BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, Ini Faktor Penyebabnya

CIMAHI — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tekanan pembiayaan seiring meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penerimaan iuran peserta. BPJS Kesehatan mencatat adanya cash flow gap sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, penerimaan iuran peserta saat ini berada di kisaran Rp14 triliun per bulan. Sementara pembayaran biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp500 miliar per hari atau setara dengan kurang lebih Rp16 triliun per bulan.

“Jika diakumulasikan, pembayaran layanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sedangkan iuran yang berhasil dikumpulkan berada di kisaran Rp14 triliun. Dengan demikian, ada cash flow gap Rp2 triliun per bulan,” ujar Prihati dalam kegiatan media workshop di RS Dustira, Cimahi, Jawa Barat, Rabu, 16 September 2026.

Prihati menekankan, istilah cash flow gap dinilai lebih tepat dibandingkan menyebut kondisi tersebut sebagai defisit dalam pengertian umum. Menurut dia, BPJS Kesehatan tidak menjalankan kegiatan usaha dengan mekanisme mencari laba, melainkan menghimpun iuran dan membayarkan biaya pelayanan kesehatan peserta.

Kesenjangan tersebut, kata Prihati, tidak muncul karena satu faktor saja. Setidaknya terdapat tujuh persoalan yang secara bersamaan memberikan tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan JKN.

Salah satu faktornya adalah jumlah peserta yang tidak aktif dan masih adanya tunggakan iuran. BPJS Kesehatan mencatat sekitar 52,9 juta peserta berada dalam kondisi nonaktif, sementara sekitar 13 juta peserta tercatat memiliki tunggakan iuran. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan penghimpunan iuran.

Selain persoalan kepesertaan, terdapat kesenjangan antara penerimaan iuran dengan biaya pelayanan kesehatan. Prihati menyebut iuran belum mengalami penyesuaian sejak 2020, sedangkan biaya pelayanan yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan terus meningkat.

Tekanan tersebut semakin besar karena tingginya inflasi medis. Menurut data yang disampaikan BPJS Kesehatan, medical trend di Indonesia berada di kisaran 16,9 persen, jauh di atas inflasi umum sekitar 2,5 persen. Artinya, kenaikan biaya medis berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga secara umum.

Di sisi lain, total biaya pelayanan kesehatan juga terus meningkat. Pada 2019, biaya pelayanan tercatat sekitar Rp108,8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp190,3 triliun pada 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan dalam program JKN.

Komposisi pelayanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sekitar 87 persen pembiayaan kesehatan pada 2025 dialokasikan untuk pelayanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Sementara itu, pembiayaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berada pada porsi yang jauh lebih kecil.

Besarnya pembiayaan pada layanan lanjutan juga berkaitan dengan tingginya biaya penanganan penyakit katastropik. Pada 2025, pembiayaan untuk penyakit katastropik mencapai sekitar Rp50,2 triliun. Untuk penyakit jantung saja, BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan sekitar Rp17,3 triliun pada tahun yang sama.

Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan tingkat pertama. Menurut Prihati, penguatan fungsi promotif dan preventif di FKTP diperlukan agar penyakit dapat dicegah atau dikendalikan sejak dini sebelum peserta membutuhkan perawatan yang lebih kompleks di rumah sakit.

Faktor berikutnya adalah potensi inefisiensi yang berasal dari fraud, pemborosan atau waste, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang tidak tepat. BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pengawasan untuk menekan persoalan tersebut. Pada 2025, upaya pencegahan inefisiensi disebut berhasil mengamankan sekitar Rp6,5 triliun.

Selain persoalan jangka pendek, BPJS Kesehatan juga menghadapi tekanan yang bersifat struktural. Perluasan akses kesehatan membuat semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan JKN. Pada saat yang sama, perubahan demografi dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan.

Dengan kombinasi berbagai faktor tersebut, kesenjangan antara penerimaan dan pembayaran layanan kesehatan menjadi persoalan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah menyampaikan adanya dukungan pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk menjaga keberlangsungan program JKN. Prihati pada Juni 2026 mengatakan pencairan dana tersebut menunggu regulasi yang menjadi dasar pencairannya.

Di tengah tekanan pembiayaan tersebut, keberlanjutan JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan menghimpun iuran. Pengendalian biaya pelayanan, penguatan layanan primer, pencegahan penyakit, peningkatan kepatuhan peserta, serta pengawasan terhadap potensi fraud dan pemborosan menjadi bagian dari tantangan yang harus berjalan bersamaan.

Bagi BPJS Kesehatan, persoalan cash flow gap Rp2 triliun per bulan pada akhirnya menunjukkan bahwa keberlanjutan JKN bukan hanya soal berapa besar iuran yang terkumpul, tetapi juga bagaimana biaya pelayanan kesehatan dapat dikelola agar tetap mampu memberikan akses layanan kepada ratusan juta peserta secara berkelanjutan.