Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » PLN Group Kantongi Lima Kerja Sama Rp3,3 Triliun, Perkuat Transisi Energi dan Industri Dalam Negeri

PLN Group Kantongi Lima Kerja Sama Rp3,3 Triliun, Perkuat Transisi Energi dan Industri Dalam Negeri

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANGERANG — PT PLN (Persero) bersama PLN Group memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis untuk mempercepat pengembangan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi. Dalam gelaran Electricity Connect 2026 di ICE BSD City, Tangerang, PLN Group meneken lima kerja sama strategis dengan estimasi nilai mencapai Rp3,3 triliun.

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah sektor penting dalam ekosistem ketenagalistrikan, mulai dari proyek dedieselisasi berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) hibrida di wilayah terpencil, modernisasi gardu induk tegangan tinggi dengan mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penguatan rantai pasok dan alih teknologi komponen kelistrikan, perawatan generator dan motor listrik, hingga pengembangan pasar jasa maintenance, repair and overhaul (MRO) pembangkit di kawasan Asia-Pasifik.

Rangkaian kerja sama tersebut berlangsung di tengah dorongan pemerintah untuk memperbesar kapasitas energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Electricity Connect 2026 menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan agenda menuju Net Zero Emissions (NZE) pada rentang 2050–2060.

Bahlil mengatakan pemerintah mendorong porsi energi baru terbarukan (EBT) yang besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), sekaligus menjalankan program pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt (GW). Pemerintah sebelumnya juga telah memulai Program PLTS 100 GWp melalui proyek di sejumlah wilayah, termasuk daerah terpencil.

“Indonesia tak akan bergeming dan tetap konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai tahun 2060. Caranya bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret. Di RUPTL kita dorong 70 persen energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt,” tegas Bahlil.

Program pengembangan PLTS dalam skala besar tersebut diproyeksikan membuka ruang investasi sekaligus menciptakan dampak ekonomi melalui pembangunan infrastruktur energi, pengembangan industri pendukung dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan manfaat investasi energi dapat dirasakan industri dalam negeri.

Karena itu, Bahlil meminta pengembangan proyek kelistrikan nasional tidak hanya dilihat dari sisi kapasitas pembangkit, tetapi juga dari kemampuan industri domestik menyediakan kebutuhan proyek. Penggunaan produk dalam negeri dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok nasional dan mendorong pertumbuhan industri pendukung sektor energi.

“Kita mengharapkan, untuk memenuhi semua kebutuhan daripada proyek ini, kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri. Kalau di dalam negerinya tidak cukup kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif,” kata Bahlil.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan pelaku usaha diperlukan agar pengembangan energi bersih tidak berhenti pada pembangunan pembangkit, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang mampu memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai penguatan infrastruktur kelistrikan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia. Kebutuhan listrik terus meningkat seiring dengan perkembangan hilirisasi industri, pusat data, digitalisasi dan elektrifikasi.

“Indonesia harus mandiri energi. Pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi momentumnya, apalagi kebutuhan listrik terus naik karena hilirisasi, pusat data, digitalisasi, dan elektrifikasi,” ujar Darmawan.

PLN, kata Darmawan, tengah membangun ekosistem kelistrikan yang terintegrasi melalui pengembangan PLTS 100 GW, pemanfaatan BESS, Green Enabling Super Grid, serta digitalisasi sistem kelistrikan dari hulu hingga hilir.

Kementerian ESDM sebelumnya menyebut RUPTL 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 70 persen berasal dari EBT. Pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan transmisi sepanjang sekitar 48.000 kilometer sirkuit untuk mendukung integrasi pembangkit dan kebutuhan listrik di berbagai wilayah.

Dalam konteks tersebut, Electricity Connect 2026 menjadi ruang pertemuan antara kebijakan pemerintah, kebutuhan pengembangan PLN, serta teknologi dan investasi dari mitra nasional maupun global. Forum ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang dapat mendukung penguatan ekosistem ketenagalistrikan.

“Indonesia memiliki sumber daya dan permintaan. Dunia memiliki teknologi, keahlian, dan modal. Forum ini mempertemukan kekuatan itu agar kerja sama langsung menjadi program yang nyata. Hari ini sudah ada wujudnya. Kolaborasi-kolaborasi strategis berhasil disepakati hingga mencapai Rp3,3 triliun,” jelas Darmawan.

