PLN dan Australia Perkuat Kerja Sama, Siapkan Investasi Jaringan Listrik Jawa-Bali

JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Australia melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini mencakup transisi energi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, serta pembiayaan dan investasi untuk mendukung target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada 2060.

Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, mengatakan kemitraan tersebut membuka peluang bagi PLN untuk memperoleh akses pengetahuan, teknologi, dan dukungan pembiayaan. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi PLN dari penyedia listrik menjadi penyedia solusi energi.

“Kami berharap kemitraan ini terus berkembang untuk memperkuat kapabilitas PLN dalam menjawab tantangan transisi energi dan menyiapkan pemimpin masa depan di sektor ketenagalistrikan,” ujar Didi dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).

Sebagai tindak lanjut MoU, PLN dan Pemerintah Australia menyiapkan sejumlah program kolaborasi. Fokusnya meliputi penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, pembiayaan strategis, pengembangan teknologi, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pengembangan SDM.

Di bidang infrastruktur, kedua pihak menjajaki dukungan pembiayaan dari Export Finance Australia (EFA) untuk proyek Eastern Java & Bali Grid Strengthening. Proyek ini bertujuan meningkatkan keandalan jaringan dan pasokan listrik di Jawa Timur dan Bali melalui pembangunan serta peningkatan infrastruktur transmisi, gardu induk, dan distribusi.

Kerja sama juga mencakup pengembangan teknologi untuk meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan. PLN menjajaki kolaborasi dengan lembaga riset dan instansi pemerintah Australia, antara lain Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) serta Department of Climate, Environment and Water.

Kolaborasi teknologi tersebut meliputi pengembangan fleksibilitas jaringan, Battery Energy Storage System (BESS), dan fleksibilitas operasi pembangkit. Ketiga aspek ini dinilai penting untuk mendukung integrasi listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang produksinya bergantung pada kondisi alam.

Selain itu, PLN bersama Department of Foreign Affairs and Trade Australia menjalankan program peningkatan kapasitas terkait skenario iklim dan ketahanan sistem. Program ini bertujuan memperkuat kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan proyeksi dan risiko perubahan iklim.

Pada bidang SDM, PLN bersama Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Climate and Sustainable Infrastructure Partnership (KINETIK) menyusun Three-Year Human Capital Development Roadmap periode 2027–2030. Peta jalan tersebut diselaraskan dengan target NZE, prioritas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta prinsip transisi energi yang berkeadilan (Just Energy Transition).

Didi menegaskan, penguatan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan pengembangan teknologi dan kualitas SDM. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional diharapkan dapat menyiapkan talenta PLN untuk mengelola sistem ketenagalistrikan masa depan.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyambut positif penguatan kerja sama tersebut. Ia menilai PLN merupakan mitra penting dalam transisi energi Indonesia, terutama dalam mendukung elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Menurut Brazier, kemitraan ini juga memberikan manfaat timbal balik karena Australia dapat belajar dari PLN dalam memahami kondisi dan kebutuhan Indonesia.

Melalui kerja sama jangka panjang ini, PLN dan Pemerintah Australia berharap dapat memperkuat infrastruktur, memperluas pemanfaatan teknologi, membuka akses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas SDM. Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung sistem ketenagalistrikan Indonesia yang lebih andal, berkelanjutan, dan rendah emisi.