Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Diperiksa KPK soal Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Pilih Irit Bicara

Diperiksa KPK soal Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Pilih Irit Bicara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak banyak berkomentar setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari lima jam, ia keluar dari gedung KPK sekitar pukul 14.45 WIB.

Saat ditemui awak media, Nusron tidak memberikan banyak keterangan terkait materi pemeriksaan. Ia hanya menanggapi pertanyaan mengenai ketidakhadirannya pada pemanggilan sebelumnya dengan menyebut telah mengantongi izin perjalanan dinas.

“Saya pejabat publik, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron singkat sebelum meninggalkan kawasan KPK.

Sebelumnya, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Pada pemanggilan pertama, Rabu (7/10), ia berhalangan hadir karena memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10). Namun, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kedaulatan Energi Indonesia: Praktik Lapangan & Jalan Mandiri

    Kedaulatan Energi Indonesia: Praktik Lapangan & Jalan Mandiri

    • calendar_month 15 jam yang lalu
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Mencapai kedaulatan energi berarti suatu negara dapat memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar secara mandiri, mengurangi ketergantungan impor, serta mengendalikan pasokan lewat sumber domestik seperti tenaga surya, gas, atau batubara. Hal ini biasanya didukung kebijakan diversifikasi energi, investasi infrastruktur, dan pengembangan teknologi bersih, sehingga meningkatkan keamanan ekonomi dan geopolitik. Kedaulatan energi berarti negara […]

  • Kapolri Gandeng Sejumlah Kementerian untuk Bantu Pengangguran Kembali Produktif

    Kapolri Gandeng Sejumlah Kementerian untuk Bantu Pengangguran Kembali Produktif

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyiapkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar kembali produktif melalui pelatihan keterampilan. Suyudi mengatakan, program ini dilatarbelakangi kepedulian terhadap persoalan pengangguran yang dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran? Karena pengangguran ini […]

  • PLN Group Kantongi Lima Kerja Sama Rp3,3 Triliun, Perkuat Transisi Energi dan Industri Dalam Negeri

    PLN Group Kantongi Lima Kerja Sama Rp3,3 Triliun, Perkuat Transisi Energi dan Industri Dalam Negeri

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    TANGERANG — PT PLN (Persero) bersama PLN Group memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis untuk mempercepat pengembangan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi. Dalam gelaran Electricity Connect 2026 di ICE BSD City, Tangerang, PLN Group meneken lima kerja sama strategis dengan estimasi nilai mencapai Rp3,3 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah sektor penting dalam ekosistem […]

  • Digitalisasi pemerintahan: 4 kegagalan data tersembunyi & cara atasinya

    Digitalisasi pemerintahan: 4 kegagalan data tersembunyi & cara atasinya

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan berarti pemerintah memanfaatkan teknologi informasi—seperti portal layanan, sistem basis data terintegrasi, dan analitik big data—untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan. Dengan mengubah proses manual menjadi otomatis, warga dapat mengakses layanan 24/7 dan pemerintah dapat memantau kinerja secara real‑time. Digitalisasi pemerintahan mengubah proses administrasi, layanan publik, dan pengambilan keputusan […]

  • Transisi energi hijau: Praktik Lapangan Turunkan Emisi 30% setahun

    Transisi energi hijau: Praktik Lapangan Turunkan Emisi 30% setahun

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Peralihan sistem energi dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, sambil meningkatkan efisiensi serta mengurangi emisi karbon, menjadi inti dari transisi energi hijau. Proses ini biasanya melibatkan kebijakan pemerintah, investasi infrastruktur, dan perubahan perilaku konsumen, sehingga membantu mencapai target iklim global dan memperkuat ketahanan energi. Transisi energi […]

  • OJK Targetkan Lima Bank Syariah Jumbo Hadir pada 2027, Siap Saingi BSI

    OJK Targetkan Lima Bank Syariah Jumbo Hadir pada 2027, Siap Saingi BSI

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Indonesia memiliki tiga hingga lima bank umum syariah berskala besar yang mampu menyaingi dominasi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2027. Target tersebut akan dicapai melalui konsolidasi dan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan target tersebut dalam kegiatan […]

expand_less