Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Fakta-fakta Bantuan Percepatan Penanganan Karhutla Rp1,235 Triliun

Fakta-fakta Bantuan Percepatan Penanganan Karhutla Rp1,235 Triliun

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 26 Oktober 2026. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan sebesar Rp1,235 triliun untuk bantuan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak. Bantuan percepatan penanganan karhutla ini diusulkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus memantau situasi lapangan dan melaporkan semua perkembangan pengendalian karhutla di beberapa provinsi langsung kepada Presiden.Seperti apa fakta-faktanya:

  1. Peruntukan untuk Provinsi Prioritas

Terkait pengucuran bantuan percepatan penanganan Karhutla ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono pada konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10), Menko Sugiono menuturkan bantuan pemerintah pusat tersebut disalurkan ke tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun yang ditekankan oleh Bapak Presiden bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, membantu masyarakat terdampak semaksimal mungkin, dan merupakan wujud upaya keras pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan,” kata Menko Sugiono dalam konferensi pers mengenai progres penanganan karhutla di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

  1. Dikucurkan Bertahap untuk Penanganan Karhutla dan Masyarakat

Sugiono mengatakan, bantuan pemerintah pusat tersebut disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada 7 September 2026, sedangkan bantuan tahap kedua telah ditransfer pada Kamis (22/10).

Bantuan tersebut diprioritaskan untuk tiga kebutuhan utama, yakni perlindungan masyarakat terdampak, upaya pemadaman dan penanggulangan karhutla, serta dukungan logistik bagi personel yang bertugas. Untuk perlindungan masyarakat, bantuan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, hingga penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara itu, untuk penanggulangan karhutla, bantuan dapat digunakan untuk menambah alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, hingga pembangunan sumur bor.

  1. 71.000 Personel Masih Siaga

Seugiono menuturkan saat ini sekitar 71.000 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk water bombing serta modifikasi cuaca menggunakan dry ice dan natrium klorida (NaCl) atau garam.

“Juga dilakukan operasi udara seperti water bombing, penaburan dry ice yang dalam satu minggu terakhir menunjukkan hasil efektif, serta penaburan NaCl sebagai bagian dari proses modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di wilayah-wilayah terdampak,” katanya.

BNPB dan BMKG terus berupaya meningkatkan dan mempercepat penanganan karhutla. Sementara itu, Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk mendistribusikan peralatan dan sarana pendukung kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak parah. Kementeruan Kehutanan juga terus melakukan operasi pengendalian Karhutla melalui Manggala Agni di garda terpepan bersama TNI Polri dan relawan dan organ-organ Kementerian Kehutanan lainnya semuanya siaga.

  1. Dikelola oleh pemerintah daerah

Menhut Raja Juli Antoni menuturkan dana bantuan sudah ditransfer ke pemerintah daerah. Menhut meminta pemerintah daerah memanfaatkan bantuan secara maksimal dan sesuai peruntukan.

“Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri,” kata Raja Antoni.

Banpres tersebut merupakan dana yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk dana penanganan karhutla berupa operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga water bombing yang dilakukan pemerintah pusat melalui BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, dan kementerian/lembaga lainnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Digitalisasi pemerintahan vs. Manual: Pilih Solusi Efisien Terbukti

    Digitalisasi pemerintahan vs. Manual: Pilih Solusi Efisien Terbukti

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan transparansi. Dengan sistem terintegrasi dan layanan daring, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional, memperkuat akuntabilitas, serta memberi ruang bagi partisipasi warga secara lebih efektif. Digitalisasi pemerintahan mengubah cara lembaga publik mengelola data, melayani warga, dan berkoordinasi dengan mitra melalui platform […]

  • Subsidi tepat sasaran

    Strategi Praktisi Lapangan untuk Optimasi Subsidi tepat sasaran

    • calendar_month Sabtu, 3 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program ini dirancang agar bantuan hanya sampai ke kelompok yang paling membutuhkan, biasanya ditentukan lewat kriteria pendapatan, lokasi, atau kebutuhan khusus. Dengan memanfaatkan data verifikasi serta mekanisme kontrol, pemerintah berupaya meminimalkan kebocoran dan meningkatkan efisiensi anggaran. Subsidi tepat sasaran berarti menyalurkan bantuan ke rumah tangga atau usaha yang memang membutuhkan, berdasarkan verifikasi faktual […]

  • KPK respons pernyataan Mahfud MD soal Nusron Wahid

    KPK respons pernyataan Mahfud MD soal Nusron Wahid

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Pernyataan tersebut disampaikan KPK setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan […]

  • 7 Strategi Subsidi Tepat Sasaran untuk UMKM: Panduan Praktis 2024

    7 Strategi Subsidi Tepat Sasaran untuk UMKM: Panduan Praktis 2024

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang diberikan hanya kepada kelompok yang benar‑benarnya membutuhkan, biasanya melalui verifikasi data kependudukan atau mekanisme berbasis kebutuhan. Pendekatan ini mengurangi pemborosan anggaran karena menghindari penyaluran kepada penerima yang tidak layak, sekaligus meningkatkan efektivitas program sosial secara keseluruhan. Subsidi tepat sasaran membantu usaha mikro, kecil, dan menengah […]

  • Panduan Digitalisasi Pemerintahan: 5 Langkah Praktis, Alasan & Contoh

    Panduan Digitalisasi Pemerintahan: 5 Langkah Praktis, Alasan & Contoh

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mengintegrasikan teknologi informasi—seperti portal layanan online, sistem manajemen data terpusat, dan aplikasi mobile—ke dalam proses administratif untuk mempercepat layanan publik dan mengurangi birokrasi. Dengan begitu, transparansi meningkat, biaya operasional turun, dan warga dapat mengakses layanan kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Digitalisasi pemerintahan mengacu pada penerapan teknologi informasi untuk mengubah […]

  • Bagaimana Subsidi Tepat Sasaran Membantu UMKM Saya Bangkit dari Krisis

    Bagaimana Subsidi Tepat Sasaran Membantu UMKM Saya Bangkit dari Krisis

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Biasanya pemerintah menyalurkan bantuan ke rumah tangga atau sektor yang memang paling membutuhkan, misalnya lewat verifikasi pendapatan atau kartu pintar. Pendekatan ini memaksimalkan manfaat dana publik sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan atau subsidi silang. Subsidi tepat sasaran menyalurkan dana bantuan secara langsung ke UMKM yang memenuhi kriteria khusus, sehingga setiap rupiah dapat menutupi kebutuhan paling […]

expand_less