Prabowo Minta Belanja Kementerian dan Lembaga Tetap Efisien hingga Akhir 2026
- account_circle Redaksi
- calendar_month 21 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga (K/L) menjaga efisiensi belanja pada dua bulan terakhir 2026. Langkah ini diperlukan agar realisasi pendapatan dan belanja negara tetap sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara lebih dari Rp600 triliun pada November dan Desember 2026. Sementara itu, belanja negara yang masih akan dikeluarkan pada periode tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp990 triliun.
Suahasil menyampaikan hal itu setelah melaporkan realisasi APBN hingga akhir Oktober 2026 kepada Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ia mengakui realisasi belanja negara biasanya meningkat menjelang akhir tahun anggaran. Namun, percepatan belanja tetap diperbolehkan selama dilakukan secara efisien, dikelola dengan baik, dan sesuai target keluaran yang telah ditetapkan saat pengajuan anggaran.
“Itu silakan, tapi harus tetap efisien, harus tetap dalam tata kelola yang baik,” ujar Suahasil.
Bersama jajaran Kementerian Keuangan, ia juga mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran hingga akhir tahun. Dengan demikian, upaya mengejar penerimaan negara dapat berjalan beriringan dengan pengendalian belanja.
“Pendapatannya tetap kita cari, pendapatan negara, tapi belanjanya terus kita efisiensikan,” katanya.
Selain itu, Suahasil menyoroti pergerakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh 113 dolar AS per barel sebelum mulai melandai dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyiapkan APBN.
Meski demikian, Suahasil belum merinci sumber penerimaan negara yang akan dioptimalkan hingga akhir 2026, termasuk target penerimaan dari sektor pajak.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar