Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Setoran Pajak Baru 68,2 Persen, DJP Kejar Target Rp750 Triliun hingga Akhir Tahun 2026

Setoran Pajak Baru 68,2 Persen, DJP Kejar Target Rp750 Triliun hingga Akhir Tahun 2026

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta- 12 Oktober 2026- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengejar setoran Rp750 triliun dalam tiga bulan terakhir untuk mencapai target penerimaan pajak Rp2.357 triliun tahun ini.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan dirinya masih memeiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk mengejar target menjelang akhir tahun 2026 itu. Meski demikian ia mengatakan penerimaan pajak telah tumbuh 24,1 persen hingga 30 September 2026.

“Realisasi penerimaan sampai 30 September 2026, seperti yang disampaikan Pak Menkeu, kita bertumbuh akumulasi 24,1 persen dan sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp750 triliun,” kata Bimo di Jakarta, dikutip Senin, 12 Oktober 2026.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak per akhir September 2026 mencapai Rp1.607 triliun atau 68,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun.

Untuk mengejar kekurangan tersebut, DJP, kata Bimo telah mengerahkan sejumlah instrumen, mulai dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyedia marketplace, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui mekanisme Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), hingga penghapusan dan/atau pengurangan sanksi atau denda pajak terutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Bimo menyebut ketiga kebijakan itu diharapkan menjadi pendorong tambahan bagi penerimaan pajak pada penghujung tahun.

“Ada beberapa kebijakan yang akan menjadi trigger untuk kami memperkuat pemungutan penerimaan pajak, mulai dari SPP-TDLN, PPh marketplace, dan kebijakan PMK 71/2026 untuk pengurangan sanksi,” jelasnya.

Di sisi lain, DJP akan memaksimalkan penggunaan Coretax untuk memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Integrasi data dalam sistem administrasi perpajakan tersebut memungkinkan otoritas mencocokkan informasi yang dilaporkan wajib pajak dengan kondisi sebenarnya.dok

Bimo menegaskan, data yang telah dihimpun akan menjadi bekal DJP untuk memperluas pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum, sekaligus memburu potensi pajak yang selama ini belum tergarap.

“Tentu kita akan menghabiskan semua data yang sedang kita olah untuk pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, juga penggalian potensi. Kita akan selesaikan hingga Desember,” tandasnya

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 7 Strategi Kedaulatan Energi Indonesia lewat Inovasi Lokal

    7 Strategi Kedaulatan Energi Indonesia lewat Inovasi Lokal

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri, sehingga tidak tergantung pada pasokan luar yang rentan. Dengan mengembangkan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat infrastruktur, pemerintah berupaya menjamin stabilitas harga serta keamanan pasokan bagi rakyat dan industri. Secara singkat, kedaulatan energi berarti negara mampu memenuhi kebutuhan listrik […]

  • Digitalisasi pemerintahan: 5 data tersembunyi yang ubah layanan publik

    Digitalisasi pemerintahan: 5 data tersembunyi yang ubah layanan publik

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Digitalisasi pemerintahan mempercepat layanan publik dengan mengintegrasikan data dan proses secara daring, sehingga warga dapat mengakses layanan seperti perizinan atau pembayaran pajak kapan saja tanpa harus datang ke kantor. Pendekatan ini juga meningkatkan transparansi, karena setiap langkah tercatat dalam sistem terpusat yang dapat dipantau oleh auditor internal maupun publik. Pada praktiknya, banyak daerah […]

  • 5 Langkah Praktis Menghadapi Krisis Iklim dengan Energi Terbarukan

    5 Langkah Praktis Menghadapi Krisis Iklim dengan Energi Terbarukan

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Krisis iklim muncul akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menahan panas di atmosfer, sehingga suhu global naik dan pola cuaca menjadi tidak menentu. Akibatnya, gelombang panas, banjir, dan kekeringan terjadi lebih sering, mengancam ketahanan pangan, kesehatan, serta ekonomi banyak negara. Krisis iklim mengacu pada perubahan suhu rata‑rata bumi yang dipercepat oleh aktivitas […]

  • Pendidikan Gratis Dikaji, Pemerintah Hitung BOS hingga Kesejahteraan Guru

    Pendidikan Gratis Dikaji, Pemerintah Hitung BOS hingga Kesejahteraan Guru

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mematangkan skema kebijakan pendidikan gratis bagi satuan pendidikan berbasis keagamaan. Kebijakan ini mencakup pendidikan dasar dan menengah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perluasan akses pendidikan tinggi keagamaan. Pemerintah juga mengkaji opsi penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penambahan kuota […]

  • Kisah Kebun Kota: Langkah Nyata Hadapi Krisis Iklim

    Kisah Kebun Kota: Langkah Nyata Hadapi Krisis Iklim

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Perubahan iklim yang semakin cepat dan berdampak luas kini disebut krisis iklim. Peningkatan suhu global, mencairnya es kutub, serta frekuensi bencana alam ekstrem menandakan sistem bumi sudah berada di ambang ketidakstabilan. Oleh karena itu, ilmuwan dan pembuat kebijakan menekankan perlunya aksi mitigasi serta adaptasi segera untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kita menyaksikan […]

  • Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 Triliun pada 2027, Ini Sektor Penerimanya

    Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 Triliun pada 2027, Ini Sektor Penerimanya

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan belanja perpajakan atau tax expenditure mencapai Rp632 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan estimasi tahun 2026 yang sebesar Rp576 triliun. Suahasil menjelaskan, belanja perpajakan merupakan potensi penerimaan negara yang tidak dipungut karena pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan keringanan pajak. Kebijakan ini bertujuan mendukung kegiatan ekonomi serta mendorong […]

expand_less