Lima kerja sama tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan sektor kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit. Aspek teknologi penyimpanan energi, modernisasi jaringan, penguatan komponen lokal, kemampuan jasa pemeliharaan hingga ekspansi layanan ke pasar regional turut menjadi bagian dari transformasi industri ketenagalistrikan.

Bagi PLN Group, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan industri nasional sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis di pasar internasional. Adopsi teknologi, penguatan rantai pasok dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari manfaat yang diharapkan muncul dari kerja sama tersebut.

Darmawan mengatakan penguatan ekosistem tersebut pada akhirnya diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, mulai dari masuknya investasi, pertumbuhan industri dalam negeri, penguasaan teknologi hingga penciptaan lapangan kerja.

“Dari ekosistem ini lahir dampak yang terukur, investasi masuk, teknologi diadopsi, industri dalam negeri tumbuh, dan SDM semakin kuat,” ujarnya.

Dengan nilai kerja sama mencapai Rp3,3 triliun, Electricity Connect 2026 menunjukkan bahwa agenda transisi energi Indonesia mulai bergerak bersamaan dengan penguatan industri kelistrikan. Bagi PLN Group, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem listrik yang semakin andal, bersih dan mampu menopang kebutuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • TKDN Diperkuat, Pemerintah Bidik Tambahan Output Ekonomi Rp627,58 Triliun

    TKDN Diperkuat, Pemerintah Bidik Tambahan Output Ekonomi Rp627,58 Triliun

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk lokal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan, setiap Rp1 belanja untuk produk dalam negeri berpotensi memberikan dampak sebesar Rp2,2 terhadap perekonomian nasional. Angka tersebut merujuk pada penelitian dan simulasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Berdasarkan penelitian […]

  • 3 Catatan Hakim MK ke KPU dan Bawaslu dalam Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

    3 Catatan Hakim MK ke KPU dan Bawaslu dalam Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA — Persidangan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan sejumlah pertanyaan dari hakim kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertanyaan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran serta dasar yang digunakan penyelenggara pemilu dalam menyatakan persyaratan tersebut terpenuhi. […]

  • Pendidikan Gratis Dikaji, Pemerintah Hitung BOS hingga Kesejahteraan Guru

    Pendidikan Gratis Dikaji, Pemerintah Hitung BOS hingga Kesejahteraan Guru

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mematangkan skema kebijakan pendidikan gratis bagi satuan pendidikan berbasis keagamaan. Kebijakan ini mencakup pendidikan dasar dan menengah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perluasan akses pendidikan tinggi keagamaan. Pemerintah juga mengkaji opsi penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penambahan kuota […]

  • Studi Kasus: Dampak Subsidi Tepat Sasaran pada UMKM Jawa Barat

    Studi Kasus: Dampak Subsidi Tepat Sasaran pada UMKM Jawa Barat

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Subsidi tepat sasaran berarti bantuan keuangan atau barang yang diberikan pemerintah hanya kepada kelompok yang memang membutuhkan, biasanya berdasarkan data pendapatan, kepemilikan aset, atau kriteria sosial‑ekonomi tertentu. Dengan menyesuaikan alokasi, program ini berupaya meminimalkan pemborosan dan memastikan manfaat sampai ke pihak yang paling terdampak, sehingga dampak sosial‑ekonomi menjadi lebih optimal. Program pemerintah yang […]

  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (kiri) dan Kepala BPOM Taruna Ikrar (kanan)

    Anggaran Pengawasan MBG Dipangkas, BPOM Hanya Dapat Rp509 Miliar

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggaran pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekitar Rp1,2 triliun ternyata tidak sepenuhnya disetujui. Pemerintah hanya menyetujui anggaran sebesar Rp509 miliar untuk mendukung pengawalan keamanan pangan dalam program tersebut. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, anggaran Rp509 miliar itu merupakan bagian dari kebutuhan […]

  • WNI Diiming-imingi Jadi Tentara Rusia, Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta dan Gaji Rp50 Juta

    WNI Diiming-imingi Jadi Tentara Rusia, Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta dan Gaji Rp50 Juta

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perekrutan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia. Dalam proses perekrutan, para korban dijanjikan uang kontrak sebesar Rp400 juta dan gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, […]

expand_less