Menjaga Wibawa Presiden, Memperkuat Persatuan Bangsa

Jakarta (ANTARA) – “Kekuasaan tumbuh di antara manusia ketika mereka bertindak bersama, dan lenyap saat mereka tercerai-berai.” Perpecahan bangsa tidak selalu dimulai dari bentrokan antarsuku atau pertikaian agama. Perpecahan juga dapat bermula ketika fakta kehilangan tempat, kebohongan mendapat panggung, dan kebencian dipelihara demi merebut kekuasaan.

Masyarakat akhirnya bukan sekadar berbeda pendapat. Mereka mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain, bahkan menolak kebijakan pemerintah sebelum melihat dan menilai manfaatnya.

Karena itu, peringatan Presiden Prabowo Subianto di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jumat, 30 Oktober 2026, patut mendapat perhatian serius. Presiden mengingatkan adanya kelompok yang menginginkan negara dibangun berdasarkan agama, suku, atau ras tertentu.

Prabowo meminta nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan terus ditanamkan. Pesan ini menyentuh fondasi Indonesia sebagai rumah bersama yang tidak boleh dikuasai oleh satu identitas saja.

Saya mendukung ketegasan Presiden tersebut. Namun, ancaman perpecahan tidak cukup dibaca hanya melalui persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ada pula kepentingan perebutan kekuasaan yang dapat menggunakan kebohongan untuk merusak kewibawaan kepemimpinan. Manipulasi hasil survei dan disinformasi digital, misalnya, dapat menjadi bagian dari persoalan tersebut. Begitu pula korupsi dan penyimpangan dalam pelaksanaan program rakyat yang perlahan mengikis kepercayaan masyarakat.

Kelima persoalan itu tidak selalu saling berkaitan, apalagi otomatis digerakkan oleh satu pihak. Menganggap semuanya sebagai bagian dari satu konspirasi justru dapat melemahkan argumentasi. Yang perlu diperhatikan adalah mekanismenya: bagaimana prasangka dibangun, fakta dipelintir, kepercayaan dirusak, hingga kemampuan pemerintah melayani masyarakat ikut terganggu. Peringatan ini bukan tuduhan kepada pihak tertentu, sebab setiap tuduhan tetap harus didukung bukti.

Politik identitas menjadi berbahaya ketika perbedaan digunakan untuk meniadakan kesetaraan warga negara. Seseorang dinilai berdasarkan agamanya, bukan tindakannya; berdasarkan sukunya, bukan gagasannya. Dalam situasi seperti itu, lawan politik dapat berubah menjadi musuh yang dianggap mengancam keberadaan kelompok lain.

Menjaga Pancasila berarti memastikan persaingan politik tidak berubah menjadi penolakan terhadap hak warga lain untuk hidup setara di Indonesia.

Robert David Putnam, ilmuwan politik Amerika Serikat dan profesor emeritus kebijakan publik di Harvard University, memberikan penjelasan penting mengenai persoalan ini.

Dalam bukunya, Bowling Alone (2000), Putnam menjelaskan pentingnya modal sosial, yakni jaringan hubungan dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama. Ketika hubungan lintas kelompok melemah, kemampuan masyarakat untuk membangun kerja sama juga ikut tergerus.

Pelajaran bagi Indonesia cukup jelas. Persatuan tidak cukup dibangun melalui seruan di podium, tetapi harus diwujudkan melalui pengalaman bekerja bersama. Sekolah, koperasi, kelompok tani, dan komunitas nelayan dapat menjadi ruang pertemuan bagi warga dengan pilihan politik berbeda untuk memperjuangkan kepentingan yang sama.

Program-program Presiden juga berpeluang memperkuat persatuan apabila manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Dengan begitu, kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi alat pembangunan, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan dan kebersamaan sebagai satu bangsa.