Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Kadin: Industrialisasi RI Jangan Hanya Bergantung pada Komoditas Nikel

Kadin: Industrialisasi RI Jangan Hanya Bergantung pada Komoditas Nikel

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 23 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Sektor industri nasional menunjukkan perkembangan positif. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, penguatan Purchasing Managers’ Index (PMI) sejalan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2026 yang mencapai 53,77.

Menurut Sarmuji, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kondisi industri di Indonesia. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri agar semakin kuat.

“Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia sedang baik. Saatnya momentum tersebut kita manfaatkan untuk mendorong industri agar tumbuh lebih tinggi lagi,” kata Sarmuji, dikutip Selasa (3/11/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie juga menilai penguatan indikator industri tersebut menjadi sinyal positif bagi proses industrialisasi nasional. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan industri harus memberikan manfaat bagi pelaku usaha dari berbagai skala.

“Kami datang untuk menyampaikan optimisme bahwa industrialisasi sudah kembali menggeliat di Indonesia,” ujar Anindya.

Menurut Anindya, industrialisasi Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan perusahaan besar dan komoditas tertentu seperti nikel. Berbagai komoditas unggulan daerah, seperti sagu, alga, dan kelapa, juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Ia menegaskan bahwa semangat Indonesia Incorporated harus diwujudkan melalui kerja sama yang melibatkan seluruh pelaku usaha, termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

“Tugas kami adalah bagaimana dengan semangat Indonesia Incorporated, gotong royong itu bukan hanya melibatkan perusahaan besar, tetapi juga perusahaan industri kecil dan menengah. Semuanya harus bisa ikut berpartisipasi dalam industrialisasi nasional.”

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panduan Praktis 5 Langkah Mencapai Kedaulatan Energi Mandiri di Rumah

    Panduan Praktis 5 Langkah Mencapai Kedaulatan Energi Mandiri di Rumah

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menandakan kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri lewat pemanfaatan sumber daya dalam negeri, sehingga tidak tergantung pada pasokan luar. Hal ini mencakup kontrol atas produksi, distribusi, dan kebijakan energi yang selaras dengan tujuan keamanan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, negara dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengurangi kerentanan […]

  • BULOG Gandeng TNI, Percepat dan Masifkan Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Penerima

    BULOG Gandeng TNI, Percepat dan Masifkan Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Penerima

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, 19 September 2026 — Perum BULOG memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat sekaligus memperluas penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan beras bantuan yang telah disiapkan pemerintah dapat segera diterima masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Penguatan kerja sama itu dilakukan menjelang peringatan HUT ke-81 TNI. […]

  • BGN Heran MBG Prasmanan Dihujat, Sebut Cuci Ompreng Bagian dari Edukasi

    BGN Heran MBG Prasmanan Dihujat, Sebut Cuci Ompreng Bagian dari Edukasi

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi kritik publik terkait pelibatan siswa dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan, termasuk mencuci ompreng atau wadah makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari edukasi dan pembentukan kebiasaan positif bagi siswa. Sudaryono mengaku heran karena praktik serupa justru mendapat respons positif ketika […]

  • Kedaulatan energi vs impor: Biaya, risiko, dan manfaat untuk UMKM

    Kedaulatan energi vs impor: Biaya, risiko, dan manfaat untuk UMKM

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi mencerminkan kemampuan suatu negara mengendalikan produksi, distribusi, dan konsumsi energi secara mandiri, sehingga tidak tergantung pada pasokan luar. Dengan memaksimalkan sumber daya domestik—misalnya panas bumi, tenaga surya, atau gas alam—negara dapat menjamin keamanan pasokan serta stabilitas harga bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan energi nasional biasanya menitikberatkan pada diversifikasi sumber dan investasi […]

  • Strategi Praktisi Optimalkan Subsidi Tepat Sasaran untuk Dampak Nyata

    Strategi Praktisi Optimalkan Subsidi Tepat Sasaran untuk Dampak Nyata

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti pemerintah menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang membutuhkan, biasanya melalui kriteria pendapatan atau lokasi. Dengan memanfaatkan data verifikasi, program ini berusaha meminimalkan kebocoran dan memastikan manfaat sampai ke tangan penerima yang berhak. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan pemerintah langsung ke kelompok atau individu yang memang membutuhkan, dengan verifikasi data […]

  • MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing

    MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan dalam sidang […]

expand_less