Bahlil Ungkap RI Mau Bangun Pembangkit Nuklir di Kepulauan Riau

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kepulauan Riau (Kepri). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyebut rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Bahlil mengatakan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu lokasi yang sedang dikaji untuk pembangunan PLTN adalah Kepulauan Riau.

“Kita sedang studi, yang kita akan taruh di Kepri. Untuk bagaimana menjaga ketahanan energi kita, ini masih dalam perhitungan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).

Ia menegaskan, rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap kajian dan perhitungan. Karena itu, penetapan lokasi serta rencana pelaksanaannya masih perlu dimatangkan.

Pemerintah Siapkan Lokasi Pembangunan PLTN

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah tengah berdiskusi dengan PT PLN (Persero) untuk mematangkan perencanaan pengembangan energi nuklir di Indonesia.

Menurut Yuliot, pemerintah telah menyiapkan 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN. Sejumlah lokasi tambahan juga sedang dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pengembangan pembangkit dengan konsep terapung atau floating.

“Ini kan ada 28 tapak yang sudah disiapkan tempo hari, ini ada beberapa tambahan tapak lagi yang akan segera kita tindak lanjuti,” kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Penyiapan lokasi sejak dini dinilai penting karena pembangunan PLTN membutuhkan proses panjang, mulai dari perencanaan hingga konstruksi.PLTN Ditargetkan Beroperasi pada 2032–2034

Pemerintah menargetkan Indonesia memiliki PLTN dengan kapasitas minimal 500 megawatt (MW) yang terhubung ke jaringan listrik nasional atau on-grid pada periode 2032–2034.

Yuliot menjelaskan, pembangunan PLTN diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga 10 tahun. Dengan target tersebut, pemerintah perlu mulai mematangkan perencanaan dan penyiapan lokasi dari sekarang.

“Di RUPTL kita tahun 2032–2034 minimal kita sudah memiliki 500 MW yang on-grid. Karena sudah ada target waktu, dari sekarang kita juga harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu sendiri,” ujarnya.

PLTN Dinilai Dapat Mendukung Pasokan Listrik Skala Besar. Yuliot menilai pengembangan energi nuklir diperlukan untuk mendukung kebutuhan listrik di wilayah yang membutuhkan pasokan daya dalam jumlah besar dan stabil.

Menurut dia, pemenuhan kebutuhan listrik tidak selalu dapat mengandalkan energi baru terbarukan saja. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan berbagai sumber energi, termasuk nuklir, untuk menjaga ketersediaan pasokan listrik secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan Prancis sebagai salah satu negara yang mengandalkan PLTN dalam sistem kelistrikannya. Menurut Yuliot, energi nuklir menjadi salah satu sumber utama pasokan listrik di negara tersebut.

Rencana pembangunan PLTN di Kepulauan Riau kini masih dalam tahap kajian. Pemerintah perlu mematangkan penentuan lokasi, perencanaan teknis, dan tahapan pembangunan agar target pengoperasian pembangkit nuklir nasional dapat tercapai.