PDIP Kritik Pola Sentralistik MBG, Usulkan Peran Warung dan Pedagang Kecil
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – PDI Perjuangan mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang secara terpusat oleh pemerintah pusat. Partai tersebut mendorong konsep yang lebih desentralistis dengan melibatkan kepala daerah, pedagang kecil, hingga warung rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pelaksanaan program pemenuhan gizi perlu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Dengan begitu, potensi ekonomi lokal dapat ikut berkembang melalui keterlibatan pelaku usaha kecil.
Menurut Hasto, gagasan tersebut muncul dari penyerapan aspirasi kader di tingkat akar rumput. Ia menilai, PDIP tidak cukup hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu menawarkan solusi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Hasto menyebut, berbagai hasil survei yang menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan menjadi bahan evaluasi bagi partainya. Karena itu, PDIP ingin menghadirkan alternatif kebijakan, termasuk dalam program MBG.
Selain persoalan pemenuhan gizi, Hasto juga menyinggung sejumlah isu lain yang perlu menjadi perhatian, seperti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan agar tetap menjadi prioritas masyarakat.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar