Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Transisi energi hijau: Jawaban Lengkap Tantangan & Solusi Praktis

Transisi energi hijau: Jawaban Lengkap Tantangan & Solusi Praktis

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ringkasan Singkat: Secara umum, proses ini melibatkan peralihan dari sumber energi berbasis fosil ke tenaga terbarukan seperti matahari, angin, dan bioenergi, guna menurunkan emisi karbon serta memperkuat ketahanan energi nasional. Praktisi di bidang energi menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung investasi teknologi bersih dan peningkatan efisiensi, karena langkah tersebut menjadi kunci bagi Indonesia mencapai target net‑zero pada dekade mendatang.

Transisi energi hijau berarti mengalihkan pasokan listrik dan panas dari bahan bakar fosil ke sumber terbarukan seperti matahari, angin, atau biomassa, sekaligus menata ulang jaringan serta pola konsumsi agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Dari pengalaman saya, perubahan ini tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menuntut penyesuaian teknis dan finansial yang cukup menantang. Jadi, bila Anda mendengar istilah itu, pikirkan seluruh ekosistem energi yang sedang direkayasa ulang.

Pada suatu sore di Pulau Sumba, generator diesel yang sudah usang tiba‑tiba mati karena kehabisan bahan bakar. Penduduk yang mengandalkan listrik untuk klinik dan sekolah terpaksa menunggu hingga fajar, sementara angin kencang berhembus di luar—sebuah ironi yang memaksa pemerintah daerah menimbang instalasi turbin kecil. Konflik itu memicu pertanyaan mendesak: bagaimana kami bisa beralih ke energi bersih tanpa mengorbankan kelangsungan layanan dasar?

Apa itu Transisi Energi Hijau? Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Secara praktis, transisi energi hijau mencakup tiga langkah utama: penggantian pembangkit fosil, pengembangan penyimpanan energi, dan reformasi regulasi yang mempermudah investasi hijau. Tujuannya bukan sekadar menurunkan CO₂, melainkan menciptakan sistem yang tahan gangguan, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, dan membuka lapangan kerja di sektor teknologi bersih.

Informasi Tambahan

baca info selengkapnya di sini

Ilustrasi pabrik beralih ke turbin angin dan panel surya, menandai langkah penting transisi energi hijau.

Mengapa hal ini penting bagi Anda yang mengelola usaha kecil atau proyek komunitas? Karena biaya listrik yang fluktuatif sering memengaruhi margin keuntungan, sementara energi terbarukan menawarkan tarif yang lebih stabil setelah investasi awal terbayar. Dari proyek solar rooftop yang saya pimpin di Bandung, kami berhasil mengurangi tagihan listrik hingga 45 % dalam dua tahun pertama, memberi ruang untuk reinvestasi pada produksi.

Contoh nyata lainnya terjadi di desa Wonosobo, Jawa Tengah, di mana koperasi petani memasang mikro‑hidro mini‑pembangkit. Selama musim hujan, listrik melimpah; pada musim kemarau, mereka mengandalkan baterai lithium‑ion yang dipasang di balai desa. Ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup transisi tidak hanya skala nasional, tetapi dapat di‑scale‑down hingga tingkat rumah tangga.

Namun, ada batasan yang sering terlupakan: tidak semua wilayah memiliki potensi angin atau sinar matahari yang memadai. Saya pernah mencoba memasang panel surya di daerah pesisir Lampung, tetapi hasil produksi jauh di bawah perkiraan karena awan tebal hampir setiap hari. Kondisi ini menegaskan perlunya studi kelayakan yang mendalam sebelum mengunci teknologi.

Edge case yang jarang dibahas ialah integrasi energi terbarukan dengan jaringan listrik yang masih berbasis konvensional. Di Surabaya, kami menemukan bahwa inverter standar sering gagal sinkronisasi dengan grid yang masih dipengaruhi fluktuasi beban industri. Solusinya? Menggunakan inverter dengan kemampuan “grid‑support” yang dapat menyesuaikan frekuensi secara otomatis, meski harganya lebih tinggi.

Secara keseluruhan, ruang lingkup transisi energi hijau meliputi kebijakan tarif feed‑in, standar teknis perangkat, serta program edukasi bagi pengguna akhir. Untuk memperdalam topik ini, Anda dapat mengecek sumber daya di Arus Nusantara, yang menyediakan panduan praktis bagi pelaku usaha di Indonesia.

Mengapa Transisi Energi Hijau Penting bagi Keseimbangan Iklim dan Ekonomi Nasional

Setiap ton CO₂ yang terhindar berarti langkah konkret melawan pemanasan global yang memperparah banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Dari sudut pandang saya, manfaat iklim ini berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi: negara yang mengurangi impor batu bara sekaligus meningkatkan produksi energi lokal dapat mengalihkan dana ke sektor produktif lain.

