Kepuasan Prabowo 65,2 Persen, Bukti Rakyat Puas Kinerja Presiden

JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen berdasarkan survei Political and Public Institute (PPI) yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Hasil tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi pemerintah, sekaligus pengingat bahwa peningkatan kinerja tetap diperlukan memasuki tahun ketiga pemerintahan.

Pengamat politik Hendri Satrio menilai angka kepuasan di atas 60 persen menunjukkan adanya respons positif dari masyarakat terhadap berbagai perubahan yang dilakukan pemerintah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri.

“Memang sih ada beberapa perubahan yang dilakukan, dan tentunya hasil kepuasan 60-an persen itu jauh lebih baik dibandingkan hasil lembaga survei lainnya. Dan ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hendri Satrio, Senin (19/10/2026).

Akademisi Universitas Paramadina yang akrab disapa Hensa itu menilai, setelah dua tahun berjalan, pemerintahan Prabowo perlu menjadikan momentum menuju tahun ketiga sebagai kesempatan untuk memperkuat hasil kerja dan memperbaiki kebijakan yang belum optimal.

Menurutnya, tingkat kepuasan publik sebesar 65,2 persen masih menyisakan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Dua tahun pemerintahan dengan kepuasan di angka 60-an persen tentunya masih kurang memuaskan bagi pemerintah. Setelah 20 Oktober ini, perjalanan menuju tahun ketiga harusnya bisa diperbaiki lagi,” kata Hensa.

Survei PPI tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Penelitian dilaksanakan dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,83 persen.

Selain mengukur kepuasan terhadap pemerintahan, survei itu mencatat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mencapai 67 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan publik yang berada di angka 65,2 persen.

Hensa menilai perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat masih menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan pembenahan. Namun, kepercayaan tersebut perlu dijawab melalui kinerja yang nyata dan terukur.

“Kepercayaan 67 persen itu sedikit lebih tinggi dari angka kepuasannya. Artinya, masyarakat masih menaruh harapan dan memberi kesempatan kepada pemerintah. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata di tahun ketiga, jangan sampai disia-siakan,” tandasnya.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan bagi pemerintah tidak hanya mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan kebijakan dan program prioritas berjalan efektif. Capaian survei dapat menjadi salah satu bahan evaluasi, sementara perbaikan kinerja dan hasil nyata bagi masyarakat tetap menjadi tolok ukur penting dalam perjalanan pemerintahan selanjutnya.