Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Disindir Wakil PM Malaysia soal Bantuan Karhutla, Menko Dudung Sebut Prabowo Belum Bahas Tawaran

Disindir Wakil PM Malaysia soal Bantuan Karhutla, Menko Dudung Sebut Prabowo Belum Bahas Tawaran

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa pemerintahnya belum menerima respons atas tawaran bantuan tersebut.

Dudung menyampaikan hal itu seusai menghadiri agenda di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam. Ia mengatakan tawaran bantuan dari negara lain belum menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

“Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas,” ujar Dudung.

Meski demikian, Dudung menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau tanggapan negara-negara tetangga terkait kabut asap akibat karhutla. Ia menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa pemerintahnya belum mendapatkan tanggapan dari Indonesia atas tawaran bantuan pemadaman karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran di wilayah tersebut turut memicu kabut asap yang berdampak hingga ke Malaysia.

Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk membantu operasi pemadaman di wilayah terdampak.

Dikutip dari Sinar Harian, Minggu (11/10/2026), Ahmad Zahid mengatakan tawaran tersebut telah disampaikan saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Dalam kunjungan itu, ia juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ahmad Zahid, Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia turut mengirimkan surat kepada mitra masing-masing di Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut. Namun, hingga Minggu, pemerintah Malaysia mengaku belum memperoleh jawaban.

“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih,” kata Ahmad Zahid.

Ia menambahkan, Malaysia memilih berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin belum membutuhkan bantuan yang ditawarkan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya menghadiri peluncuran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Pusat Konvensyen Ipoh, Malaysia.

Persoalan karhutla dan kabut asap lintas batas menjadi perhatian kedua negara karena dampaknya dapat meluas melampaui wilayah tempat kebakaran terjadi. Di tengah tawaran bantuan Malaysia, pemerintah Indonesia menyatakan upaya pemadaman terus dilakukan, sementara keputusan mengenai dukungan dari luar negeri masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Perkembangan ini menempatkan koordinasi antarnegara sebagai salah satu isu penting dalam penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran berlangsung di wilayah yang sulit dijangkau dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan bagi kawasan Asia Tenggara.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Krisis iklim: Jawaban Praktis Mengurangi Emisi Rumah Tanpa Biaya Besar

    Krisis iklim: Jawaban Praktis Mengurangi Emisi Rumah Tanpa Biaya Besar

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Perubahan iklim yang dipercepat oleh emisi gas rumah kaca menimbulkan pola cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dampaknya terasa di seluruh dunia, mulai dari kebanjiran di pesisir hingga kekeringan berkepanjangan di daerah pertanian, memaksa pemerintah dan masyarakat beralih ke energi bersih serta strategi adaptasi. Suasana panas yang melampaui pola musiman, […]

  • Panduan Praktis Digitalisasi Pemerintahan: 5 Langkah Implementasi Efektif

    Panduan Praktis Digitalisasi Pemerintahan: 5 Langkah Implementasi Efektif

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik dengan mengintegrasikan sistem berbasis cloud, portal online, dan data terbuka, sehingga warga dapat mengakses informasi serta mengajukan permohonan kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Pendekatan ini tak hanya memotong birokrasi, tapi juga meningkatkan akuntabilitas karena prosesnya tercatat secara digital dan dapat dipantau secara real‑time. Hasilnya, kepercayaan publik […]

  • Pemerintah Gelontorkan Rp153,19 Triliun untuk MBG hingga September 2026

    Pemerintah Gelontorkan Rp153,19 Triliun untuk MBG hingga September 2026

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta- 10 Oktober, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran tersebut terserap dengan jumlah penerima manfaat mencapai 57 juta orang. Bendahara negara itu mengapresiasi berbagai perbaikan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam beberapa waktu terakhir “Khusus program makan bergizi gratis, 57 juta penerima akhir September, Rp153,2 triliun (realisasi). Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah […]

  • Subsidi tepat sasaran

    Strategi Praktis Subsidi Tepat Sasaran yang Mengubah Hasil Lapangan

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berfokus pada penyaluran bantuan kepada kelompok yang memang membutuhkan, sehingga manfaatnya tidak menyebar ke pihak yang tidak berhak. Pemerintah biasanya mengandalkan data kependudukan, verifikasi pendapatan, atau mekanisme kartu pintar untuk memastikan bantuan sampai pada rumah tangga berpendapatan rendah, petani kecil, atau pencari kerja. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan pemerintah langsung […]

  • Bahlil Effect Bikin Elektabilitas Golkar Tembus Dua Digit

    Bahlil Effect Bikin Elektabilitas Golkar Tembus Dua Digit

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Elektabilitas Partai Golkar mencapai dua digit dalam sejumlah survei terbaru. Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Said Aldi Al Idrus menilai capaian tersebut sejalan dengan penguatan konsolidasi dan aktivitas kader di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Said mengatakan, kader dan organisasi sayap Golkar terus didorong untuk aktif membantu masyarakat melalui […]

  • Kedaulatan Energi: Q&A Praktis Mengatasi 5 Tantangan Utama

    Kedaulatan Energi: Q&A Praktis Mengatasi 5 Tantangan Utama

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa bergantung secara berlebihan pada pasokan luar. Hal ini biasanya dicapai lewat diversifikasi sumber—misalnya tenaga terbarukan, batubara, atau gas—serta pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri. Dengan begitu, negara dapat menjaga keamanan, stabilitas harga, dan kontrol atas aset‑strategis energi. Kedaulatan energi […]

expand_less