Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional & Politik » Mensos Gus Ipul Simulasikan Pembiayaan PBI Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Mensos Gus Ipul Simulasikan Pembiayaan PBI Berdasarkan Desil Kesejahteraan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pembagian pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema yang tengah disimulasikan, iuran PBI JK untuk masyarakat desil 1-4 akan ditanggung APBN. Sementara desil 5-6 dibiayai APBD kabupaten/kota dan desil 7-8 menjadi tanggungan pemerintah provinsi.

Gus Ipul mengatakan, skema tersebut dibahas bersama Menteri Kesehatan untuk memperluas cakupan bantuan sekaligus membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, usulan itu masih dalam tahap simulasi sebelum diajukan kepada Presiden.

“Kita sedang simulasi, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Dengan begitu, ketika nanti kita usulkan kepada Bapak Presiden, sudah menjadi gagasan dan usulan bersama,” ujar Gus Ipul di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Ia menyebut, saat ini sekitar 55 persen masyarakat telah memperoleh bantuan layanan kesehatan melalui PBI JK maupun program pemerintah daerah. Ke depan, masyarakat desil 1-8 yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu mendapat perhatian, sedangkan masyarakat yang sudah mampu didorong menjadi peserta mandiri.

Selain pembagian pembiayaan, Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan melalui Perlinsos Digital. Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar bantuan kesehatan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Gus Ipul juga mendorong penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban pembiayaan kesehatan. Ia menyebut anggaran iuran BPJS Kesehatan meningkat dari sekitar Rp100 triliun lima tahun lalu menjadi Rp195 triliun saat ini, tetapi BPJS Kesehatan masih mengalami kerugian. Karena itu, upaya pencegahan penyakit dinilai perlu berjalan beriringan dengan pelayanan pengobatan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panduan Praktis 5 Langkah Mencapai Kedaulatan Energi Mandiri di Rumah

    Panduan Praktis 5 Langkah Mencapai Kedaulatan Energi Mandiri di Rumah

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kedaulatan energi menandakan kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri lewat pemanfaatan sumber daya dalam negeri, sehingga tidak tergantung pada pasokan luar. Hal ini mencakup kontrol atas produksi, distribusi, dan kebijakan energi yang selaras dengan tujuan keamanan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, negara dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengurangi kerentanan […]

  • Studi Kasus PLTS Nusa Tenggara: Insight Kedaulatan Energi untuk Daerah

    Studi Kasus PLTS Nusa Tenggara: Insight Kedaulatan Energi untuk Daerah

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Secara umum, kedaulatan energi menekankan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengendalikan sumber daya energi dalam negeri. Pendekatan ini biasanya melibatkan pengembangan energi terbarukan, diversifikasi sumber, serta kebijakan yang mendukung keamanan pasokan dan stabilitas harga. Ketika sebuah wilayah dapat menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan listriknya sendiri […]

  • Transisi energi hijau: 5 insight praktis dari proyek mikrohidro desa

    Transisi energi hijau: 5 insight praktis dari proyek mikrohidro desa

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Sebagai upaya menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil, transisi energi hijau menuntut pergeseran besar‑besaran ke sumber terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, sekaligus menyesuaikan regulasi, investasi, dan perilaku konsumen. Pada praktiknya, proses ini melibatkan modernisasi jaringan listrik, pengembangan teknologi penyimpanan, serta kebijakan insentif yang mendorong adopsi energi bersih secara luas. Menggerakkan perubahan […]

  • PLN dan Australia Perkuat Kerja Sama, Siapkan Investasi Jaringan Listrik Jawa-Bali

    PLN dan Australia Perkuat Kerja Sama, Siapkan Investasi Jaringan Listrik Jawa-Bali

    • calendar_month 22 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Australia melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini mencakup transisi energi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, serta pembiayaan dan investasi untuk mendukung target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada 2060. Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, mengatakan kemitraan […]

  • Gambaran dramatis dampak krisis iklim: banjir, kebakaran hutan, dan suhu ekstrem mengancam kehidupan.

    Mengungkap Jejak Emisi Tersembunyi: Solusi Praktis Hadapi Krisis Iklim

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Saat ini, perubahan suhu rata‑rata Bumi yang terus naik memicu cuaca ekstrem seperti gelombang panas, banjir, dan kebakaran hutan yang meluas. Dampaknya memperburuk kelangkaan air, menurunkan hasil pertanian, serta mengancam keanekaragaman hayati. Karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi prioritas global untuk melindungi kesejahteraan generasi mendatang. Krisis iklim muncul ketika pemanasan global mengakibatkan […]

  • COO Danantara laporkan perkembangan kredit Himbara ke Presiden

    COO Danantara laporkan perkembangan kredit Himbara ke Presiden

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melaporkan perkembangan pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Dony mengatakan pertemuan itu membahas perkembangan ekonomi bersama Menteri […]

expand_less