Mensos mengajak RT dan RW perbaiki data penerima bansos
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PURWOKERTO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran. Pemerintah pun mengajak pengurus RT dan RW bersama pemerintah daerah memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos).
Gus Ipul mengatakan, pembenahan data menjadi langkah penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah menargetkan seluruh data sosial ekonomi terintegrasi dalam satu basis data nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pengelolaan data melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pemutakhiran melalui jalur formal mulai dari RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan hingga BPS.
Masyarakat juga dapat mengusulkan atau menyanggah data penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos, pusat layanan telepon 021-171, dan WhatsApp 08877-171-171. Data yang diperbarui kemudian dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan desil 1 merupakan kelompok masyarakat berpendapatan paling rendah.
Selain itu, Kementerian Sosial mengembangkan sistem Perlindungan Sosial Digital yang mengintegrasikan data penerima bantuan dengan berbagai basis data pemerintah, seperti kependudukan, pertanahan, listrik, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem ini juga dilengkapi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak.
Gus Ipul turut mengajak masyarakat membantu pemutakhiran data melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ia menilai peran warga dan agen perlindungan sosial penting untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan agar tidak terlewat dari program bantuan.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa jumlah siswa Sekolah Rakyat di wilayahnya pada tahun ajaran 2026/2027 mencapai 323 orang. Ia juga menyoroti masih adanya warga yang mampu secara ekonomi tetapi tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Karena itu, ia berharap koordinasi dengan Kementerian Sosial dapat membantu meningkatkan akurasi data perlindungan sosial.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar