Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » BPS Catat Jumlah Pekerja RI Bertambah 1,44 Juta Orang

BPS Catat Jumlah Pekerja RI Bertambah 1,44 Juta Orang

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,98 juta orang pada Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 1,44 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan peningkatan terjadi pada pekerja sektor formal maupun informal. Namun, kenaikan jumlah pekerja informal tercatat lebih besar.

Pada Agustus 2026, pekerja informal mencapai 85,73 juta orang atau 57,93 persen dari total pekerja. Jumlah tersebut naik dari 84,70 juta orang pada Agustus 2025.

Sementara itu, pekerja formal bertambah dari 61,84 juta orang menjadi 62,25 juta orang. Meski jumlahnya meningkat, proporsinya turun dari 42,20 persen menjadi 42,07 persen.

“Pekerja formal per Agustus 2026 mengalami peningkatan menjadi sekitar 62,25 juta orang,” ujar Edy dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

BPS juga mencatat jumlah penduduk usia kerja mencapai 220,91 juta orang, meningkat 2,74 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155,37 juta orang masuk kategori angkatan kerja.

Berdasarkan durasi kerja, pekerja penuh mencapai 99,84 juta orang atau bertambah 1,2 juta orang. Sementara pekerja paruh waktu tercatat 35,29 juta orang, turun sekitar 1 juta orang.

Adapun jumlah setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang atau meningkat 1,24 juta orang.

BPS mengacu pada standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja apabila melakukan aktivitas pekerjaan minimal satu jam dalam seminggu.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usut Dugaan Pencucian Kayu, Kemenhut dan TNI AL Amankan 23 Kontainer Asal Nabire di Surabaya

    Usut Dugaan Pencucian Kayu, Kemenhut dan TNI AL Amankan 23 Kontainer Asal Nabire di Surabaya

    • calendar_month 1 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Surabaya, 4 November 2026. Kementerian Kehutanan mengungkap penggunaan dokumen palsu pada 7 dari 23 kontainer kayu merbau asal Nabire, Papua Tengah. Seluruh kontainer diamankan saat tiba di Surabaya, melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Temuan tersebut memperkuat dugaan praktik pencucian kayu (timber laundering), yakni penyamaran asal-usul kayu melalui penyalahgunaan dokumen legalitas. Pemeriksaan terhadap 16 […]

  • Digitalisasi pemerintahan di Surabaya: 3 insight untuk layanan publik cepat

    Digitalisasi pemerintahan di Surabaya: 3 insight untuk layanan publik cepat

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat proses administrasi serta menurunkan biaya operasional dengan mengalihkan layanan ke platform online, sehingga warga dapat mengaksesnya kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Langkah ini juga meningkatkan transparansi karena data publik dapat dipantau secara real‑time, meminimalkan peluang korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat lewat fitur feedback digital. Pada akhirnya, layanan publik […]

  • Subsidi tepat sasaran

    Strategi Praktisi Lapangan untuk Optimasi Subsidi tepat sasaran

    • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program ini dirancang agar bantuan hanya sampai ke kelompok yang paling membutuhkan, biasanya ditentukan lewat kriteria pendapatan, lokasi, atau kebutuhan khusus. Dengan memanfaatkan data verifikasi serta mekanisme kontrol, pemerintah berupaya meminimalkan kebocoran dan meningkatkan efisiensi anggaran. Subsidi tepat sasaran berarti menyalurkan bantuan ke rumah tangga atau usaha yang memang membutuhkan, berdasarkan verifikasi faktual […]

  • Digitalisasi Pemerintahan Turunkan Kebocoran Anggaran: Data Langka

    Digitalisasi Pemerintahan Turunkan Kebocoran Anggaran: Data Langka

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik lewat integrasi sistem berbasis cloud, sehingga warga dapat mengakses layanan 24/7 melalui portal online. Langkah ini juga meningkatkan transparansi lewat data terbuka, mengurangi birokrasi manual, dan menurunkan biaya operasional sekaligus mempercepat pengambilan keputusan. Penerapan teknologi informasi dalam proses administratif negara mengubah cara pemerintah mengelola data, anggaran, dan layanan […]

  • HUT ke-62, Golkar Sebar Ratusan Ribu Sembako ke Seluruh Indonesia

    HUT ke-62, Golkar Sebar Ratusan Ribu Sembako ke Seluruh Indonesia

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Partai Golkar membagikan 620.000 paket sembako kepada masyarakat di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62. Kegiatan sosial ini dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wihaji, mengatakan pembagian sembako merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi partai yang berlangsung […]

  • Tito Karnavian Dorong Satgas MBG Perkuat Pengawasan Dapur Makan Bergizi Gratis

    Tito Karnavian Dorong Satgas MBG Perkuat Pengawasan Dapur Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) segera menindaklanjuti pembentukannya. Kemendagri mencatat, sebanyak 223 daerah telah memiliki Satgas MBG. “Saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota,” ujar Tito, […]

expand_less