Nasional & Politik

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah meningkatnya beban pembiayaan layanan kesehatan. Suntikan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sekaligus memastikan pelayanan kepada peserta tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan dukungan pemerintah diperlukan […]

JAKARTA – Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mencuat dalam pembahasan sistem Pemilu 2029. Di tengah belum adanya ketentuan baru untuk Pemilu 2029, Partai NasDem menyampaikan usulan agar ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 7 persen. Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan angka 7 persen merupakan sikap yang selama ini pernah didorong […]

JAKARTA – Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen mulai menjadi perhatian partai politik, khususnya partai baru dan partai yang belum memiliki kursi di DPR. Salah satu yang disebut berpotensi menghadapi tantangan adalah Partai Gerakan Rakyat yang saat ini tengah menjalani proses penguatan dan legalisasi sebagai partai politik. Pengamat politik Adi […]

Ringkasan Singkat: Program subsidi yang dirancang untuk menjangkau kelompok paling membutuhkan biasanya memakai data kependudukan dan verifikasi pendapatan, sehingga bantuan tidak menyebar ke pihak yang tidak berhak. Dengan mekanisme penyaluran berbasis digital, pemerintah dapat memantau penggunaan dana secara real‑time dan menyesuaikan alokasi bila diperlukan. Bantuan keuangan atau barang yang disalurkan secara langsung kepada petani yang […]

Ringkasan Singkat: Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan menjadi inti kedaulatan energi. Biasanya, hal ini dicapai lewat diversifikasi sumber, pengembangan energi terbarukan, serta kebijakan strategis yang menjamin keamanan pasokan. Kedaulatan energi memungkinkan suatu negara atau wilayah menutup kebutuhan listriknya lewat sumber‑daya […]

Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang paling membutuhkan, biasanya lewat data kependudukan atau verifikasi lapangan. Dengan mekanisme seleksi yang ketat, kebocoran dana dapat diminimalisir sehingga manfaatnya terasa langsung pada penerima. Pendekatan ini juga membantu pemerintah mengoptimalkan anggaran publik dan meningkatkan keadilan sosial. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan ke kelompok […]

Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa ketergantungan pada pasokan luar, sekaligus mengendalikan sumber daya serta infrastruktur kritis. Dengan mengoptimalkan eksplorasi, produksi, dan diversifikasi energi terbarukan, negara dapat memperkuat keamanan ekonomi serta mengurangi risiko geopolitik. Karena itu, kebijakan yang mendukung investasi dalam energi bersih dan peningkatan efisiensi menjadi […]

Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran ialah kebijakan pemerintah yang menyalurkan bantuan ke kelompok atau wilayah yang memang paling membutuhkan, biasanya berdasarkan data pendapatan, kepemilikan lahan, atau indikator kemiskinan. Dengan cara ini, dana publik dapat dimaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan pemborosan. Subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan langsung ke rumah tangga atau usaha yang memang paling membutuhkan, sambil […]

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meminta dukungan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dapat ikut mendukung pendanaan pengembangan LRT Jakarta. Permintaan tersebut disampaikan Pramono saat mendampingi Prabowo menjajal LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026). Dalam perjalanan menuju Stasiun Manggarai, Pramono dan Prabowo membicarakan kelanjutan pengembangan jaringan LRT […]

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (17/9/2026). Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan penggeledahan […]