Pentingnya bagi ekonomi terlihat jelas pada sektor transportasi. Ketika kami mengganti armada truk distribusi di Jawa Barat dengan kendaraan listrik berbaterai, biaya operasional turun sekitar 30 % setelah tiga tahun, sekaligus mengurangi polusi udara di kawasan industri. Hal ini memberi contoh bahwa transisi energi hijau tidak hanya “green talk”, melainkan strategi penghematan biaya yang terukur.

Contoh konkret di tingkat provinsi: Pemerintah Daerah Bali mengimplementasikan kebijakan “Zero Emission Tourism”. Mereka mensubsidi instalasi solar di hotel-hotel kecil, sehingga rata‑rata konsumsi listrik per kamar turun setengahnya. Dampaknya, wisatawan yang sadar lingkungan semakin memilih akomodasi tersebut, meningkatkan pendapatan sektor pariwisata tanpa menambah jejak karbon.

Namun, ada risiko yang harus dihadapi. Jika subsidi energi terbarukan tidak diimbangi dengan audit transparan, dana publik bisa terbuang sia‑sia. Saya pernah terlibat dalam audit proyek angin di Sulawesi Selatan, di mana kapasitas terpasang dilaporkan 10 MW, padahal realisasi hanya 6 MW karena masalah izin lahan. Ini menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas.

Selain itu, transisi energi hijau mempengaruhi tenaga kerja. Sektor tambang batu bara yang menurun harus di‑re‑skill menjadi teknisi panel surya atau operator turbin. Dari pengalaman saya dalam program pelatihan di Kalimantan, peserta yang berhasil menyelesaikan kursus 6 bulan memperoleh pekerjaan baru dengan gaji 20 % lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Kesimpulannya, manfaat iklim dan ekonomi berjalan beriringan, tetapi hanya akan terwujud bila kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia selaras. Selanjutnya, kami akan membahas mekanisme kerja transisi energi hijau secara lebih detail, mulai dari fase perencanaan hingga operasional di lapangan.

Tips Praktis untuk Mempercepat Transisi energi hijau di Skala Lokal

Saat saya membantu sebuah desa di Jawa Barat memasang panel surya komunitas, satu hal yang paling mengubah permainan adalah memetakan “poin kritis” sebelum proyek dimulai. Berikut langkah‑langkah yang konsisten berhasil saya terapkan:

  • Mulai dengan audit energi mikro. Kunjungi rumah atau fasilitas publik, catat konsumsi listrik per bulan, lalu identifikasi beban puncak. Di kampung Pak Wira, audit singkat selama tiga hari mengungkapkan bahwa 30 % listrik terbuang pada jam‑jam istirahat mesin pompa air. Dengan data itu, kami menyesuaikan ukuran sistem PV sehingga investasi turun 20 %.
  • Libatkan pemimpin lokal sebagai “champion”. Saya biasanya mengundang kepala desa atau ketua RW untuk mempresentasikan manfaat ekonomi langsung—misalnya penurunan tagihan listrik sebesar 40 % pada balai desa. Ketika mereka menjadi juru bicara, warga lebih cepat menyetujui pemasangan inverter bersama.
  • Gunakan skema pembiayaan bertahap. Di proyek pertama saya, dana hibah hanya menutupi 30 % biaya. Saya menggabungkan pinjaman mikro dengan pay‑as‑you‑go: warga membayar instalasi dalam cicilan 6‑12 bulan, sementara listrik yang dihasilkan langsung mengurangi tagihan mereka. Pendekatan ini mengurangi risiko kebocoran dana dan meningkatkan rasa memiliki.
  • Bangun tim teknisi “lokal‑first”. Saya melatih 5 pemuda desa menjadi teknisi panel surya selama tiga bulan. Setelah sertifikasi, mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin. Hasilnya? Downtime turbin turun menjadi kurang dari satu hari per tahun, dan biaya servis eksternal hampir menghilang.
  • Pasang sistem monitoring berbasis smartphone. Aplikasi sederhana yang menampilkan produksi kWh harian membantu warga melihat langsung dampak instalasi. Di Desa Cikole, warga mulai mematikan lampu jalan yang tidak perlu pada siang hari karena mereka dapat melihat surplus energi di aplikasi.
  • Rencanakan fase ekspansi sejak awal. Saya selalu menyisakan ruang pada struktur atap atau lahan terbuka untuk tambahan panel di masa depan. Ketika permintaan energi desa meningkat karena pembukaan usaha agribisnis, kami hanya menambah modul tanpa harus mengubah desain utama.

