Airlangga ke Prabowo Ekonomi RI Tumbuh 5,45 Persen , Disebut Tertinggi di G20

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Airlangga, capaian tersebut didukung kinerja investasi dan sektor produktif, serta berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Dalam laporan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20 dan termasuk salah satu yang tertinggi di ASEAN.

“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen. Dan kita di sini tertinggi di G20, Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga.

Ia juga memaparkan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi sektor industri, perdagangan, konsumsi, dan ketenagakerjaan nasional.

Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur tercatat naik menjadi 52,4, berada di atas ambang batas 50 yang menunjukkan ekspansi. Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen mencapai 118,1 dan rasio gini tercatat membaik menjadi 0,368.

Airlangga turut menyampaikan tingkat pengangguran berada di angka 4,65 persen, yang disebutnya sebagai level terendah sejak 1994. Adapun neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar 7,25, sebagaimana disampaikan dalam laporan tersebut.

Defisit APBN dan Stabilitas Perbankan Tetap Dijaga

Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga melaporkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut berada di level 1,24 persen dan masih sesuai dengan arah yang direncanakan pemerintah.

Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.

Ia juga menyampaikan cadangan devisa Indonesia mencapai 146,3 miliar, yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan impor selama 6,5 bulan.

Di sektor perbankan, kredit tercatat tumbuh 13,65 persen, sedangkan dana pihak ketiga meningkat 10,94 persen. Rasio kecukupan modal perbankan mencapai 24,10 persen dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada di level 2,11 persen.

Menurut Airlangga, indikator tersebut menunjukkan kondisi perbankan masih solid di tengah upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Siapkan Insentif Perumahan dan Ketenagakerjaan

Dalam laporannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk mendukung sektor perumahan dan ketenagakerjaan.

Salah satunya adalah rencana melanjutkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar, sesuai skema yang disampaikan dalam sidang kabinet.

Pemerintah juga membahas relaksasi iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kematian (JKM), tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan bagi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung akses masyarakat terhadap hunian sekaligus memperkuat perlindungan pekerja.

Standar Kadar Emas Perhiasan Ikut Dibahas

Selain perumahan dan ketenagakerjaan, pemerintah turut membahas penyesuaian standar kadar emas pada sektor industri perhiasan.

Airlangga menyampaikan adanya pembahasan perubahan standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen agar sesuai dengan standar industri yang disebutkan dalam laporan pemerintah.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mendukung sektor industri, di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Laporan Airlangga kepada Prabowo mencakup berbagai indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan, perdagangan, ketenagakerjaan, hingga kondisi perbankan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan sektoral yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.