Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Motor Dinas Honda Vario 2015 Dilelang Mulai Rp2,8 Juta, Simak Jadwalnya

Motor Dinas Honda Vario 2015 Dilelang Mulai Rp2,8 Juta, Simak Jadwalnya

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Honda Vario 150 bekas kendaraan dinas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal masuk daftar lelang barang milik negara. Motor keluaran 2015 tersebut ditawarkan dengan harga limit Rp2,863 juta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II.

Lelang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain Honda Vario, terdapat tiga kendaraan lain yang dilelang, terdiri dari dua mobil dan satu sepeda motor.

Calon peserta harus menyiapkan uang jaminan sebesar Rp2,863 juta untuk mengikuti lelang Vario tersebut. Penawaran dibuka hingga Rabu, 4 November 2026 pukul 10.00 WIB sesuai waktu server.

Berdasarkan foto pada situs lelang.go.id, Honda Vario berwarna putih itu terlihat dalam kondisi usang, berdebu, dan terdapat sejumlah bagian yang berkarat. Kedua spion juga sudah tidak utuh. Dalam keterangan lelang, kendaraan tersebut dinyatakan mengalami rusak berat dan dijual apa adanya.

Calon peserta dapat melihat langsung kendaraan hingga 3 November 2026 pukul 08.00–16.00 WIB di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan. Peserta disarankan memeriksa kondisi kendaraan sebelum menawar karena seluruh risiko setelah lelang menjadi tanggung jawab pemenang.

Meski kondisinya rusak berat, STNK kendaraan tersebut tercatat masih berlaku hingga 25 November 2030. Berdasarkan data Samsat Jakarta, pajak tahunannya sebesar Rp94.000, terdiri dari PKB pokok Rp59.000 dan SWDKLLJ Rp35.000.

Nilai jual kendaraan tercatat sebesar Rp11,8 juta. Apabila dilakukan balik nama dan menggunakan pelat putih sebagai kendaraan pertama di Jakarta, pajak tahunannya diperkirakan menjadi sekitar Rp271.000.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menhut pimpin operasi di Kalimantan Barat, Operasi Modifikasi Cuaca Diperkuat

    Menhut pimpin operasi di Kalimantan Barat, Operasi Modifikasi Cuaca Diperkuat

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, 24 Oktober 2026 – Kementerian Kehutanan bersama para pihak terus memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemadaman darat, operasi udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Penguatan operasi dilakukan dengan memanfaatkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan untuk membantu penanganan karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Jumat, 23 […]

  • Kisah Pak Budi: Transisi Energi Hijau yang Turunkan Tagihan Listrik

    Kisah Pak Budi: Transisi Energi Hijau yang Turunkan Tagihan Listrik

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Negara dan perusahaan kini berupaya menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa demi menurunkan emisi karbon. Proses ini melibatkan investasi infrastruktur, kebijakan tarif listrik yang mendukung, serta perubahan perilaku konsumen menuju efisiensi energi. Transisi energi hijau berarti beralih dari listrik yang dihasilkan lewat batubara, minyak, atau gas […]

  • Sisa Pembayaran Rp81 Juta Belum Dibayar, Gerai Kopdes Merah Putih di Mamuju Disegel

    Sisa Pembayaran Rp81 Juta Belum Dibayar, Gerai Kopdes Merah Putih di Mamuju Disegel

    • calendar_month 43 menit yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    MAMUJU – Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, disegel oleh pelaksana pembangunan pada Selasa (3/11/2026). Penyegelan dilakukan karena sisa pembayaran proyek sebesar Rp81 juta belum dilunasi, meski pembangunan telah selesai sejak Juli 2026. Pelaksana pembangunan, Erik, mengaku belum mendapat kepastian pembayaran dari total nilai proyek sebesar […]

  • Studi Kasus PLTS Nusa Tenggara: Langkah Kedaulatan Energi Nyata

    Studi Kasus PLTS Nusa Tenggara: Langkah Kedaulatan Energi Nyata

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan sumber energi secara mandiri, sehingga tidak tergantung pada pasokan luar. Dengan mengoptimalkan potensi domestik—misalnya lewat pembangkit listrik tenaga air, surya, atau gas bumi—negara dapat menjamin stabilitas harga, keamanan pasokan, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu wilayah menghasilkan, mengelola, […]

  • 10 Langkah Implementasi Subsidi Tepat Sasaran untuk Pemberdayaan UMKM

    10 Langkah Implementasi Subsidi Tepat Sasaran untuk Pemberdayaan UMKM

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Program subsidi tepat sasaran menyalurkan bantuan ke kelompok yang memang membutuhkan, berlandaskan data verifikasi dan kriteria yang jelas untuk meminimalisir kebocoran. Dengan menargetkan penerima secara akurat, kebijakan ini diharapkan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat penurunan kemiskinan. Pendekatan ini biasanya melibatkan koordinasi lintas‑instansi serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan real‑time. “Subsidi tepat sasaran” maksudnya […]

  • Pertumbuhan ekonomi daerah

    Mengungkap Penyebab Tertunda: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2023

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Pertumbuhan ekonomi daerah mengacu pada peningkatan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya diukur lewat perubahan Produk Regional Bruto (PRB). Faktor‑faktor seperti investasi, konsumsi, ekspor regional, dan kebijakan publik berperan penting dalam menggerakkannya. Karena itu, tren pertumbuhan menjadi indikator utama kesehatan ekonomi lokal dan potensi penciptaan lapangan kerja. […]

expand_less