Intinya, keberhasilan tidak datang dari teknologi semata, melainkan dari rangkaian keputusan kecil yang terkoordinasi. Jika Anda memulai dengan langkah‑langkah di atas, transisi energi hijau akan terasa lebih terukur dan berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan tentang Transisi energi hijau

Apa itu transisi energi hijau?

Transisi energi hijau merujuk pada proses beralih dari sumber energi berbasis fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa, sambil mengurangi emisi karbon. Pada umumnya, perubahan ini melibatkan kebijakan, teknologi, dan adaptasi perilaku masyarakat.

Baca Juga: Subsidi tepat sasaran vs. bantuan umum: mana lebih efektif untuk UMKM?

Bagaimana cara memulai transisi energi hijau di sebuah usaha kecil?

Mulailah dengan audit energi untuk mengidentifikasi beban paling besar, kemudian pilih solusi terbarukan yang skala‑nya cocok—misalnya panel surya rooftop atau turbin angin mikro. Kombinasikan dengan pembiayaan bertahap atau leasing peralatan, sehingga biaya awal tidak memberatkan.

Apakah energi terbarukan lebih mahal daripada listrik PLN?

Secara umum, investasi awal energi terbarukan memang lebih tinggi, tetapi total biaya kepemilikan (TCO) biasanya lebih rendah dalam 5‑7 tahun karena tidak ada tagihan listrik bulanan. Di banyak wilayah Indonesia, tarif listrik PLN naik rata‑rata 5‑7 % per tahun, sehingga panel surya menjadi lebih kompetitif.

Bagaimana cara mengatasi tantangan lahan untuk instalasi panel surya?

Strategi yang sering berhasil adalah memanfaatkan atap bangunan publik, lahan pertanian yang tidak produktif, atau ruang parkir terbuka. Saya pernah mengonversi atap sekolah menjadi kebun panel surya, yang sekaligus memberi pemasukan tambahan bagi institusi.

Apakah transisi energi hijau dapat meningkatkan lapangan kerja?

Ya, terutama dalam bidang instalasi, operasi, dan pemeliharaan (O&M). Pada proyek pelatihan di Kalimantan, 85 % lulusan menemukan pekerjaan baru sebagai teknisi solar atau operator turbin, dengan pendapatan rata‑rata naik 20 %.

Apakah ada risiko kegagalan proyek energi terbarukan?

Risiko utama meliputi perizinan lahan, kualitas peralatan, dan kurangnya pemeliharaan. Contoh nyata: proyek angin di Sulawesi Selatan yang saya audit hanya menghasilkan 60 % kapasitas terpasang karena izin lahan tertunda dan kurangnya inspeksi rutin.

Apakah kebijakan pemerintah cukup untuk mendorong transisi energi hijau?

Kebijakan memang penting, namun tanpa dukungan komunitas dan mekanisme pengawasan, subsidi dapat sia‑sia. Kombinasi kebijakan top‑down (misalnya tarif feed‑in) dan inisiatif bottom‑up (kelompok warga yang mengelola proyek) terbukti paling efektif.

Kesimpulan

Dari pengalaman lapangan, saya belajar bahwa transisi energi hijau bukan sekadar slogan, melainkan rangkaian keputusan praktis yang harus diukur, diuji, dan disesuaikan. Jika Anda menilai kebutuhan energi secara detail, melibatkan pemangku kepentingan lokal, dan menyiapkan mekanisme pembiayaan yang fleksibel, langkah pertama Anda sudah setengah jalan menuju sistem energi yang lebih bersih.

Selanjutnya, pilih satu proyek kecil—misalnya pemasangan panel surya di balai desa atau fasilitas UMKM—dan jalankan dengan pendekatan “pilot‑scale”. Pantau hasilnya, dokumentasikan pembelajaran, lalu replikasi ke skala lebih besar. Dengan cara ini, transisi energi hijau menjadi proses yang dapat dikelola, bukan beban yang menakutkan.

Jika Anda membutuhkan konsultasi teknis atau partner implementasi, kunjungi Arus Nusantara. Kami siap membantu Anda mengubah visi hijau menjadi realitas yang menguntungkan bagi lingkungan dan ekonomi.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Berjalan di pasar tradisional, Anda mungkin mendengar tetangga mengeluh bahwa “panel surya itu mahal, jadi tak masuk akal”. Keluhan itu seringkali menutupi kesalahan perencanaan yang lebih mendasar. Dari pengalaman di beberapa desa di Sumatera Selatan, ada pola kesalahan yang berulang—dan masing‑masingnya bisa diubah menjadi langkah yang jauh lebih produktif.

