Nasional & Politik

JAKARTA — Persidangan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan sejumlah pertanyaan dari hakim kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertanyaan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran serta dasar yang digunakan penyelenggara pemilu dalam menyatakan persyaratan tersebut terpenuhi. […]

JAKARTA — Persidangan sengketa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) turut membahas sejumlah putusan pengadilan di negara lain yang pernah membatalkan pencalonan atau hasil pemilihan pejabat publik karena persoalan persyaratan pencalonan maupun pelaksanaan pemilu. Contoh tersebut disampaikan pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny Indrayana, dalam persidangan […]

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan atau kementerian terkait untuk memastikan dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hal tersebut terungkap dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu […]

JAKARTA — PDI Perjuangan resmi menyatakan akan mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 6 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Usulan tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Said mengatakan angka 6 persen akan menjadi posisi resmi PDI Perjuangan dalam pembahasan RUU Pemilu […]

JAKARTA — Wacana pemisahan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kembali mencuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan seluruh usulan yang muncul masih berada dalam tahap pembahasan awal sehingga belum ada keputusan mengenai sistem Pemilu yang akan diterapkan. Dasco menyebut pembahasan revisi UU Pemilu masih sangat […]

Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti pemerintah menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang membutuhkan, biasanya melalui kriteria pendapatan atau lokasi. Dengan memanfaatkan data verifikasi, program ini berusaha meminimalkan kebocoran dan memastikan manfaat sampai ke tangan penerima yang berhak. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan pemerintah langsung ke kelompok atau individu yang memang membutuhkan, dengan verifikasi data […]

Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang diberikan hanya kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti petani kecil atau rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga dana tidak terserap oleh pihak yang tidak memerlukannya. Pendekatan ini biasanya didukung data kependudukan dan mekanisme verifikasi untuk meminimalkan kebocoran. Bantuan pemerintah yang disalurkan secara khusus ke petani yang […]

Ringkasan Singkat: Umumnya, pertumbuhan ekonomi daerah diukur lewat perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun, yang dipengaruhi investasi, konsumsi, ekspor, serta kebijakan publik seperti pembangunan infrastruktur. Daerah yang berhasil menarik investasi baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja biasanya mencatat laju pertumbuhan lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi daerah terjadi ketika nilai produksi barang dan jasa di […]

Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menggambarkan kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa tergantung pada pasokan luar, sekaligus mengendalikan produksi, distribusi, dan harga energi secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal—seperti batu bara, gas, tenaga surya, atau angin—dan memperkuat infrastruktur, negara dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar global dan meningkatkan keamanan nasional. Kedaulatan energi […]

Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran dirancang agar bantuan pemerintah sampai pada penerima yang paling membutuhkan—misalnya petani kecil, pelaku UMKM, atau rumah tangga berpendapatan rendah—dengan proses verifikasi yang ketat. Dengan mengefisienkan alokasi dana, kebijakan ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan dampak sosial serta ekonomi secara langsung. Subsidi tepat sasaran memberi dukungan keuangan yang diarahkan secara spesifik pada […]