Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Jakarta Dorong Perkuat Pengolahan Sampah dari Rumah

Jakarta Dorong Perkuat Pengolahan Sampah dari Rumah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang selama lima tahun sebagai masa transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir tersebut.

“Tambahan waktu lima tahun harus menjadi masa transisi untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang,” ujar Ketua Fraksi PKS itu, Jumat (30/10/2026).

Menurut Taufik, upaya pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, mulai dari rumah tangga, pasar, pusat usaha, hingga fasilitas publik. Pemilahan sampah juga perlu didukung sistem pengangkutan terpisah dan fasilitas pengolahan yang memadai.

Ia mendorong pengolahan sampah organik di tingkat kawasan, penguatan bank sampah, perluasan daur ulang, serta pembangunan fasilitas pengolahan modern yang memenuhi standar lingkungan. Keberhasilan program harus diukur dari berkurangnya volume sampah yang dikirim ke Bantargebang, bukan sekadar jumlah fasilitas yang dibangun.

Taufik juga meminta Pemprov DKI menyusun peta jalan pengurangan sampah menuju 2028 secara transparan dan terukur. Peta jalan tersebut perlu memuat target pengurangan setiap tahun, kesiapan fasilitas, kebutuhan anggaran, serta instansi yang bertanggung jawab.

Selain itu, ia menyoroti kompensasi sekitar Rp362 miliar bagi Kota Bekasi. Taufik meminta peruntukan dan penyaluran dana tersebut dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan bagi warga sekitar TPST, terutama terkait lingkungan dan kesehatan, juga harus menjadi perhatian.

DPRD DKI Jakarta, lanjut Taufik, akan mengawasi pelaksanaan kerja sama tersebut, termasuk pencapaian target pengurangan sampah, penggunaan anggaran, dan pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat terdampak.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga iPhone Duo di Indonesia, Mulai Rp 45 Juta hingga Rp 75 Juta

    Harga iPhone Duo di Indonesia, Mulai Rp 45 Juta hingga Rp 75 Juta

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Apple resmi mengumumkan harga iPhone Duo di Indonesia, ponsel lipat pertama Apple yang hadir dengan empat pilihan kapasitas penyimpanan. Harga perangkat ini dibanderol mulai Rp45.678.910 untuk varian 256 GB hingga Rp75.999.000 untuk model tertinggi berkapasitas 2 TB. Berdasarkan informasi dari distributor dan Apple Premium Reseller (APR), termasuk iBox, Digimap, dan Hello Store, iPhone […]

  • Dasco Sebut Pertemuan Ketum Parpol Baru Sebatas Brainstorming RUU Pemilu

    Dasco Sebut Pertemuan Ketum Parpol Baru Sebatas Brainstorming RUU Pemilu

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pertemuan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik yang membahas revisi Undang-Undang Pemilu belum menghasilkan keputusan final. Menurut Dasco, pertemuan tersebut masih berada pada tahap awal berupa brainstorming atau pertukaran gagasan. Dasco mengatakan, pembicaraan para pimpinan partai politik dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum fraksi-fraksi […]

  • Nusron Disebut Dua Kali Mangkir, Maysrarakat Pertanyakan Ketegasan KPK

    Nusron Disebut Dua Kali Mangkir, Maysrarakat Pertanyakan Ketegasan KPK

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengadukan pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Aduan tersebut berkaitan dengan penanganan ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Boyamin menilai KPK perlu mengambil langkah tegas […]

  • 8 Langkah Praktis Mempercepat Transisi Energi Hijau di UMKM

    8 Langkah Praktis Mempercepat Transisi Energi Hijau di UMKM

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Saat ini banyak negara dan perusahaan berupaya menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa. Langkah ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor teknologi bersih. Transisi energi hijau bagi UMKM berarti mengganti sumber listrik atau bahan bakar konvensional dengan pilihan yang lebih […]

  • Perjalanan Pak Agus Menjaga Keamanan Pangan Keluarga di Pasar Tradisional

    Perjalanan Pak Agus Menjaga Keamanan Pangan Keluarga di Pasar Tradisional

    • calendar_month 4 jam yang lalu
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Keamanan pangan menjamin makanan yang dikonsumsi bebas dari kontaminan berbahaya serta diproduksi, disimpan, dan didistribusikan sesuai standar higienis. Praktiknya melibatkan inspeksi rutin, pelatihan petugas, serta kepatuhan pada regulasi seperti SNI dan standar internasional, sehingga konsumen dapat menikmati makanan yang aman dan bergizi. Langkah-Langkah Praktis Pak Agus Menjaga Keamanan Pangan di Rumah Setiap sore, […]

  • Menperin Usul Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap dan Dapat Parkir Khusus

    Menperin Usul Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap dan Dapat Parkir Khusus

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengusulkan pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Insentif tersebut di antaranya berupa pembebasan aturan ganjil genap, fasilitas parkir khusus, hingga kemudahan administrasi. Usulan ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus mendorong penghematan bahan bakar minyak […]

expand_less