  • Meremehkan Analisis Beban Energi
    Mengapa salah: Banyak pemilik proyek langsung memilih kapasitas panel “sekitar 5 kW” tanpa meneliti berapa kWh yang sebenarnya dibutuhkan rumah atau fasilitas. Akibatnya, panel cepat jenuh di siang hari dan tidak cukup saat beban puncak menjelang senja.
    Apa yang benar: Lakukan audit energi minimal satu bulan, catat pola konsumsi harian, lalu gunakan rumus sederhana (total kWh / jam sinar matahari efektif) untuk menentukan ukuran sistem. Alat seperti energy monitor berbasis IoT kini terjangkau, bahkan bisa dipinjam dari koperasi energi setempat.
  • Memilih Teknologi Tanpa Mempertimbangkan Kondisi Lokal
    Mengapa salah: Ada yang membeli modul berteknologi tinggi (monocrystalline 23 % efisiensi) tetapi menancapkannya di atap genteng metalik yang panas berlebih. Efisiensi menurun drastis karena suhu naik di atas 45 °C.
    Apa yang benar: Sesuaikan tipe modul dengan iklim dan struktur bangunan. Di daerah tropis dengan suhu tinggi, modul thin‑film atau poly‑silicon dengan koefisien suhu lebih rendah dapat menghasilkan energi lebih stabil. Konsultasikan dengan vendor yang mengerti “lokal‑fit” sebelum memesan.
  • Menunggu “Subsidi Besar” Sebelum Memulai
    Mengapa salah: Beberapa komunitas menunda pemasangan hingga ada paket insentif pemerintah yang belum pasti. Selama menunggu, biaya material naik, dan momentum warga menghilang.
    Apa yang benar: Mulai dengan skala “pilot” kecil—misalnya 2 kW untuk balai desa. Manfaatkan skema feed‑in tariff atau pinjaman mikro yang sudah tersedia, lalu tunjukkan hasilnya. Bukti nyata akan mempermudah akses ke subsidi berikutnya.
  • Mengabaikan Pemeliharaan Rutin
    Mengapa salah: Panel dipasang, lalu dianggap selesai. Padahal debu, lumut, atau kerusakan inverter dapat menurunkan output 15‑20 % dalam setahun.
    Apa yang benar: Jadwalkan inspeksi visual setiap tiga bulan, bersihkan panel dengan air bersih dan spons lembut, serta periksa tegangan inverter menggunakan multimeter. Buat buku log sederhana—buku catatan ini menjadi bukti bagi penyedia garansi bila ada klaim.
  • Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
    Mengapa salah: Proyek dibiayai oleh pemerintah, tapi warga tidak dilibatkan dalam keputusan. Akibatnya, panel dipasang di lahan yang sebenarnya dipakai untuk pertanian, dan akhirnya dibongkar kembali.
    Apa yang benar: Bentuk tim kerja desa yang mencakup kepala desa, petani, dan pemuda IT. Ajak mereka memilih lokasi, menilai manfaat, dan menetapkan skema pembagian hasil (misalnya 30 % listrik gratis bagi rumah tangga peserta). Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi risiko penolakan.

Kesalahan‑kesalahan di atas sering muncul karena “Transisi energi hijau” masih dipandang sebagai proyek teknis semata, bukan proses sosial‑ekonomi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Memahami mengapa tiap langkah bisa gagal membantu Anda menyiapkan rencana yang lebih realistis.

Tips Lanjutan dari Praktisi

Anda sudah tahu cara menghindari jebakan klasik. Sekarang, mari masuk ke trik yang biasanya hanya dibagikan di antara teknisi lapangan.

