Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla Terima Bantuan Rp1,23 Triliun dari Pemerintah
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, tujuh provinsi penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Selain pemerintah provinsi, bantuan juga disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di wilayah tersebut.
Sugiono menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Menurut Sugiono, Presiden Prabowo memantau perkembangan penanganan karhutla setiap hari dan meminta agar penggunaan anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.
Prioritas tersebut mencakup pelayanan kesehatan, penyediaan rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap.
Anggaran Dukung Pemadaman dan Perlindungan Personel
Selain penanganan kesehatan, bantuan anggaran digunakan untuk memperkuat upaya pemadaman karhutla. Kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain alat pelindung diri, pompa dan tangki air, selang pemadam, perangkat penyuntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.
Dana tersebut juga mendukung biaya operasional dan mobilisasi personel yang bertugas di lapangan.
Sugiono menyebut sekitar 71 ribu personel saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla melalui operasi darat dan udara. Dukungan logistik dinilai penting untuk menunjang kelancaran tugas personel selama proses penanganan berlangsung.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan darurat, meningkatkan efektivitas pemadaman, serta memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.
“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Sugiono.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar