Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » BGN Tegaskan Penyesuaian Relawan SPPG Tak Harus Berujung PHK

BGN Tegaskan Penyesuaian Relawan SPPG Tak Harus Berujung PHK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyesuaian jumlah relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Mitra dapat menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting sesuai kebutuhan pelayanan.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan petunjuk teknis (juknis) terbaru mengatur jumlah relawan berdasarkan kapasitas produksi dan penerima manfaat setiap dapur.

“Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya,” ujar Tysa, Kamis (5/11/2026).

Dalam aturan tersebut, SPPG yang melayani 1.000–1.499 penerima manfaat membutuhkan 15–24 relawan. Sementara dapur dengan 1.500–1.999 penerima membutuhkan 24–33 relawan.

Untuk kapasitas 2.000–2.499 penerima, jumlahnya 33–42 relawan. Adapun dapur yang melayani 2.500–2.999 penerima membutuhkan 42–47 relawan, sedangkan kapasitas 3.000 penerima atau lebih dibatasi maksimal 47 relawan.

Tysa mengatakan jumlah tersebut merupakan kebutuhan tenaga kerja harian. Karena itu, mitra dapat mengatur jadwal masuk secara bergantian agar relawan tetap memiliki pekerjaan.

Ia juga menegaskan SPPG masih diperbolehkan mempekerjakan relawan melebihi jumlah kebutuhan dalam juknis, selama biaya operasional tidak melampaui batas Rp3.000 per penerima manfaat.

Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah produksi makanan.

Sebelumnya, sejumlah pengelola SPPG menyampaikan keluhan terkait pengurangan relawan melalui media sosial. Beberapa di antaranya mengaku mengalami perubahan jam kerja, hari libur, hingga penghentian masa tugas akibat penyesuaian ketentuan terbaru.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT BNPB, Adik Kepala BNPB Suharyanto Termasuk

    KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT BNPB, Adik Kepala BNPB Suharyanto Termasuk

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik kandung sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (13/10/2026). Ketua KPK Setyo […]

  • Cicilan KDKMP Rp 37,7 Triliun Jatuh Tempo 25 September 2026

    Cicilan KDKMP Rp 37,7 Triliun Jatuh Tempo 25 September 2026

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA, 19 September 2026 — Pemerintah bersiap menghadapi jatuh tempo cicilan perdana pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nilainya mencapai sekitar Rp37,7 triliun pada 25 September 2026. Kementerian Keuangan memastikan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut telah tersedia, tetapi pembayaran belum dapat dilakukan karena tagihan resmi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih belum diterima. […]

  • OJK Targetkan Lima Bank Syariah Jumbo Hadir pada 2027, Siap Saingi BSI

    OJK Targetkan Lima Bank Syariah Jumbo Hadir pada 2027, Siap Saingi BSI

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Indonesia memiliki tiga hingga lima bank umum syariah berskala besar yang mampu menyaingi dominasi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2027. Target tersebut akan dicapai melalui konsolidasi dan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan target tersebut dalam kegiatan […]

  • Diperiksa KPK soal Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Pilih Irit Bicara

    Diperiksa KPK soal Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Pilih Irit Bicara

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak banyak berkomentar setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Nusron tiba di Gedung Merah […]

  • 8 Strategi Investasi Hijau dengan Return Nyata & Dampak Lingkungan

    8 Strategi Investasi Hijau dengan Return Nyata & Dampak Lingkungan

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Sebagai pilihan investasi, ia menyalurkan dana ke proyek yang mengurangi emisi karbon atau mendukung energi terbarukan, sehingga sekaligus mengejar profit dan dampak lingkungan positif. Para investor biasanya menilai peluang ini lewat sertifikasi seperti Green Bond atau indeks ESG, karena transparansi dan laporan keberlanjutan menjadi kunci menilai risiko serta potensi pertumbuhan jangka panjang. Investasi […]

  • Krisis iklim: Strategi Praktis Ubah Proyek Jadi Solusi Hijau

    Krisis iklim: Strategi Praktis Ubah Proyek Jadi Solusi Hijau

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Perubahan suhu global yang semakin ekstrem—seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan—menandai krisis iklim saat ini. Para ilmuwan memperingatkan bahwa tanpa pengurangan signifikan emisi gas rumah kaca, dampak sosial‑ekonomi seperti kelaparan dan migrasi paksa akan semakin mengkhawatirkan. Perubahan suhu rata‑rata global yang terus meningkat, bersamaan dengan intensitas badai, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan laut, […]

expand_less