Rangkap Jabatan Menko dan Menteri ESDM, Bahlil Tegaskan Gaji Tetap Satu

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya hanya menerima satu gaji meski kini merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil mengatakan, rangkap jabatan tersebut memang diikuti dengan penerbitan dua Keputusan Presiden (Keppres). Namun, ia memastikan tidak ada tambahan gaji yang diterimanya dari jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Gaji menterinya juga cuma satu, gaji Menteri ESDM,” ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Raffles Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut Bahlil, pembentukan struktur Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak boleh otomatis diterjemahkan sebagai penambahan beban anggaran negara. Karena itu, operasional kementerian koordinator tersebut untuk sementara menggunakan anggaran yang berasal dari Kementerian ESDM.

“Dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu,” katanya.

Bahlil menjelaskan, penggunaan satu anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efisiensi pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fungsi koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi tetap memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan tugasnya sebagai Menteri ESDM.

“Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu (dengan Menteri ESDM), jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil menyebut struktur kementerian yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih dalam proses penataan. Untuk saat ini, dua kementerian yang dipastikan berada dalam koordinasinya adalah Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Ia mengatakan masih terbuka kemungkinan satu atau dua kementerian lain yang memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi turut masuk dalam lingkup koordinasi tersebut. Salah satu yang disebut berpotensi adalah Kementerian Perindustrian.

Menurut Bahlil, hilirisasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari agenda industrialisasi. Pembangunan industri menjadi instrumen penting untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam di dalam negeri.

“Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” kata Bahlil.

Penataan struktur Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi, industrialisasi, energi, dan transisi energi. Pemerintah juga menekankan agar pembentukan struktur baru tidak berujung pada pemborosan anggaran, melainkan memperkuat efektivitas koordinasi antar-kementerian.