Pemerintah Salurkan Rp1,23 Triliun untuk Tangani Karhutla di 7 Provinsi

JAKARTA – Pemerintah menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak. Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, dengan pencairan tahap kedua dilakukan pada Kamis (22/10/2026).

Tujuh provinsi penerima bantuan tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026. Sementara itu, bantuan tahap kedua ditransfer pada 22 Oktober 2026.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Sugiono menjelaskan, Presiden terus memantau penanganan karhutla dan perkembangan situasi di lapangan setiap hari. Presiden juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran diprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang terdampak, terutama melalui pelayanan kesehatan.

Dukungan tersebut mencakup penyediaan fasilitas pemulihan, seperti rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat dampak kebakaran.

Selain perlindungan kesehatan, anggaran juga digunakan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Kebutuhan peralatan yang menjadi prioritas antara lain alat pelindung diri (APD), pompa air, tangki air, selang pemadam, serta alat suntik air untuk lahan gambut. Pemerintah juga mendorong pembangunan sumur bor dan pemenuhan kebutuhan operasional serta mobilisasi personel di lokasi kebakaran.

Sekitar 71 Ribu Personel Dikerahkan

Pemerintah turut memprioritaskan dukungan logistik bagi personel yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla. Menurut Sugiono, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, termasuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

Saat ini, sekitar 71 ribu personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla melalui berbagai operasi di darat maupun udara.

Sugiono berharap pencairan bantuan anggaran tersebut dapat mempercepat penanganan darurat, memperkuat upaya pemadaman, serta membantu masyarakat yang terdampak secara maksimal.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal, baik dalam melindungi kesehatan masyarakat, memenuhi kebutuhan operasional petugas, maupun menekan dampak kebakaran di tujuh provinsi terdampak.