Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Kopdes Merah Putih Siapkan Klinik Kesehatan, Peserta BPJS Bisa Berobat

Kopdes Merah Putih Siapkan Klinik Kesehatan, Peserta BPJS Bisa Berobat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih berpeluang mengembangkan layanan kesehatan melalui klinik dan apotek. Fasilitas tersebut nantinya juga berpotensi melayani peserta BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rencana tersebut telah dibahas bersama pihak terkait. Selain menjalankan usaha logistik dan perdagangan, koperasi juga dapat mengembangkan unit bisnis di bidang kesehatan.

Menurut Budi, klinik Kopdes akan menggunakan model bisnis seperti klinik swasta. Kementerian Kesehatan bahkan telah menjalankan sejumlah proyek percontohan untuk menguji model layanan dan pengelolaannya.

Ia menjelaskan, klinik tersebut berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa biaya langsung kepada pasien. Meski dikelola dengan model bisnis swasta, klinik Kopdes tetap berpeluang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Rencana penyediaan klinik di setiap gerai Kopdes Merah Putih sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Agustus 2026.

Prabowo berharap keberadaan klinik di tingkat desa dan kelurahan dapat memperluas akses layanan kesehatan, termasuk melalui telemedisin. Fasilitas ini diharapkan membantu masyarakat di wilayah yang jauh dari rumah sakit agar lebih mudah mendapatkan pelayanan medis.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 3 perbandingan pilih tepat

    Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 3 perbandingan pilih tepat

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang yang diberikan pemerintah hanya kepada kelompok atau individu yang memang membutuhkan, biasanya lewat verifikasi data kependudukan dan kriteria ekonomi. Dengan pendekatan ini, alokasi dana dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan manfaat sampai pada penerima yang paling rentan. Pendekatan ini biasanya dipadukan dengan sistem monitoring berbasis teknologi […]

  • Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 4 perbandingan penting

    Subsidi tepat sasaran vs bantuan umum: 4 perbandingan penting

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kebijakan ini berupaya menyalurkan bantuan keuangan secara langsung kepada penerima yang memang membutuhkan, dengan mengandalkan data dan mekanisme verifikasi untuk meminimalkan pemborosan. Karena fokus pada keakuratan target, program “subsidi tepat sasaran” biasanya melibatkan sistem digital atau basis data terpusat agar bantuan sampai pada kelompok yang paling rentan. Jika dana publik ingin menjangkau penerima […]

  • Apa Tantangan dan Solusi Praktis Digitalisasi Pemerintahan di 2024?

    Apa Tantangan dan Solusi Praktis Digitalisasi Pemerintahan di 2024?

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah mengintegrasikan proses administrasi, layanan publik, dan pengambilan keputusan secara online, sehingga transparansi dan efisiensi meningkat. Implementasinya mencakup e‑procurement, portal layanan warga, serta sistem data terpusat yang memudahkan analisis kebijakan. Digitalisasi pemerintahan menghubungkan proses birokrasi, data publik, dan layanan warga lewat platform digital yang terstandarisasi, sehingga transaksi administratif menjadi […]

  • Danantara Ungkap 52% BUMN Merugi Rp20 Triliun, 97% Dividen Berasal dari 8 Perusahaan

    Danantara Ungkap 52% BUMN Merugi Rp20 Triliun, 97% Dividen Berasal dari 8 Perusahaan

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa 52 persen dari total 1.074 badan usaha milik negara (BUMN) yang berada dalam pengelolaan Danantara mengalami kerugian. Total kerugian perusahaan tersebut disebut mencapai Rp20 triliun atau sekitar US$1,5 miliar per tahun. Dony menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Danantara melakukan konsolidasi dan restrukturisasi […]

  • Studi Kasus PLTU di Jawa Barat: Pelajaran Kedaulatan Energi untuk UMKM

    Studi Kasus PLTU di Jawa Barat: Pelajaran Kedaulatan Energi untuk UMKM

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, mengurangi ketergantungan impor, dan mengontrol sumber daya energi dalam negeri menjadi inti kedaulatan energi. Oleh karena itu, banyak pemerintah fokus pada pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber, serta kebijakan strategis untuk menjamin keamanan pasokan dan kestabilan harga. Secara singkat, kedaulatan energi menandakan kemampuan suatu wilayah—termasuk […]

  • BGN Bakal Umumkan Daftar Dapur MBG yang Disuspen, Ini Penyebabnya

    BGN Bakal Umumkan Daftar Dapur MBG yang Disuspen, Ini Penyebabnya

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak mengembalikan kelebihan dana berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terancam sanksi penghentian operasional secara permanen. Sudaryono mengatakan, pengembalian dana ke kas negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pengelola SPPG. BGN memberikan tenggat […]

expand_less