Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Meutya Hafid Minta Warga Ajukan Banding jika Konten Karhutla Dihapus Platform Digital

Meutya Hafid Minta Warga Ajukan Banding jika Konten Karhutla Dihapus Platform Digital

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta masyarakat mengajukan banding kepada platform digital apabila unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihapus atau terkena take down. Masyarakat juga diminta melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Meutya menyampaikan imbauan itu menyusul munculnya laporan penghapusan konten karhutla di sejumlah platform, termasuk Meta dan TikTok. Dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu (21/10/2026), ia meminta pengguna memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia.

“Jika ada yang merasa ada gangguan layanan pada unggahan terkait karhutla di platform baik itu Meta, TikTok, atau platform lainnya, ajukan aduan atau banding kepada platform terkait, lalu laporkan juga kepada kami,” ujar Meutya.

Ia menegaskan, Komdigi mendorong platform digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan algoritma. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh akses informasi dan menentukan konten yang ingin mereka konsumsi tanpa pembatasan sepihak yang tidak transparan.

Meutya juga menilai informasi mengenai karhutla penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan. Karena itu, pemerintah terbuka terhadap informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan ini muncul setelah video Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, mengenai penanaman pohon di lokasi bekas karhutla sempat dihapus TikTok. Video tersebut menampilkan kegiatan penanaman kembali pohon bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Siak di Kawasan Industri Tanjung Buton pada Kamis (8/10/2026).

Salah satu pohon yang ditanam diberi nama Jenderal Herry sebagai bentuk penghargaan kepada mantan Kapolda Riau. Video yang diunggah melalui akun TikTok terverifikasi milik Afni itu dilaporkan telah mencapai lima juta penayangan sebelum dihapus.

Kasus tersebut menuai perhatian warganet. Namun, Afni kemudian mengabarkan bahwa video itu telah kembali muncul setelah pengajuan bandingnya diterima oleh pihak platform.

“Alhamdulillah. Video saya yang di-take down per sore tadi sudah balik lagi setelah admin menyatakan banding,” kata Afni kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (20/10/2026).

Meutya pun kembali menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam mengelola distribusi informasi. Pemerintah mendorong agar mekanisme moderasi konten berjalan secara transparan sehingga masyarakat memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan keberatan ketika unggahannya dihapus.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Digitalisasi pemerintahan: 4 langkah nyata kurangi birokrasi

    Digitalisasi pemerintahan: 4 langkah nyata kurangi birokrasi

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mengalihkan layanan publik ke sistem daring, sehingga warga dapat mengakses izin, pembayaran, dan data secara cepat tanpa harus datang ke kantor. Proses yang otomatis ini memotong waktu birokrasi, menurunkan biaya operasional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Pada praktiknya, portal resmi, aplikasi mobile, dan basis data terintegrasi menjadi fondasi utama transformasi […]

  • 5 Langkah Praktis Mengurangi Dampak Krisis Iklim di Rumah

    5 Langkah Praktis Mengurangi Dampak Krisis Iklim di Rumah

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Krisis iklim mengancam keseimbangan ekosistem serta mata pencaharian jutaan orang, karena suhu global terus naik, curah hujan berubah, dan frekuensi bencana alam meningkat. Dampaknya terasa dari kelaparan akibat gagal panen hingga migrasi massal penduduk pantai yang terpaksa meninggalkan rumah. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat adaptasi lokal menjadi langkah krusial untuk menghentikan […]

  • Kedaulatan Energi: Fakta Impor Bahan Bakar Naikkan Tagihan Listrik

    Kedaulatan Energi: Fakta Impor Bahan Bakar Naikkan Tagihan Listrik

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Secara singkat, hal ini menggambarkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, mengandalkan sumber daya dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Dengan begitu, negara dapat mengendalikan harga, meningkatkan keamanan pasokan, dan mendukung transisi ke energi bersih. Kedaulatan energi menandakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengelola sumber energi secara mandiri, […]

  • Bantah Wacana Ponsel Gratis, Airlangga Tegaskan Tidak Pernah Dibahas di Pemerintah

    Bantah Wacana Ponsel Gratis, Airlangga Tegaskan Tidak Pernah Dibahas di Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pemerintah memiliki rencana membagikan telepon genggam atau ponsel gratis kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Pernyataan tersebut merespons gagasan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang sebelumnya mengusulkan pemberian ponsel gratis dengan rekening digital dan saldo awal bagi masyarakat. Airlangga menegaskan, […]

  • Studi Kasus: Dampak Subsidi Tepat Sasaran pada Petani Jawa Barat

    Studi Kasus: Dampak Subsidi Tepat Sasaran pada Petani Jawa Barat

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Biasanya, pemerintah menyalurkan dana hanya kepada rumah tangga atau sektor yang memang membutuhkan, misalnya penerima KKS atau petani kecil, sehingga bantuan tidak menyebar ke penerima yang tidak berhak. Pendekatan ini mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efektivitas program, karena alokasi didasarkan data verifikasi dan kriteria yang jelas. Subsidi tepat sasaran di sektor pertanian berarti […]

  • Krisis iklim: Jawaban Praktis Mengurangi Emisi di Rumah & Kantor

    Krisis iklim: Jawaban Praktis Mengurangi Emisi di Rumah & Kantor

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Krisis iklim muncul akibat akumulasi gas rumah kaca—terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian intensif—yang memerangkap panas di atmosfer. Dampaknya meliputi kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, serta naiknya permukaan laut yang mengancam jutaan orang. Perubahan suhu rata‑rata, cuaca ekstrim yang makin sering, dan naiknya permukaan laut menandakan tekanan pada sistem planet […]

expand_less