Pramono Tawari Bantu Pembangunan Halte Transjabodetabek di Bekasi

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan bantuan pembangunan halte Transjabodetabek di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tawaran tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah penumpang layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.

“Kalau enggak dibangun, nanti kami yang bangunin haltenya, enggak apa-apa juga,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat bertemu Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam agenda penandatanganan kerja sama pengelolaan sampah di Bantargebang.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyoroti perkembangan layanan Transjabodetabek, termasuk rute menuju Bekasi. Menurutnya, jumlah pengguna layanan tersebut terus meningkat sehingga perlu diimbangi dengan fasilitas transportasi yang memadai.

“Perkembangan Transjabodetabek, termasuk yang ke Bekasi, sekarang ini sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang memang yang paling tinggi itu Bogor, Bogor itu harian antara delapan ribu sampai sepuluh ribu, Bekasi antara empat ribu, lima ribu,” kata Pramono.

Banyak Penumpang Pertanyakan Pembangunan Halte

Pramono mengaku menerima banyak pertanyaan dari pengguna Transjabodetabek di Bekasi mengenai pembangunan halte yang dinilai belum kunjung selesai.

Ia mengatakan, keberadaan halte menjadi bagian penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat yang menggunakan transportasi umum lintas wilayah.

Pramono pun menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu apabila diperlukan. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan transportasi harus menjadi kepentingan bersama, tanpa membedakan asal daerah maupun kepemilikan KTP Jakarta atau Bekasi.

Ia berharap koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dapat semakin baik sehingga pembangunan fasilitas transportasi dapat berjalan lebih lancar.

Pemkot Bekasi Sebut Pembangunan Halte Sedang Berjalan

Menanggapi tawaran tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan pembangunan halte sudah dalam proses dan dijadwalkan rampung pada akhir November 2026.

Tri juga membuka peluang kerja sama antardaerah, termasuk kemungkinan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembangunan fasilitas transportasi di Bekasi.

“Tidak tertutup kemungkinan dalam suatu proses kerja sama dua daerah itu ya bisa saja Pemerintah DKI memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Yang besar membantu yang kecil, saya kira itulah sikap hidup gotong royong,” ujar Tri.

Menurut Tri, pembangunan dan peningkatan pelayanan publik tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah secara mandiri. Karena itu, kolaborasi antardaerah dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia berharap dukungan DKI Jakarta terhadap pembangunan halte dapat terealisasi, meskipun rencana tersebut belum tercantum dalam perjanjian kerja sama yang telah ada.

“Tentu kita melihat kemampuan fiskal dari Pemerintah DKI Jakarta, ya. Berharap kan boleh, berdoa tetap kewajiban. Tinggal mudah-mudahan tanda tangan dan ketok palunya,” kata Tri.

Tawaran tersebut membuka peluang penguatan kerja sama Jakarta dan Bekasi dalam pengembangan transportasi publik. Namun, realisasi bantuan pembangunan halte masih memerlukan koordinasi dan kesepakatan lebih lanjut antara kedua pemerintah daerah.