Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Pemerintah Tindak Beras Oplosan dan Siapkan Bantuan 30 Kg untuk Keluarga

Pemerintah Tindak Beras Oplosan dan Siapkan Bantuan 30 Kg untuk Keluarga

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini penindakan terhadap praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat membantu menurunkan harga beras di pasaran.

Hal itu disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Ia menyoroti dugaan beras SPHP yang seharusnya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram, tetapi dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kilogram.

“Sudah pasti turun. Yang ini harganya kan harusnya Rp12.000, dijual Rp17.000. Turun enggak kalau ditangkapi kayak gini?” kata Amran.

Menurutnya, praktik tersebut perlu ditindak untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat. Ia menduga modus serupa terjadi di sejumlah daerah dan meminta penanganannya dilakukan secara menyeluruh.

“Ini memang ada sindikat, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia supaya konsumen, masyarakat bisa tenang,” ujarnya.

Amran menegaskan, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga agar tetap terjangkau. Pengemasan ulang untuk dijual dengan harga lebih tinggi dinilai merugikan konsumen. Pemerintah Siapkan Bantuan Beras 30 Kilogram

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras mengalami kenaikan tipis, sekitar Rp100 per kilogram di sejumlah tempat. Meski kecil, kenaikan tersebut dinilai dapat menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Untuk membantu masyarakat, pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 secara sekaligus, sehingga penerima memperoleh total 30 kilogram.

Bantuan tersebut ditargetkan menjangkau 33,2 juta keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Total beras yang disalurkan diperkirakan mencapai sekitar 1 juta ton.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Studi Kasus PLTU di Jawa Barat: Pelajaran Kedaulatan Energi untuk UMKM

    Studi Kasus PLTU di Jawa Barat: Pelajaran Kedaulatan Energi untuk UMKM

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, mengurangi ketergantungan impor, dan mengontrol sumber daya energi dalam negeri menjadi inti kedaulatan energi. Oleh karena itu, banyak pemerintah fokus pada pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber, serta kebijakan strategis untuk menjamin keamanan pasokan dan kestabilan harga. Secara singkat, kedaulatan energi menandakan kemampuan suatu wilayah—termasuk […]

  • 7 Strategi Subsidi Tepat Sasaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Desa

    7 Strategi Subsidi Tepat Sasaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Desa

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berupaya menyalurkan bantuan hanya kepada penerima yang memang memenuhi kriteria, misalnya penduduk berpendapatan rendah atau petani kecil, sehingga dana tidak menyebar ke pihak yang tidak membutuhkan. Pemerintah biasanya memakai data kependudukan, kartu bantuan, atau platform digital untuk memverifikasi kelayakan dan mencairkan uang langsung ke rekening penerima. Subsidi tepat sasaran berarti […]

  • Studi Kasus Kota Bandung: Bagaimana Kebijakan Hijau Reduksi Krisis Iklim

    Studi Kasus Kota Bandung: Bagaimana Kebijakan Hijau Reduksi Krisis Iklim

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Saat ini, perubahan iklim yang cepat dianggap krisis karena suhu rata‑rata bumi meningkat, cuaca ekstrem menjadi lebih sering, dan permukaan laut terus naik. Para ilmuwan memperingatkan bahwa tanpa aksi mitigasi segera, dampak pada ekosistem, kesehatan, dan ekonomi dapat menjadi tak terpulihkan. Krisis iklim menuntut perubahan pola hidup dan kebijakan publik, karena suhu rata‑rata […]

  • Digitalisasi pemerintahan: 4 kegagalan data tersembunyi & cara atasinya

    Digitalisasi pemerintahan: 4 kegagalan data tersembunyi & cara atasinya

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan berarti pemerintah memanfaatkan teknologi informasi—seperti portal layanan, sistem basis data terintegrasi, dan analitik big data—untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan. Dengan mengubah proses manual menjadi otomatis, warga dapat mengakses layanan 24/7 dan pemerintah dapat memantau kinerja secara real‑time. Digitalisasi pemerintahan mengubah proses administrasi, layanan publik, dan pengambilan keputusan […]

  • Dasco: Kritik Malaysia-Singapura soal Kabut Asap Tak Perlu Marah

    Dasco: Kritik Malaysia-Singapura soal Kabut Asap Tak Perlu Marah

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    AKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Indonesia merespons kritik Malaysia dan Singapura terkait kabut asap lintas batas dengan tindakan nyata, bukan ketersinggungan. Pernyataan itu disampaikan Dasco dalam video resmi Pimpinan DPR RI untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026). “Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan; kritik perlu dijawab dengan kerja […]

  • Cara Cek NIK Penerima BSU Kemnaker Rp900 Ribu, Ini Status Terbarunya

    Cara Cek NIK Penerima BSU Kemnaker Rp900 Ribu, Ini Status Terbarunya

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Cara cek NIK penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemnaker sebesar Rp900 ribu mulai dicari pekerja menjelang akhir 2026. Bantuan tersebut direncanakan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan nominal Rp300 ribu per bulan yang berpotensi dibayarkan sekaligus. Namun, hingga 24 Oktober 2026, pekerja masih perlu menunggu pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait mekanisme […]

expand_less