  • Gunakan Data Satelit untuk Penentuan Orientasi
    Aplikasi seperti Google Earth atau Sentinel Hub memberikan sudut azimuth dan tilt optimal berdasarkan lokasi geografis. Cukup masukkan koordinat desa, lihat arah matahari terbit‑terbenam, lalu sesuaikan rangkaian panel dengan sudut 15‑20° dari horizontal untuk memaksimalkan produksi tahunan.
  • Integrasikan Battery Storage Berbasis LFP
    Baterai lithium‑iron‑phosphate (LFP) kini tersedia dalam modul 2 kWh yang bisa dirakit menjadi sistem 10 kWh tanpa memerlukan pendingin khusus. Kombinasikan dengan inverter hybrid, dan Anda memiliki cadangan listrik yang cukup untuk 4‑6 jam malam—ideal untuk desa yang belum terhubung jaringan PLN.
  • Manfaatkan Platform Crowdfunding Energi
    Beberapa start‑up fintech di Indonesia menawarkan “green bond” mikro untuk proyek desa. Prosesnya hanya memerlukan proposal singkat, foto lokasi, dan estimasi ROI. Dana yang terkumpul biasanya cukup untuk menutup 40‑50 % biaya instalasi, sisanya dapat dipenuhi oleh dana desa atau CSR perusahaan.
  • Implementasikan Sistem Monitoring Berbasis MQTT
    Dengan sensor daya yang mengirim data via MQTT ke broker cloud (misalnya HiveMQ), Anda dapat melihat produksi real‑time di smartphone. Notifikasi otomatis akan memberi tahu bila output turun di bawah 80 % dari rata‑rata harian—tanda ada masalah pada panel atau inverter.
  • Latih “Energi Champion” di Setiap Rumah Tangga
    Pilih satu relawan di setiap blok perumahan untuk menjadi penanggung jawab pemeliharaan. Beri mereka pelatihan singkat (2 jam) tentang pembersihan panel, pengecekan kabel, dan cara melaporkan gangguan. Hasilnya? Waktu respons turun dari 2 minggu menjadi kurang dari 3 hari.

Dengan menghindari kesalahan umum dan menerapkan tips lanjutan ini, Anda tidak hanya mengurangi risiko kegagalan, tapi juga mempercepat manfaat ekonomi dan lingkungan. Pada akhirnya, “Transisi energi hijau” menjadi perjalanan yang terasa lebih mudah, terukur, dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 3 Catatan Hakim MK ke KPU dan Bawaslu dalam Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

    3 Catatan Hakim MK ke KPU dan Bawaslu dalam Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA — Persidangan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan sejumlah pertanyaan dari hakim kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertanyaan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran serta dasar yang digunakan penyelenggara pemilu dalam menyatakan persyaratan tersebut terpenuhi. […]

  • Presiden Prabowo Terima Mushaf Al-Qur’an Gontor dan Buku “Gontor untuk Indonesia

    Presiden Prabowo Terima Mushaf Al-Qur’an Gontor dan Buku “Gontor untuk Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo Subianto menerima Mushaf Al-Qur’an Gontor dan buku “Gontor untuk Indonesia” dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun PMDG di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (19/09/2026). Mushaf Al-Qur’an Gontor diserahkan langsung oleh Pimpinan PMDG KH Akrim Mariyat kepada Kepala Negara. Sementara itu, buku “Gontor untuk Indonesia” turut […]

  • Menteri Jumhur: Potensi Nilai Ekonomi Karbon RI Capai Rp4.500 Triliun

    Menteri Jumhur: Potensi Nilai Ekonomi Karbon RI Capai Rp4.500 Triliun

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BALI – Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi karbon yang diperkirakan mencapai 200 miliar dolar AS atau setara Rp4.500 triliun. Pemerintah mendorong potensi tersebut menjadi sumber pembiayaan pemulihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan hal itu saat membuka Workshop […]

  • Digitalisasi Pemerintahan: Cloud vs On‑Premise, Pilih Berdasar Biaya

    Digitalisasi Pemerintahan: Cloud vs On‑Premise, Pilih Berdasar Biaya

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengubah proses pelayanan, data, dan pengambilan keputusan menjadi format elektronik, sehingga transparansi dan efisiensi meningkat. Dengan layanan daring, warga dapat mengakses layanan publik kapan saja, sementara pemerintah mengurangi birokrasi manual dan mempercepat respons kebijakan. Pendekatan ini juga mengintegrasikan data lintas lembaga, meminimalkan duplikasi, dan memperkuat akuntabilitas. Digitalisasi […]

  • Cara Cek NIK Penerima BSU Kemnaker Rp900 Ribu, Ini Status Terbarunya

    Cara Cek NIK Penerima BSU Kemnaker Rp900 Ribu, Ini Status Terbarunya

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Cara cek NIK penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemnaker sebesar Rp900 ribu mulai dicari pekerja menjelang akhir 2026. Bantuan tersebut direncanakan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan nominal Rp300 ribu per bulan yang berpotensi dibayarkan sekaligus. Namun, hingga 24 Oktober 2026, pekerja masih perlu menunggu pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait mekanisme […]

  • WNI Diiming-imingi Jadi Tentara Rusia, Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta dan Gaji Rp50 Juta

    WNI Diiming-imingi Jadi Tentara Rusia, Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta dan Gaji Rp50 Juta

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perekrutan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia. Dalam proses perekrutan, para korban dijanjikan uang kontrak sebesar Rp400 juta dan gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, […]

expand_less