Gerindra: 2 Tahun Prabowo, Kemandirian Nasional-Kesejahteraan Tetap Stabil

JAKARTA – Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah capaian dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, partai tersebut menekankan pentingnya evaluasi agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, sejumlah perkembangan terlihat dari penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi industri.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menyampaikan bahwa capaian pemerintah perlu diapresiasi tanpa mengabaikan berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan. Ia menilai evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.

Menurut Sugiat, keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau penerima manfaat. Dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur utama.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin juga dilaporkan berkurang sekitar 430 ribu orang.

Di sektor pangan, Sugiat menyoroti laporan pemerintah mengenai capaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pemerintah juga disebut menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Selain itu, nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Meski demikian, Sugiat menilai penguatan produksi pangan harus diikuti upaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi di seluruh daerah. Ketersediaan pupuk serta antisipasi terhadap gangguan pasokan juga perlu menjadi perhatian agar peningkatan produksi memberikan manfaat langsung bagi petani dan konsumen.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, ia menyampaikan bahwa program cek kesehatan gratis dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat hingga Agustus 2026.

Program Sekolah Rakyat juga disebut telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang. Sugiat menilai perluasan program sosial tersebut harus diiringi pengawasan, peningkatan mutu layanan, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Ia turut menekankan pentingnya menjamin keamanan pangan dan kualitas pelaksanaan program agar manfaatnya tidak hanya terlihat dari jumlah penerima, tetapi juga dari mutu layanan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di bidang industri dan pengelolaan sumber daya alam, Sugiat menyoroti 26 proyek strategis melalui Danantara yang dilaporkan memiliki nilai investasi Rp225 triliun, dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja.

Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Menurut Sugiat, keberhasilan hilirisasi dan penataan aset negara perlu diukur melalui realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, serta manfaat ekonomi bagi daerah penghasil. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Gerindra, lanjut Sugiat, mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum berjalan optimal. Pemerataan pembangunan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dinilai perlu terus menjadi perhatian pemerintah.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran genap pada Selasa (20/10/2026). Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.