  • Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 4 bukti pilih yang efisien

    Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 4 bukti pilih yang efisien

    • calendar_month 2 jam yang lalu
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang paling membutuhkan, biasanya lewat data kependudukan atau verifikasi lapangan. Dengan mekanisme seleksi yang ketat, kebocoran dana dapat diminimalisir sehingga manfaatnya terasa langsung pada penerima. Pendekatan ini juga membantu pemerintah mengoptimalkan anggaran publik dan meningkatkan keadilan sosial. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan ke kelompok […]

expand_less