Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Mensos Gus Ipul Simulasikan Pembiayaan PBI Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Mensos Gus Ipul Simulasikan Pembiayaan PBI Berdasarkan Desil Kesejahteraan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pembagian pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema yang tengah disimulasikan, iuran PBI JK untuk masyarakat desil 1-4 akan ditanggung APBN. Sementara desil 5-6 dibiayai APBD kabupaten/kota dan desil 7-8 menjadi tanggungan pemerintah provinsi.

Gus Ipul mengatakan, skema tersebut dibahas bersama Menteri Kesehatan untuk memperluas cakupan bantuan sekaligus membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, usulan itu masih dalam tahap simulasi sebelum diajukan kepada Presiden.

“Kita sedang simulasi, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Dengan begitu, ketika nanti kita usulkan kepada Bapak Presiden, sudah menjadi gagasan dan usulan bersama,” ujar Gus Ipul di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Ia menyebut, saat ini sekitar 55 persen masyarakat telah memperoleh bantuan layanan kesehatan melalui PBI JK maupun program pemerintah daerah. Ke depan, masyarakat desil 1-8 yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu mendapat perhatian, sedangkan masyarakat yang sudah mampu didorong menjadi peserta mandiri.

Selain pembagian pembiayaan, Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan melalui Perlinsos Digital. Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar bantuan kesehatan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Gus Ipul juga mendorong penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban pembiayaan kesehatan. Ia menyebut anggaran iuran BPJS Kesehatan meningkat dari sekitar Rp100 triliun lima tahun lalu menjadi Rp195 triliun saat ini, tetapi BPJS Kesehatan masih mengalami kerugian. Karena itu, upaya pencegahan penyakit dinilai perlu berjalan beriringan dengan pelayanan pengobatan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 5 Langkah Praktis Manfaatkan Subsidi Tepat Sasaran untuk UMKM

    5 Langkah Praktis Manfaatkan Subsidi Tepat Sasaran untuk UMKM

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program ini menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang paling membutuhkan, biasanya melalui mekanisme verifikasi data kependudukan atau kriteria ekonomi yang jelas. Dengan menargetkan penerima secara tepat, pemerintah berupaya meminimalkan kebocoran anggaran dan meningkatkan dampak sosial, seperti peningkatan akses pendidikan atau kesehatan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Pendekatan ini pun biasanya melibatkan koordinasi lintas‑lembaga […]

  • Saham BCA hingga Sinarmas Anjlok, IHSG Melemah 5,06 Persen

    Saham BCA hingga Sinarmas Anjlok, IHSG Melemah 5,06 Persen

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 5,06 persen ke level 4.922,80 pada perdagangan Senin (19/10/2026). Tekanan terjadi pada sejumlah saham unggulan, termasuk perbankan besar dan emiten Grup Sinar Mas. Berdasarkan data RTI Business, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 6,86 persen menjadi Rp4.820 per saham. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) […]

  • Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 4 perbandingan penting

    Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 4 perbandingan penting

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kebijakan ini berupaya menyalurkan bantuan keuangan secara langsung kepada penerima yang memang membutuhkan, dengan mengandalkan data dan mekanisme verifikasi untuk meminimalkan pemborosan. Karena fokus pada keakuratan target, program “subsidi tepat sasaran” biasanya melibatkan sistem digital atau basis data terpusat agar bantuan sampai pada kelompok yang paling rentan. Jika dana publik ingin menjangkau penerima […]

  • Kisah Keluarga Mengurangi Tagihan Listrik lewat Transisi energi hijau

    Kisah Keluarga Mengurangi Tagihan Listrik lewat Transisi energi hijau

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Saat dunia beralih dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan, negara dan perusahaan dituntut mengurangi emisi karbon sambil memastikan pasokan listrik tetap stabil. Proses ini mencakup peningkatan investasi pada energi surya, angin, serta modernisasi jaringan listrik untuk mengakomodasi produksi yang lebih terdesentralisasi. Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperburuk perubahan iklim. […]

  • Wamenhaj tegaskan warga nonmuslim bisa jadi petugas haji

    Wamenhaj tegaskan warga nonmuslim bisa jadi petugas haji

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong keterlibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan kepada calon jamaah haji Indonesia. Gagasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat toleransi dan semangat gotong royong dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil mengatakan, pelayanan kepada jamaah haji tidak harus hanya melibatkan umat Islam. Masyarakat dari berbagai latar […]

  • Kedaulatan Energi: 5 Langkah Praktisi untuk Mandiri dan Berkelanjutan

    Kedaulatan Energi: 5 Langkah Praktisi untuk Mandiri dan Berkelanjutan

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Mencapai kedaulatan energi berarti sebuah negara dapat memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar secara mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada impor. Ini biasanya diwujudkan lewat pengembangan sumber energi terbarukan, diversifikasi pasokan, serta kebijakan yang menyeimbangkan keamanan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Kedaulatan energi mengacu pada kemampuan suatu negara, daerah, atau komunitas untuk memproduksi, mendistribusikan, […]

expand_less